Gara-gara Kartu Tani, DPRD Karawang Bakal Hearing Distan
Admin Grup Media
September 07, 2020
Pembatalan Kartu Tani yang sebelumnya akan di berlakukan mulai 1 September, di pertanyakan Anggota DPRD. Mereka, bukan mempertanyakan soal teknis dan pemberlakuan kartu yang akan jadi media tebus pupuk bersubsidi itu, melainkan menyoroti isi surat penundaan pemberlakuannya yang mengutip pernyataan media masa sebagai dasar pembatalan. Disamping itu, masih belum stabilnya kelangkaan urea sampai saat ini, menjadi safu dari sekian bahasan sejumlah DPRD Komisi II tersebut nanti.
 |
| Kantor DPRD kabupaten Karawang |
"Kartu tani memang bagus kalau ada penundaan pemberlakuan karena belum semua distribusi kartu ini merata di Karawang, tapi surat dari Dinas ini harus profesional dong, masa pembatalan itu dasarnya dari media masa detikfinance? Emang hirerarkinya dinas kemana? Jelas memalukan itu, " Kata H Cita Anggota DPRD Komisi II Karawang, kepada pelitakarawang.com baru-baru ini.
Selain membahas itu, pihaknya akan berdialog bersama permasalahan urea yang sampai sekarang masih saja langka dan belum stabil. Alasan penambahan sudah di ungkapkan Pemkab melalui Dinas dan Bupati, namun kenyataannya, realisasinya tidak secepat yang di bayangkan, padahal pabrik pupuk ada di Karawang. Ia berharap, ada percepatan prosedur ajuan pupuk urea ini secara khusus dari Pabrik Kujang kepada Dinas dan petani di Karawang yang istimewa, tidak seperti kabupaten/kota lainnya yang pabrik pupuknya tidak di wilayahnya. "Kita bisa terima alasan proses pengajuan, tapi petani itu ingin segera cepat normal lagi. Buktinya sampai sekarang masih langka, " katannya.
Senada dikatakan Anggota DPRD lainnya Mulya Syafari ST, permasalahan kartani di tunda bisa di fahami petani. Namun, ia harapkan sejauh ini, Dinas dan Suplayer Pupuk bisa fokus atasi kelangkaan pupuk yang membuat pupuk bersubsidi sulit di cari dan langka. Dirinya, yang juga petani, jelas terdampak atas kelangkaan urea ini, karena kios-kios sudah kosong persediaan. "Pembahasannya harus tuntas, semua stakeholder harus bertanggungjawab atas kelangkaan ini, " Katanya.***