Bawaslu: Batas Waktu Penanganan Pelanggaran Pemilu, 14 Hari Kerja
KABAR KARAWANG
kabarkarawang.com - Kabar berita terkini sekitar karawang hari ini, Media Online di Karawang.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyampaikan catatan kewenangan, dan regulasi pada penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Dalam keterangan tertulis pada Senin (6/9/2021), Ketua Bawaslu RI Abhan menguraikan kewenangan Bawaslu untuk penanganan pelanggaran Pemilu. Batas waktu penanganan pelanggaran 14 hari kerja dengan hukum acara pelanggaran administrasi, serta mekanisme persidangan dan produk hukum berupa putusan.
Kemudian, objek dugaan pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), yakni tata cara prosedur administrasi dan politik uang.
Sedangkan untuk penanganan pelanggaran Pilkada, kata Abhan, batas waktu pelanggaran lima hari kalender dengan hukum acara pelanggaran administrasi, dan mekanisme klarifikasi serta produk hukum berupa rekomendasi.
"Ada pun objek dugaan pelanggaran administrasi TSM yakni politik uang. Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) melalui peraturan bersama," kata Abhan.
Selain itu, Abhan menuturkan terkait regulasi pada pemilu, terdapat penyidikan, penuntutan, dan persidangan diatur adanya pemeriksaan inabsentia atau tanpa dihadiri oleh terdakwa. "Pasal terkait mahar politik, tidak terdapat sanksi pidana," ujarnya.
Adapun ancaman sanksi pidana politik uang, dimana pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp24 juta.
Regulasi pemilu, kata Abhan, tidak mengatur adanya penggeledahan, penyitaan, dan pengumpulan alat bukti dan penyidikan. Sementara itu, dalam regulasi pilkada tidak dikenal pemeriksaan in absentia.
Regulasi pilkada juga mengatur adanya sanksi pidana terhadap mahar politik. Ancaman sanksi pidana politik uang minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.
Regulasi pilkada juga mengatur penggeledahan, penyitaan, dan pengumpulan alat bukti dalam penyelidikan dan penyidikan tanpa surat izin ketua pengadilan.
Abhan juga memberikan catatan krusial terkait penanganan pelanggaran, dimana desain dan sistem hukum pemilu dan piilkada hingga saat ini masih rumit, berlapis-lapis dan terkesan mengunci sehingga sering menghasilkan bottleneck.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Ilham Saputra mengusulkan penyelenggaraan pemilu digelar pada 21 Februari 2024.
KPU RI juga mengusulkan penyelenggaraan pilkada serentak pada 27 November 2024.(yt)
Kabarkarawang.com merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi anda menulis tentang apa pun. Submit tulisanmu secara mandiri Kamu lewat link Berikut Menulis Artikel
Organisasi yang menghimpun para Kepala Desa di Karawang, nampaknya bukan saja Apdesi di tahun 2021 ini. Entah karena faktor ketidakpuasan perjuangan para Kades menyampaikan aspira…
Kabar Karawang
- Karawang merupakan salah satu daerah yang memiliki berbagai destinasi wisata, salah satunya adalah destinasi wisata pantai. Berbicara tentang keindahan pantai d…
Kabar Karawang
- Vocasia merupakan salah satu penyedia layanan edukasi berbasis online, tentunya ekosistem dan aktivitas yang dijalani berdampingan langsung dengan perkembangan …
Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) bersama Pengawas dan Pelaku Sekolah Penggerak di Kecamatan Karawang Timur, gelar pelatihan dan sosialisasi gambaran umum Kurikulum Merdeka kepa…
Live Streaming NET TV Gratis - Nonton Channel TV Lokal Kabar Karawang- Streaming siaran NET TV secara live dan gratis hanya di kabarkarawang ! Tonton sekarang juga! Jelajahi berbag…
Wakil Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh SE meresmikan tempat pembuangan sampah (TPS) 3 R (reuse, reduce dan recycle) Kaliwuluh di Desa Gintungkerta, Kecamatan Klari, Senin 31 Janu…
Bonus demografi yang di miliki Indonesia di masa depan, bisa jadi ancaman maupun peluang bagi para usia produktif. Enggan tertinggal dengan produktivitas tersebut, siswa SMK Indo…
Selain BPJS Kesehatan, para guru honorer di Karawang di anjurkan ikut serta dalam memenuhi jaminan keselamatan kerja hingga Jaminan Hari Tua (JHT) di BPJs Ketenagakerjaan. Sebagai…
Masyarakat jangan langsung mengira bahwa Kartu Keluarga (KK) dan Akte yang terbit per 1 Juli tanpa warna adalah Foto Copy. Sebab, dalam amanat Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Pas…
Tiga Bumdes di Karawang dianggap baik progresnya. Selain berhasil meraup laba, usaha yang dikembangkan juga sukses melahirkan produk. Tak heran, Bumdes dari Desa Pasirjaya Kecamat…