Pecah Rekor! Kasus Kematian Akibat Corona di RI Sehari Tembus 308 Orang, Berikut Data Lengkapnya

Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia terus melonjak sejak pandemi melanda Tanah Air awal Maret 2020.Per hari ini, Selasa 19 Januari 2021 sore, angkanya bertambah sebanyak 10.365 kasus hanya dalam 24 jam.

Tambahan kasus Covid-19 di Indonesia hari ini lebih tinggi dari kemarin. Sehingga total kasus corona sudah mencapai 927.380 orang.

Sementara untuk pasien yang sembuh bertambah sebanyak 8.013 orang, lebih rendah dari hari sebelumnya.

Akumulasi pasien sembuh corona hingga hari ini mencapai 753.948 orang atau sekitar 81,3 persen.

Sedangkan pasien Covid-19 yang meninggal dunia, sore ini bertambah hingga 308 orang. Angka tersebut mengalami kenaikan dari hari kemarin, bahkan melampaui rekor terakhir 306 orang per hari.

Saat ini, total keseluruhan pasien meninggal dunia akibat virus corona di Indonesia menjadi 26.590 orang atau sekitar 2,9 persen.

Sebelumnya, jumlah penambahan pasien corona pada Senin sore, 18 Januari 2021 mencapai 9.086 orang.

Kemarin, akumulasi kasus virus corona di Indonesia tembus 917.015 orang.

Sedangkan pasien

sembuh hingge kemarin mencapai 745.935 orang, dan total pasien meninggal dunia akibat virus corona di Indonesia sudah tembus 26.282 orang.***

Jokowi Kunker ke Kalimantan Selatan, Tinjau Korban Banjir

Presiden Jokowi dijadwalkan akan pergi ke Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, untuk melakukan kunjungan kerja. Ia dijadwalkan bertolak ke Kalimantan Selatan dari Halim Perdanakusuma pukul 10.15 WIB.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan, Jokowi akan mengecek sarana dan prasarana yang terdampak banjir.

"Sarana yang terkena dampak agar PU bisa segera tindak lanjut," kata Heru kepada wartawan, Senin (18/1).

Selain itu, Jokowi juga ingin memastikan bantuan kemanusiaan segera sampai dan memenuhi kebutuhan lain yang diperlukan warga saat ini.

"Bantuan kemanusiaan dipastikan sampai, kebutuhan lain yang diperlukan warga Bapak Presiden akan memperhatikan," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, intensitas hujan yang tinggi membuat Kalimantan Selatan terdampak banjir. Ketinggian banjir pun beragam, bahkan ada yang sampai 1,5 meter hingga 2 meter.

BNPB juga telah menetapkan status tanggap darurat banjir di Kalsel dari 14-21 Januari.**

Breaking News : Ya Ampun Rekor Lagi , 14. 224 Kasus Baru! Berikut Total Positif COVID-19 Per 16 Januari 2021

Jumlah kasus terkonfirmasi positif virus Corona COVID-19 kembali mencetak rekor, yakni bertambah 14.224 kasus pada Sabtu (16/1/2021). Total positif menjadi 896.642, sembuh 727.358, dan meninggal 25.767.

Corona

Sementara itu jumlah spesimen yang diperiksa hari ini tercatat sebanyak 63.300, sedangkan suspek yang diamati sebanyak 69.414

Berikut perkembangan kasus Corona di Indonesia hari ini:

• Kasus positif bertambah 114.224 menjadi 896.642
• Pasien sembuh bertambah 8,662 menjadi 727.358
• Pasien meninggal bertambah 283 menjadi 25.767

Sebelumnya pada Jumat (15/1/2021), tercatat jumlah kasus positif COVID-19 sebanyak 882.418, sembuh 718.696, dan meninggal 25.484 kasus.***

Pecah Rekor Harian, Positif Covid-19 Diprediksi Capai 15 Ribu per Hari

Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra mengatakan pecah rekor kasus positif Covid-19 harian masih akan terus terjadi dalam beberapa hari ke depan.

Foto : CORONA

Hermawan menyebut banyak atau sedikitnya temuan kasus baru Covid-19 akan sangat bergantung pada jumlah orang yang diperiksa dalam satu hari.Semakin banyak jumlah orang yang dites dalam satu hari, maka temuan kasus positif juga akan bertambah dan memungkinkan rekor baru harian.

“Rekor harian ini bukan sesuatu yang mengagetkan, sudah diprediksi, dan akan naik terus,” kata Hermawan dilansir CNNIndonesia.com, Jumat (15/1/2021).

Hermawan memprediksi pecah rekor kasus harian Covid-19 bisa mencapai angka 15 ribu kasus dalam satu hari jika kapasitas testing dan tracing Covid-19 di Indonesia ditingkatkan.

“Rekor itu akan terpecahkan lagi dalam beberapa waktu ke depan, bisa saja sampai 15 ribu sehari, tergantung kapasitas testing tracing kita, sangat mungkin hal itu terjadi,” ujarnya.

Kasus Covid-19 di Indonesia pecah rekor selama tiga hari berturut-turut. Tambahan kasus positif Covid-19 pada hari ini (15/1/2021) mencapai 12.818 orang. Temuan kasus positif ini merupakan angka tertinggi selama pandemi Covid-19 melanda Indonesia.

Rekor sebelumnya yakni pada Kamis 14 Januari sebanyak 11.557 dan 13 Januari sebanyak 11.278 orang. Kasus positif mencapai sepuluh ribu pertama kali terjadi pada 8 Januari lalu, tepatnya 10.617 kasus.

Kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 882.418 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 718.696 orang dinyatakan sembuh, 25.484 orang meninggal dunia, dan 138.238 orang masih dalam perawatan dan isolasi mandiri (kasus aktif).

Kebijakan Skala Nasional

Hermawan melanjutkan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali hanya akan menurunkan kasus Covid-19 untuk sementara. Menurutnya, dibutuhkan pembatasan skala nasional untuk menekan kasus Covid-19.

Hal itu bisa dilakukan dengan menerapkan kebijakan rem darurat secara nasional atau PSBB ketat di setiap daerah.

“Saya menyarankan kebijakan pembatasan secara nasional harus dipersiapkan, PPKM Jawa-Bali itu hanya akan menurunkan kasus Covid-19 sementara,” kata Hermawan.

Selain itu, pemerintah daerah juga perlu menguatkan komunitas dengan melakukan kemandirian masyarakat agar membuat dan menyiapkan ruang isolasi mandiri. Dengan demikian, beban pelayanan kesehatan di rumah sakit juga bisa berkurang.

“Kedua, penguatan komunitas di mana mulai dari unit terkecil RT/RW itu didorong supaya mandiri, menyiapkan ruang isolasi untuk masyarakat itu sendiri sehingga melandaikan pelayanan di fasilitas kesehatan,” ujarnya.**CNNIndonesia

Siapkan BPKB dan STNK, Begini Syarat Balik Nama Kendaraan Bermotorp

Siapin BPKB dan STNK, begini syarat balik nama kendaraan bermotor.

Balik nama kendaraan disarankan untuk pemilik motor yang beli bekas alias seken.

Hal ini untuk menghindari jika kendaraan yang dibelinya ternyata status Surat Tanda Nomor Kendaraan ( STNK) sudah diblokir oleh pemilik terdahulu.

BPKB & STNK

Sehingga, pemilik baru tidak bisa melakukan pembayaran pajak kendaraan karena harus membuka blokir STNK.

Untuk membuka blokir STNK tersebut, mau tidak mau pemilik harus melakukan proses balik nama.

Hal itu sebagaimana disampaikan Herlina Ayu, Humas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, kepada Kompas.com, Rabu (13/1/2021).

Herlina menambahkan, jika STNK sudah diblokir dan pemilik tidak segera melakukan balik nama maka bisa dikenakan sanksi administratif atau denda.

“Kalau penjual sudah blokir, terus pembeli tidak segera balik nama dalam waktu sebulan, nanti pembelinya kena denda telat balik nama di biaya balik namanya ( BBN),” kata Herlina.

Herlina juga mengatakan, untuk proses balik nama yang dilakukan pertama adalah balik nama di STNK dan dilanjutkan dengan penggantian BPKB.

Bagi yang ingin melakukan proses balik nama, berikut syarat dan alurnya.

Balik nama STNK

Syarat :

- STNK asli dan fotokopi

- KTP pemilik baru, asli, dan fotokopi.

- BPKB asli dan fotokopi.

- Kwitansi pembelian bermeterai.

- Faktur asli dan fotokopi.

Alur balik nama STNK

- Datang ke kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) dengan membawa seluruh persyaratan dan membawa kendaraan bermotor.

- Melakukan cek fisik kendaraan bermotor yang akan dibaliknamakan.

- Menuju ke loket bagian pengesahan fisik atau fiskal dengan menyerahkan hasil cek fisik serta dokumen pendukung lainnya.

- Melakukan pembayaran validasi cek fisik.

- Setelah lembaran hasil cek fisik motor dikembalikan, simpan dan fotokopi lembaran tersebut, karena akan diperlukan saat mengurus balik nama BPKB.

- Datang ke loket pendaftaran balik nama, petugas akan memberikan formulir untuk diisi.

- Membayar biaya pendaftaran balik nama dan petugas akan memberikan tanda terima pembayaran.

- Biasanya setelah 2-5 hari pemohon akan diminta kembali ke Samsat

- Melakukan pembayaran pajak di loket setelah menerima notice pajak dari petugas.

- Menunggu proses balik nama dilakukan oleh petugas hingga selesai.

Setelah proses balik nama STNK selesai, langkah berikutnya adalah balik nama BPKB.

Balik nama BPKB

- Fotokopi STNK (dengan nama baru).

- Fotokopi KTP - Fotokopi BPKB asli

- Fotokopi bukti pembelian atau kwitansi pembelian.

- Fotokopi hasil pengesahan cek fisik.

Alur balik nama BPKB:

- Pemilik kendaraan bisa datang ke Polda dengan membawa dokumen persyaratan yang telah dipersiapkan.

- Mengisi formulir balik nama BPKB

- Membayar biaya balik nama ke loket bank BRI dan akan mendapatkan stiker khusus untuk ditempelkan pada formulir pendaftaran BBN BPKB.

- Setelah itu, petugas akan memberikan formulir pendaftaran BBN BPKB untuk diisi sesuai dengan data motor.

- Tempelkan stiker khusus yang sudah diterima ke formulir pendaftaran BBN BPKB yang telah diisi.

- Serahkan formulir dan semua berkas ke petugas. Anda akan mendapatkan tanda terima yang juga dicantumkan kapan BPKB selesai diproses.

- Jika tanggal yang ditentukan telah tiba, kembali lagi ke Polda untuk mengambil BPKB dengan membawa tanda terima dan fotokopi KTP.

- Ambil nomor antrean untuk pengambilan BPKB - Setelah dipanggil petugas, serahkan tanda terima dan fotokopi KTP.

- Setelah data dicocokkan oleh petugas, BPKB baru akan diserahkan.

Jabar Peringkat Kedua Provinsi yang Alami Kenaikan Kasus Covid-19 Minggu Ini

Perkembangan penanganan pandemi Covid-19 mingguan terkini, masih terdapat sejumlah catatan dari Satgas Penanganan Covid-19. Dari data per 10 Januari 2021, terjadi kenaikan kasus positif 20,6 persen dibandingkan minggu sebelumnya kenaikan kasus sekitar 7,9 persen.

Wiku

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito berharap adanya kebijakan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa - Bali yang baru diterapkan dapat menekan tingginya laju kenaikan kasus secara nasional.

"Adanya kebijakan PPKM yang baru saja diterapkan, diharapkan dapat menekan penambahan kasus seperti yang terjadi di minggu ini, agar tidak terjadi lagi di minggu berikutnya," katanya memberi keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (12/1/2021) yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Ia menambahkan, tingginya angka kenaikan kasus minggu ini dikontribusikan dari penambahan kasus harian yang angkanya cukup besar beberapa hari terakhir, berkisar antara 9 ribu hingga 10 ribu kasus.

Ada 5 provinsi lima peringkat teratas yang berkontribusi yakni DKI Jakarta naik 3.562 (13.317 menjadi 16.879), Jawa Barat naik 2.196 (7.892 menjadi 10.088), Kalimantan Timur naik 696 (1.923 menjadi 2.619), Jawa Timur naik 639 (5.613 menjadi 6.252) dan Jawa Tengah naik 484 (6.719 menjadi 7.203).

Ia lalu menekankan pada perkembangan kasus di provinsi ibu kota karena kenaikannya cukup banyak dibandingkan minggu lalu dengan kenaikannya sebanyak 502 kasus.

"Ini artinya terjadi perkembangan ke arah lebih buruk ditandai kasus mingguan yang naik 7 kali lipat," ujarnya.

Dan jika melihat keseluruhan lima besar, sebagian besar provinsinya berada di Pulau Jawa, kecuali Kalimantan Timur.

Untuk itu, ia mengajak seluruh lapisan masyarakat memantau perkembangan kasus dalam satu atau dua minggu ke depan.

Masyarakat diminta mentaati kebijakan PPKM agar laju kenaikan kasus positif Covid-19 tidak menjadi tinggi.

Lalu, melihat tren kasus kematian mingguan, terjadi penurunan 1,7 persen dibandingkan minggu sebelumnya.

Ada 5 provinsi dengan kenaikan kematian tertinggi yaitu Lampung naik 44 (26 memjadi 70), DKI Jakarta naik 22 (137 menjadi 159), Jawa Barat naik 20 (21 menjadi 41), Kepulauan Bangka Belitung naik 12 (4 menjadi 16) dan Sulawesi Selatan naik 12 (29 menjadi 41).

Untuk persentase kematian tertinggi berada di Jawa Timur (6,95 persen), Sumatera Selatan (4,94 persen), Lampung (4,87 persen), Nusa Tenggara Barat (4,29 persen) dan Jawa Tengah (4,08 persen).

Namun perhatian khusus kepada DKI Jakarta dan Lampung, karena dalam 2 minggu berturut-turut masuk peringkat lima teratas.

"Dan ini harusnya menjadi peringatan agar tidak menjadi lengah. Dan kualitas pelayanan kesehatan harus ditingkatkan agar pasien Covid-19 dapat segera sembuh dan menekan angka kematian," ucapnya.

Di samping itu, terdapat catatan yang baik dari Satgas Penanganan Covid-19 terhadap perkembangan kesembuhan. Karena perkembangannya dalam 5 pekan terakhir menunjukkan angka kesembuhan yang terus meningkat. Pekan ini saja terjadi kenaikan 9,5 persen dibandingkan minggu sebelumnya.

Terdapat 5 provinsi dengan kenaikan tertinggi. Yakni DKI Jakarta naik 2.172 (11.866 menjadi 14.038), Sulawesi Selatan naik 2.081 (2.328 menjadi 4.409), Jawa Tengah naik 659 (4.504 menjadi 5.163), Kalimantan Tengah naik 235 (13 menjadi 248) dan Banten naik 195 (256 menjadi 451).

Untuk persentase kesembuhan tertinggi berada di Riau (92,29 persen), Papua Barat (91,52 persen), Gorontalo (90,88 persen), Kalimantan Barat (90,62 persen) dan Kepulauan Riau (89,84 persen).

Dengan peningkatan angka kesembuhan dalam lima minggu terakhir ini, bukan tidak mungkin angka kasus aktif dapat ditekan dengan meningkatkan kesembuhan.

Dan persentase kematian pasien Covid-19 dapat terus menurun.

Untuk itu ia meminta treatment (perawatan) yang diberikan kepada pasien Covid-19 sudah sesuai standar.

Sehingga pasien lekas sembuh. Dan pemerintah daerah segera koordinasikan dengan satags di pusat jika ada kendala.

"Ingat, satu pasien yang sembuh merupakan hal yang sangat berarti. Oleh karena itu, lakukan penanganan dengan semaksimal mungkin, sehingga banyak pasien yang sembuh dari Covid-19," pesan Wiku.

Penambahan kasus positif Covid-19 per 12 Januari di Indonesia bertambah 10.047 kasus dengan jumlah kasus aktif 126.313 kasus atau persentasenya 14,9 persen dibandingkan rata-rata dunia 26,32 persen.***

Resmi Ditunjuk, Listyo Jadi Kapolri Non-Muslim Kedua

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengajukan Listyo Sigit Prabowo, sebagai calon tunggal Kapolri pengganti Idham Azis ke DPR.

Hal tersebut dikonfirmasi oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani dalam konferensi persnya, Rabu (13/1).

“Surpres telah kami terima dari bapak Presiden yang mana bapak Presiden menyampaikan usulan pejabat Polri ke depan dengan nama tunggal yaitu, bapak Drs Listyo Sigit Prabowo,” ungkapnya kepada wartawan, Rabu (13/1).

Listyo saat ini menjabat sebagai Kabareskrim Mabes Polri, yang namannya diajukan ke Komisi III DPR, untuk diproses mengikuti Fit and Propper Test (uji kelayakan).

Prestasi yang ditunjukan Listyo Sigit saat menjadi Kabareskrim akhit tahun 2019 lalu, mungkin menjadi salah satu dasar Jokowi menunjuknya menjadi Kapolri.

Ia berhasil mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan, meski sempat dinilai kontroversional.

Selain itu, ia juga berhasil menangkap buronan kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra, meski sebelumnya sempat membuat heboh karena menjerat beberapa jenderal polisi.

Jika Listyo dilantik menjadi calon Kapolri dan lolos tes uji oleh DPR, ia akan menjadi Jenderal beragama nasrani (non muslim) kedua yang pernah memimpin Korps Bhayangkara.

Sebelumnya, Kapolri non muslim pertama adalah Jenderal Widodo Budidarmo (Periode 1974-1978).

Jenderal Widodo, disebut sebagai salah satu pucuk pimpinan Polri terbaik saat ini karena profesional dan berintegritas tinggi.

Profil Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo:

Listyo merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1991. Ia lahir di Ambon, Maluku, 5 Mei 1969.

Listyo dikenal sangat dekat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), karena pernah menjabat sebagai Kapolres Solo pada 2011. Dimana saat Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Solo.

Kedekatan Listyo dan Jokowi berlanjut ketika Jokowi menjadi Presiden. Pada 2014, Listyo menjadi ajudan pribadi Jokowi.

Listyo juga pernah menempati sejumlah jabatan di kepolisian, seperti Kapolda Banten pada 2016-2018 dan Kadiv Propam Polri pada 2018-2019.**RRI

Update Corona 13 Januari 2021 , Lagi Pecah Kasus Tertinggi, Berikut Data na

Kasus positif Covid-19 di Tanah Air kembali bertambah. Tercatat hingga 13 Januari 2021 bertambah 11.278 kasus. Sehingga akumulasi sebanyak 858.043 orang.

Jumlah ini merupakan hasil tracing melalui pemeriksaan sebanyak 71.689 spesimen yang dilakukan dengan metode real time polymerase chain reaction (PCR) dan tes cepat molekuler (TCM).

Corona

Selain itu, juga dilaporkan kasus yang sembuh dari Covid-19 pada hari ini tercatat bertambah 7.657 orang. Sehingga total sebanyak 703.464 orang sembuh.

Sementara jumlah yang meninggal kembali bertambah 306 orang. Sehingga meninggal menjadi 24.951 orang.

Sementara itu, saat ini sebanyak 59.667 orang menjadi suspek Covid-19. Saat ini kasus tersebar di 510 kabupaten Kota di 34 Provinsi.

Sebelumnya, kemarin total kasus positif Covid-19 di Indonesia per tanggal 12 Januari 2021 berjumlah 846.765 orang. Untuk kasus yang sembuh sebanyak 695.807 orang, sedangkan jumlah yang meninggal sebanyak 24.645 orang.

Data penambahan kasus positif Covid-19 di Indonesia ini dipublikasikan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di https://www.covid19.go.id dan laman Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui laman https://www.kemkes.go.id/ ...***

Presiden Jokowi Resmi Disuntik Vaksin Corona Sinovac

Presiden Jokowi akhirnya menjadi orang pertama di Indonesia yang divaksin corona. Jokowi disuntik vaksin corona Sinovac, Rabu (13/1), di Istana Merdeka bersama sejumlah tokoh dan perwakilan unsur masyarakat.

Dalam proses vaksinasi yang disiarkan langsung melalui akun YouTube Sekretariat Presiden tersebut, tampak Jokowi divaksin corona oleh dokter kepresidenan. Jokowi disuntik di bagian lengan.

Sebelum disuntik vaksin corona, Jokowi dicek tensi darah terlebih dulu. Saat ditensi, Jokowi sempat menanyakan beberapa hal kepada petugas.

"Ini memang tidak diperbolehkan kalau tekanan darahnya (tinggi)?" kata Jokowi.

"Kalau di atas 140, tidak diperbolehkan," kata petugas kepada Jokowi.

"Tekanan darah bapak 130/60," ujar petugas.

Kemudian, petugas menanyakan beberapa hal soal kondisi kesehatan Jokowi. Misalnya apakah Jokowi pernah terinfeksi corona atau memiliki penyakit bawaan.

Setelah itu, Jokowi disuntik vaksin corona oleh dokter kepresidenan di bagian lengan.

Setelah disuntik, Jokowi diberi kartu tanda telah disuntik vaksin.

Selain Jokowi, ada beberapa tokoh lain yang juga divaksin. Antara lain, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Kapolri Jenderal Idham Aziz, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, hingga Ketua IDI Daeng M. Faqih.

Ada pula perwakilan dari ormas seperti Muhammadiyah dan PBNU. Muhammadiyah diwakili oleh Amirsyah Tambunan sementara PBNU oleh Ahmad Ishomuddin.

Ada pula perwakilan masyarakat seperti tenaga kesehatan, tokoh agama, hingga pengusaha dan pedagang yang disuntik hari ini di Istana.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan para menteri lain bakal divaksin corona di kementeriannya masing-masing.

"Para menteri di hari lain sedang dipersiapkan oleh Kemenkes karena menteri-menteri akan bersama eselon satunya masing masing dan ada jadwalnya, namun secepatnya," kata Heru.

Foto ilustrasi

Diketahui, vaksin sinovac telah mendapatkan emergency use authorization (EUA) dari BPOM dan fatwa halal dari MUI. Setelah melalui uji klinis III di Bandung, hasil efficacy vaksin sinovac adalah 65,3 persen.***

Menkominfo: WhatsApp dan Facebook Harus Tunduk Hukum Indonesia

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI melakukan pertemuan dengan perwakilan WhatsApp dan Facebook wilayah Asia Pasifik menyusul hebohnya perubahan “Ketentuan” dan “Kebijakan Privasi” platformnya selama sepekan terakhir.

Menteri Kominfo RI, Johnny G. Plate, menjelaskan dalam pertemuan tersebut, dua hal yang ditekankan terkait perubahan kebijakan privasi WhatsApp tersebut.

Pertama, WhatsApp harus menjawab perhatian publik dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat Indonesia terkait kebijakan privasinya.

Menurut Johnny, WhatsApp harus menyampaikan, “secara lengkap, transparan, jelas, mudah dipahami dan dapat diakses oleh publik terkait pembaruan kebijakan privasi WhatsApp,” kata Johnny kepada , Senin (11 Januari 2021).

Dalam pertemuan itu, tuturnya, WhatsApp menjelaskan khususnya, terkait sejumlah, antara lain:

• jenis-jenis data pribadi yang dikumpulkan dan diproses oleh WhatsApp serta dibagikan kepada pihak ketiga;
• tujuan dan dasar kepentingan pemrosesan data pribadi;
• jaminan akuntabilitas pihak yang menggunakan data data pribadi;
• mekanisme yang tersedia bagi pengguna untuk melaksanakan hak-haknya, termasuk hak untuk menarik persetujuan serta hak-hak lain, yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
• hal-hal lain yang menjadi perhatian publik.

Kedua, WhatsApp agar patuh terhadap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi di Indonesia.

Aturan yang berlaku di Indonesia, kata Johnny, yakni WhatsApp harus melaksanakan pemrosesan data pribadi sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku, menyediakan formulir persetujuan pemrosesan data pribadi dalam bahasa Indonesia, melakukan pendaftaran sistem elektronik, menjamin pemenuhan hak-hak pemilik data pribadi, dan kewajiban berdasarkan ketentuan-ketenuan lain sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Melihat atensi masyarakat terkait perubahan kebijakan privasi itu, Johnny menilai masyarakat semakin menyadari pentingnya perlindungan data pribadi dalam penggunaan aplikasi informatika.

Menkominfo juga menekankan agar masyarakat berhati-hati dalam menggunakan layanan daring dan selalu membaca kebijakan privasi serta dokumen syarat dan ketentuan sebelum menggunakan dan memberi persetujuan penggunaan data pribadi.

"Kominfo minta perhatian kepada masyarakat untuk semakin waspada dan bijak dalam menentukan pilihan media sosial yang mampu memberikan pelindungan data pribadi dan privasi secara optimal," ujar Johnny.

Lebih lanjut, Johnny menuturkan, penting memilih platform yang mampu melindungi data pribadi dan privasi ini agar terhindar dari penyalahgunaan data pribadi yang tidak sesuai aturan.

Sementara, Johnny juga menyampaikan terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang masih digodok di DPR. Jika UU PDP telah disahkan, artinya payung hukum perlindungan data pribadi akan semakin kuat, tuturnya.

"Melalui pengesahan UU PDP, Indonesia akan memiliki landasan hukum yang lebih kuat, detail, dan komprehensif dalam menjamin hak-hak konstitusional para pemilik data pribadi, dengan mengatur kewajiban pengendali data pribadi, serta ketentuan penegakan hukum pelindungan data pribadi," kata dia.

Saat ini payung hukum terkait PDP diatur oleh UU Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71/2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20/2016 tentang Perlindungan Data Pribadi pada Sistem Elektronik.

Terbaru, Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5/2020 tentang Penyelenggaran Sistem Elektronik Ruang Lingkup Privat sebagai instrumen regulasi tata kelola informasi elektronik, data elektronik dan transaksi elektronik.**