Mal-Mal DKI & Bekasi Dibuka Tapi Masalah Baru Berdatangan
Pemerintah menambah wilayah yang boleh mengoperasikan kembali pusat perbelanjaan. Semula, hanya mal di Provinsi DKI Jakarta, Kota Bandung, Kota Semarang, dan Kota Surabaya saja yang boleh beroperasi, kini ditambah dengan beberapa wilayah lain seperti Bekasi. Namun, jumlahnya masih sangat sedikit.
"Saat ini masih banyak Pusat Perbelanjaan yang berlokasi di kota - kota lain, khususnya di luar Pulau Jawa yang masih juga belum diperbolehkan untuk beroperasi," kata Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonsus Widjaja,seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Kamis (19/8).
Ia menilai hal itu bisa berdampak pada munculnya masalah lain, yakni sangat memberatkan bagi Pusat Perbelanjaan dan para penyewa. Namun dampaknya juga bisa terasa kepada sektor lain.
"Tapi juga oleh usaha non formal dengan skala mikro dan kecil yang berada di sekitar hampir semua Pusat Perbelanjaan di Indonesia, Tempat kos, warung, ojek, parkir dan lainnya telah kehilangan pendapatan akibat kehilangan pelanggan yaitu para pekerja Pusat Perbelanjaan yang tidak masuk kerja akibat tidak beroperasi," sebut Alphonsus.
Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 34 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, ada 16 wilayah lain yang kembali boleh beroperasi. Hal itu tertuang dalam diktum Ketiga h.
Wilayah tersebut adalah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Bangkalan.
Para pusat perbelanjaan di wilayah tersebut memang sudah boleh beroperasi, namun tidak sedikit yang kesulitan untuk membuka kembali operasinya. Hal ini tidak lepas dari ketersediaan modal yang sudah terkuras selama 1,5 tahun terakhir.
"Pusat Perbelanjaan juga kembali meminta agar pemerintah dapat segera menambah dan memperpanjang beberapa relaksasi dan subsidi yang telah diberikan. Demikian juga dengan permintaan relaksasi dan subsidi yang sampai dengan saat ini masih belum dipenuhi agar dapat segera direalisasikan," ujar Alphonsus.
Selain itu perluasan zona mal buka dan pelonggaran kapasitas hingga 50% belum tentu mampu mengangkat jumlah pengunjung ke depan, apalagi beberapa daerah masih menerapkan PPKM level 4.
Adapun Pemerintah memperlonggar kapasitas pengunjung mal sampai 50% dan membolehkan resto melayani dine in dengan kapasitas 25%. Hal ini berdasarkan keputusan perpanjangan PPKM sampai 23 Agustus 2021.
Berikut Masalah Lain dari Pembukaan Mal
Modal Peritel Mal Cekak
Ketua Umum Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah menyatakan bahwa para tenant secara umum sudah siap beraktivitas kembali dengan berjualan di mal. Namun, persoalan modal yang cekak tidak bisa dipungkiri menjadi salah satu tantangan saat ini.
"Makanya kita mengusulkan agar usaha kecil mikro yang nilainya di bawah Rp 10 miliar dapat bantuan pinjaman langsung dari pemerintah. Karena kasihan mereka mungkin sudah kesulitan juga," kata Budihardjo kepada CNBC Indonesia.
Banyak pelaku usaha yang sudah gulung tikar akibat ketidakpastian situasi selama pandemi. Selama 1,5 tahun ini pemerintah sudah beberapa kali membuka-tutup mal, alhasil investasi yang dikeluarkan ketika buka kembali terbuang percuma.
Susah Rekrut Karyawan Lagi
Di sisi lain, pelaku usaha juga perlu memanggil lagi para pekerjanya yang selama sebulan lebih ini dirumahkan. Pasalnya, ketika tidak ada aktivitas di mal, maka pekerja juga tidak bisa kembali bekerja.
"Pekerja sudah dipanggil, namun nggak semuanya, karena kapasitas kan cuma 25%. Kaya restoran nggak memanggil pekerjanya langsung semua, namun bertahap," kata Budihardjo saat ketentuan kapasitas sebelum berlaku sampai 50%.
Sayang, tidak semua pekerja saat ini berada di Ibu Kota dan siap kembali bekerja. Kemungkinan ada yang pulang kampung karena tidak mendapatkan penghasilan di Jakarta. Meski demikian, sebagian pekerja sudah mulai siap.
"Meskipun belum bisa full tapi setidaknya sudah ada harapan bahwa mal bisa kembali jalan. Setidaknya ini jadi setitik cahaya," kata Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI) DKI Jakarta Ellen Hidayat.(**).