Iklan

Kemendagri Sebut Ada Dasar Hukum Tunda Pelantikan Kepala Daerah Terpilih yang Langgar Protokol Kesehatan

KABAR KARAWANG
Selasa, 08 September 2020, 18.13 WIB Last Updated 2020-09-08T11:13:33Z

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik mengungkapkan, ada dasar hukum soal penundaan pelantikan bakal calon kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada.Sebagaimana diketahui, Kemendagri berencana menerapkan sanksi menunda pelantikan jika ada bakal calon yang menang tetapi sebelumnya melanggar protokol kesehatan atau yang melakukan pelanggaran pilkada secara berulang."Sudah ada diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah," ujar Akmal, di Jakarta, Selasa (8/9/2020).Akmal menyebut dalam UU itu sudah tercantum secara jelas sa…


Halaman : 1 2



Silahkan Komentar Anda

Tampilkan



Terkini Kabar Karawang





KABAR OLAHRAGA

+


KABAR JABAR

+


KABAR LEGISLATOR

+
X
X