Ini Perintah Bupati Cellica Untuk Perkara Kekinian di Kabupaten Karawang, Catat Bukan Nyuruh Sertijab di Hotel Mewah

"Pola hidup yang sederhana itu mulai dari kepala negara, menteri dan pejabat di tingkat pusat, maupun gubernur, bupati dan segenap jajarannya di daerah," kata Ketua Program Studi Pemandu Wisata Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar, Dr I Ketut Sumadi di Denpasar, Rabu.

Ia mengatakan, dalam menerapkan pola kehidupan sederhana itu juga perlu didukung keputusan presiden (Kepres) yang mengatur pola kehidupan pejabat, baik di pusat maupun di daerah.

Kehidupan rumah tangga pejabat, termasuk anggota keluarganya, yakni istri/suami dan anak-anaknya untuk mengarah pada kesederhanaan, sekaligus menghindari tindakan yang merugikan negara.

Ketut Sumadi juga lebih menekankan pada penggunaan produksi dalam negeri dan menghindari produk-produk impor produksi negara lain.

Hal itu penting menjadi penekanan, karena Indonesia merupakan negara yang sangat terbuka bagi produk negara-negara lain, sehingga keuangan menjadi boros, karena tertarik untuk memanfaatkannya.

Dr Sumadi juga mengingatkan, pejabat juga mempelopori untuk mengurangi kegiatan-kegiatan seremonial yang diselenggarakan di tempat-tempat yang mewah dan mengalihkan untuk memanfaatkan fasilitas yang selama ini dimiliki pemerintah.

Dengan demikian biaya pertemuan dapat dihemat secara maksimal, tanpa mengurangi sasaran yang ingin dicapai.

Tindakan penting lainnya yang perlu dilakukan pejabat dengan membeli hasil-hasil pertanian lokal untuk dimasak dan dinikmati bersama keluarganya, bukan lagi pejabat dan keluarganya makan di restoran atau hotel.

Hal itu selain menghemat pengeluaran pejabat bersangkutan juga membantu pemasaran hasil petani yang selama ini kalah bersaing dengan produk pertanian impor, ujar Ketut Sumadi.

KH Baijuri mengimbau pejabat publik serta pegawai negeri sipil agar menerapkan pola hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari.
"Perilaku pejabat publik serta pegawai negeri sipil (PNS) jangan sampai menerapkan pola hidup mewah, sehingga dapat menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Apalagi, pejabat berhadapan langsung dengan masyarakat harus peka terhadap kondisi kehidupan ekonomi masyarakat," kata Baijuri menanggapi maraknya gaya hidup mewah di kalangan pejabat pemerintah dan PNS muda di Tanah Air.
Menurut dia, ajaran Islam menganjurkan pola hidup sederhana dan tidak memamerkan kekayaannya kepada publik yang bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Gaya hidup mewah yang dianut kalangan pejabat publik, karena ada dua hal, yakni pertama semakin kuatnya budaya materialistis yang mengumbar nafsu konsumtif dan kedua hedonisme atau pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup.
Kedua hal tersebut tentu akan menghilangnya nilai-nilai idealisme dan mereka sudah tidak memikirkan kehidupan di sekitar lingkungan masyarakat."Yang penting mereka hidup senang bermewah-mewahan dan itu fenomena zaman akhir. Itu juga bisa terjadi di kalangan politik muda, pejabat publik dan PNS muda," katanya.
Ia mengatakan, imbauan-imbauan pola hidup sederhana sering kali disampaikan oleh kepala daerah maupun ulama. Namun, kata dia, imbauan itu hingga kini tidak efektif untuk dilaksanakan dalam kehidupan di masyarakat. Semestinya, pejabat publik harus memberikan contoh untuk menerapkan pola hidup sederhana, sebab kehidupan bermewah-mewahan menurut ajaran Islam tidak diperbolehkan.
Karena itu, kata dia, pemimpin harus mencerminkan hidup sederhana sehingga bisa dianut oleh masyarakat. Saat ini, kata dia, bagaimana seseorang mencari kekayaan dengan cara yang halal dan benar menurut agama dan hukum negara yang berlaku.Sebab mencari kekayaan dengan berbagai segala cara tentu hartanya, selain tidak berkah juga akan berurusan dengan penegak hukum.
Prinsip Islam kehidupan harus ada keseimbangan antara dunia dan akhirat, sehingga Islam memperbolehkan memiliki harta kekayaan dan bukan untuk mewah-mewahan, katanya. Kekayaan yang dimiliki untuk membantu masyarakat yang membutuhkan juga kepentingan dakwah, kata dia.