News Update
Loading...

Senin, 18 Januari 2021

Harga Patokan LPG 3 Kg tidak Pengaruhi HET

Kendati pemerintah menerbitkan aturan baru patokan harga liquefied petroleum gas (LPG) ukuran 3 kg, putusan itu tidak memengaruhi harga eceran tertinggi (HET) komoditas tersebut di pasaran.

Hal itu diungkapkan pengamat energi dari Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa dan pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Agus Suyatno kepada Media Indonesia secara terpisah, di Jakarta kemarin.

Q

“Ini kan untuk menjaga daya beli warga kelas menengah ke bawah. Hanya, yang perlu dipikirkan adalah pengguna LPG 3 kg sudah melebar dari target sasaran awal, yaitu keluarga miskin dan berpendapatan rendah. kini, keluarga nonmiskin juga mengonsumsi LPG 3 kg,” kata Fabby.

Informasi dari laman infopangan.jakarta.go.id menyebutkan rerata HET LPG 3 kg ialah Rp20.909 dengan harga tertinggi di Pasar Jatinegara sebesar Rp23.000. Adapun LPG 12 kg dipatok di kisaran Rp140 ribu.

Bagi pengurus harian YLKI Agus Suyatno penetapan patokan harga LPG 3 kg terkait pembayaran pemerintah kepada PT Pertamina (Persero) tersebut menjadikan potensi disparitas harga gas 3 kg dan 12 kg tetap tinggi.

“Apalagi sistem distribusi LPG 3 kg itu terbuka. Sasaran LPG 3 kg untuk warga kelas bawah tidak terwujud. Banyak konsumen menengah ke atas ikut menyeruput ‘gas melon’,” jelas Agus.

Menurut Agus, kondisi bakal memburuk apabila harga LPG 12 kg semakin mahal sedangkan penetapan patokan harga LPG 3 kg tidak memengaruhi harga jual ke konsumen.

“Yang perlu dikritisi penetapan patokan harga LPG 3 kg berdasar harga indeks pasar idealnya harus mampu mengembalikan konsumen kelas menengah ke atas mengonsumsi LPG 12 kg,” ujar Agus.

Sebelumnya, Kementerian ESDM menetapkan harga patokan LPG 3 kg melalui Keputusan Menteri ESDM No 253.K/12/ MEM/2020 tentang Harga Patokan LPG Tabung 3 Kilogram. Harga patokan LPG 3 kg ditetapkan berdasarkan harga indeks pasar (HIP) yang berlaku pada bulan bersangkutan ditambah biaya distribusi dan margin.

“Harga patokan LPG Tabung 3 kg ditetapkan dengan formula 103,85% HIP LPG tabung 3 kg + US$50,11/metrik ton + Rp1.879,00/kg,” demikian bunyi keputusan yang dikutip dari laman Kementerian ESDM, kemarin.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi menjelaskan keputusan itu dapat dievaluasi sewaktu-waktu mempertimbangkan faktor yang memengaruhi penyediaan dan distribusi LPG 3 kg di pasaran.

Minggu, 17 Januari 2021

Tanpa Kartu KIS Masih Bisa Dapat BST Rp300 Ribu dari Kemensos

Pemerintah menyalurkan BST Rp300 ini untuk membantu masyarakat dan meningkatkan daya belinya di tengah pandemi COVID-19.

Program BST Rp300 ini merupakan bantuan tahun lalu yang diteruskan kembali pada tahun 2021.

Mensos Tri

Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) pada tahun 2021 ini kembali menyalurkan bantuan, baik untuk pemilik KIS yang mendapatkan BST Rp300, BPNT dan juga PKH, termasuk masyarakat miskin yang belum mendapatkan pun bisa lakukan pengajuan dengan cara ini.

Kendati merupakan program BST Rp300 ribu ini lanjutan tahun lalu, namun terdapat tambahan kategori para penerima manfaat dalam bantuan sosial tunai kali ini.

Program BST Rp300 kali ini, pemilik Kartu KIS mendapatkan bantuan karena tercatat sebagai penerima bantuan iuran PBI.

Pemilik KIS bisa langsung melakukan cek di dtks.kemensos.go.id untuk memastikan apakah mereka terdaftar atau tidak.

Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kartu Indonesia Sehat (KIS) ini berhak menerima bantuan dari Kemensos.

Dasar pelaksanaan Bantuan ini mengacu pada UU Nomor 13 Tahun 2011, Permensos Nomor 28 Tahun 2017 kemudian terakhir Permensos Nomor 5 Tahun 2019.

Kendati demikian, bagi masyarakat miskin yang belum bisa mendapatkan berbagai bantuan dari Kemensos, harus masuk dahulu di DTKS sebagai acuan.

Adapun cara agar masyarakat bisa mendaftarkan diri secara mandiri masuk DTKS adalah :

1. Mendaftarkan diri ke Kepala Desa/Lurah secara aktif dan kepala desa nantinya akan melakukan :

- Kepala Desa akan melakukan musyawarah desa

- Data yang telah di musyawarahkan tersebut akan disampaikan kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat

2. Bupati/Walikota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi kepada Menteri Sosial, verifikasi dan validasi ini dilakukan oleh Dinas Sosial.

3. Menteri Sosial nantinya akan menetapkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

4. Kementerian/Lembaga /Daerah melakukan pemanfaatan data.

5. Memasukan dalam Program Bansos dan Pemberdayaan.

Perlu diketahui berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2011 pasal 11 ayat 3 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang memalsukan data fakir miskin baik yang sudah di verifikasi atau validasi maupun yang di tetapkan oleh Menteri.

Bagi masyarakat yang tidak memiliki KIS tapi ingin mendapat BST Rp300 dan bantuan lainnya, bisa lakukan pengajuan dengan cara tersebut, namun harus masuk dulu dalam DTKS.***

Sabtu, 16 Januari 2021

2,1 Juta Warga Jabar Dapat Bantuan Tunai

Guber­nur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menyalurkan secara simbolis bantuan tunai pe­merintah pusat kepada ma­syarakat terdampak pandemi Covid-19, di aula Timur Ge­dung Sate, Kota Bandung, Senin (4/1) petang.

uang

Bantuan pusat itu bersumber dari tiga program, yakni Pro­gram Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Seluruh bantuan tunai itu selanjutnya akan disalurkan bank negara yang tergabung dalam Him­punan Bank Negara (Him­bara), yang terdiri dari BRI, BNI, BTN, Bank Mandiri, dan PT Pos Indonesia.

”Kami simbolis menyerah­kan bantuan tunai (pemerin­tah pusat, red) serentak an­tara lain PKH, Kartu Sembako, dan BST,” ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil.

Emil mengatakan, untuk Jabar bantuan PKH diberikan kepada 1.718.362 kepala kelu­arga. Sementara bantuan sembako kepada 3.315.180 kepala keluarga dan 2.188.274 kepala keluarga penerima bansos tunai.

Untuk teknis penyalurannya, Emil meminta perbankan me­mastikan tidak ada antrean masyarakat dan selalu mene­rapkan protokol kesehatan.

”Kita belajar dari pengalaman sebelumnya, maka saya titip ke pihak perbankan untuk memastikan kalaupun ada antrean harus sesuai dengan protokol kesehatan yang ha­rus dipatuhi,” katanya.

Emil juga sudah mengin­struksikan ke Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jabar agar berkoordinasi dengan Him­bara terkait manajemen penyaluran bantuan. ”An­trean tidak boleh sembarang­an, jangan sampai berkeru­mun, pelayanan terlalu lama, yang nantinya menimbulkan masalah baru,” pinta Emil.

Sesuai arahan presiden RI, Emil memastikan bahwa Pem­prov Jabar akan mengawal langsung penyaluran ban­tuan agar di lapangan tidak ada potongan dengan alasan apa pun.

”Presiden memberikan ara­han agar pemda mengawal langsung memastikan tidak ada potongan dengan alasan apa pun. Kalau ada, kita akan tindak tegas dan masuk ranah pidana,” tegasnya.

Kepada penerima bantuan, Emil meminta bantuan dibe­lanjakan untuk kebutuhan pokok atau yang bersifat pri­mer. Sehingga ketahanan keluarga dapat terjaga dan ekonomi bergerak.

”Kami di Jabar sangat opti­mistis pemulihan ekonomi sudah mulai membaik, se­moga dengan program ban­tuan dan seiring datangnya vaksin yang minggu ini sudah mulai didistribusikan eko­nomi Jabar bisa jauh lebih baik. Itulah semangat 2021 yang kita harapkan,” papar Emil.

Presiden RI Joko Widodo meresmikan peluncuran ban­tuan tunai 2021 se-Indonesia di Istana Negara dan disaksi­kan 34 gubernur secara vir­tual. Presiden memastikan di 2021 penyaluran bantuan sosial akan terus dilanjutkan. Anggaran pun telah disiapkan dalam APBN 2021 sebesar total Rp110 triliun.

”Tahun 2021 ini penyaluran bansos akan terus kita lanjut­kan dan di dalam APBN 2021 telah kita siapkan anggaran sebesar Rp110 triliun untuk seluruh penerima se-Indo­nesia. Di awal tahun ini saya meluncurkan langsung ban­tuan tunai untuk penerima bantuan PKH, kartu sembako, dan bansos tunai,” katanya.

Presiden menjelaskan ke­tiga bantuan itu akan diberi­kan kepada masyarakat dalam beberapa tahapan. Untuk PKH terbagi menjadi empat tahap oleh bank yang tergabung dalam Himbara. Bantuan program kartu sembako di­salurkan setiap bulan sepan­jang 2021 dengan nominal Rp200 ribu/bulan/keluarga.

”Kalau bansos tunai diberi­kan selama empat bulan dari Januari sampai April 2021, besarannya Rp300 ribu per bulan per kepala keluarga,” ujar Jokowi.

Presiden berharap bantuan ini dapat meringankan beban keluarga yang terdampak Co­vid-19 dan menjadi pemicu dalam menggerakkan pertum­buhan ekonomi nasional dengan memperkuat daya beli masyarakat.

”Kita harapkan pertumbuhan ekonomi nasional meningkat lebih baik,” katanya. Untuk itu, kepada penerima ban­tuan, Jokowi berpesan agar bantuan dimanfaatkan se­cara tepat. ”Kalau untuk yang sembako ya belikan sembako, jangan ada yang digunakan untuk beli rokok,” pintanya.

Menteri Sosial RI Tri Risma­harini menuturkan, seluruh bantuan berasal dari angga­ran Kemensos 2021. Untuk PKH dengan target penerima di 34 provinsi yaitu 10 juta kepala keluarga, pihaknya mengucurkan anggaran se­besar Rp28,7 triliun.

”PKH bagi 10 juta penerima ini disalurkan setiap tiga bu­lan sekali di mana pada Ja­nuari akan disalurkan sebesar Rp7,17 trilun,” kata Mensos.

Untuk bantuan program Kartu Sembako, Kemensos menyiapkan anggaran sebe­sar Rp45,12 triliun dengan target penerima 18,8 juta keluarga di seluruh Indonesia. Pada Januari ini akan disalur­kan sebesar Rp3,76 triliun.

Bansos tunai dengan target penerima 10 juta keluarga, anggaran telah disiapkan se­besar Rp12 triliun. Dari ang­ka tersebut akan tersalurkan sebesar Rp3 triliun untuk Januari 2021. ”Sehingga ke­seluruhan anggaran yang disalurkan ketiga program tersebut pada Januari 2021 sebesar total Rp13,93 triliun,” kata Tri. **

Jumat, 15 Januari 2021

7 Golongan Orang Ini Dilarang Daftar Kartu Prakerja 2021

Berikut ini adalah golongan orang yang dilarang daftar Kartu Prakerja 2021 jika sudah dibuka di www.prakerja.go.id.

Pastikan kamu tidak termasuk dalam golongan orang berikut ini, agar bisa daftar Kartu Prakerja 2021 jika sudah dibuka nanti.

Simak penjelasan berikut agar mengetahui golongan orang yang dilarang daftar Kartu Prakerja 2021.

Melalui rapat terbatas terkait bansos 2021, Presiden Jokowi menetapkan program Kartu Prakerja sebagai salah satu bansos yang dilanjutkan di tahun 2021 ini.

Oleh karena itu peserta yang ingin daftar Kartu Prakerja 2021 diharapkan mengecek kembali persyaratan daftar, agar bisa lolos dan jadi penerima Kartu Prakerja 2021.

Adapun salah satu syarat penerima Kartu Prakerja adalah tidak termasuk dalam beberapa golongan orang berikut ini.

Daftar golongan orang yang dilarang daftar Kartu Prakerja 2021

Berikut golongan orang yang dilarang daftar Kartu Prakerja gelombang 12.

1. Pejabat negara

2. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

3. Aparatur Sipil Negara

4. Prajurit Tentara Nasional Indonesia

5. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

6. Kepala Desa dan perangkat desa

7. Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas pada baan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Jika peserta yang ingin daftar termasuk dalam golongan orang tersebut, maka dilarang daftar Kartu Prakerja 2021.

Perlu diketahui bahwa program Kartu Prakerja 2021 menggunakan anggaran negara sebesar Rp10 triliun.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi saat rapat terbatas membahas bansos 2021 beberapa waktu lalu. ***

Kementerian dan Lembaga Diberi Waktu Hingga 12 Februari untuk Revisi Anggaran Tahun 2021

Kementerian Keuangan meminta kementerian dan lembaga (K/L) untuk segera menyampaikan usulan revisi anggaran dalam rangka penghematan belanja Tahun Anggaran (TA) 2021.

Dalam suratnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, revisi dapat diserahkan kepada Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).

Menkeu Sri Mulyani Indrawati

"Sesuai ketentuan dalam PMK Nomor 208/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2021, paling lambat tanggal 12 Februari 2021," ujar Menkeu dalam salinan surat yang diterima Tribun, Rabu (13/1/2021).

Seluruh proses revisi anggaran dalam rangka penghematan belanja K/L tahun anggaran 2021 dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan bertanggung jawab serta terhindar dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sesuai ketentuan yang berlaku.

"Dalam hal sampai dengan tanggal 12 Februari 2021, usul revisi anggaran tidak disampaikan maka akan dilakukan pemblokiran anggaran oleh Kementerian Keuangan," tulis Sri Mulyani dalam surat tersebut.

Keputusan Kementerian Keuangan tersebut menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet 6 Januari 2021 dengan agenda 'Evaluasi Pelaksanaan APBN 2020 dan Implementasi Kebijakan APBN Tahun Anggaran (TA) 2021'.

Dalam suratnya kepada kementerian dan lembaga (K/L), Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, perlu dilakukan langkah strategis berupa refocusing dan realokasi belanja K/L TA 2021."Dalam rangka mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional, penanganan pandemi Covid-19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat, serta percepatan pemulihan ekonomi nasional," tulis Menkeu.

Berkenaan dengan hal tersebut, Kementerian/Lembaga diminta untuk melakukan penghematan belanja K/L tahun anggaran 2021 dengan besaran sebagaimana dalam lampiran.

Kemudian, dalam melakukan penghematan belanja K/L agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut yakni sumber penghematan belanja berasal dari rupiah murni (RM) serta jenis belanja yang dapat dilakukan penghematan adalah belanja barang dan belanja modal.

"Selain itu, untuk belanja barang dan belanja modal yang dilakukan penghematan adalah belanja non operasional," lanjut keterangan Sri Mulyani.

Penghematan anggaran juga difokuskan pada belanja honorarium, perjalanan dinas, serta paket meeting.

Selain itu, belanja jasa, bantuan kepada masyarakat atau Pemda yang bukan arahan Presiden, pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan dan peralatan atau mesin.

Kemudian, sisa dana lelang dan atau swakelola, anggaran dari kegiatan yang belum dikontrakkan atau yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, dan kegiatan yang tidak mendesak atau dapat ditunda atau dibatalkan.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani saat dikonfirmasi Tribun membenarkan surat arahan Sri Mulyani kepada kementerian dan lembaga itu.

Askolani menjelaskan, pihaknya mengharapkan arahan ini dapat selesai dalam tenggat waktu yang ditentukan atau pemerintah akan memblokir anggaran kementerian dan lembaga yang tidak melakukan revisi.

"Langkah dari realokasi dan refocusing belanja K/L tersebut diharapkan akan dapat diselesaikan dalam waktu secepatnya oleh K/L. Tujuannya agar selanjutnya dapat fokus dalam pelaksanaan kegiatan dan progam pembangunan masing-masing K/L dalam waktu singkat, terutama untuk kegiatan-kegiatan prioritas," ujarnya.

Menurut dia, kebijakan penghematan dilakukan pemerintah bertujuan antara lain untuk mendukung vaksinasi di tahun 2021 kepada sebagian besar penduduk Indonesia guna mencapai herd immunity.

"Lalu, penanganan Covid-19 dan mendukung pemulihan ekonomi nasional," ujarnya.

Selain itu, Askolani menambahkan, arah refocusing dan realokasi belanja K/L tersebut utamanya ditujukan terhadap dua hal.

"Untuk belanja non operasional yang tidak mendesak dan ditujukan untuk semakin mempertajam kegiatan dan anggaran belanja K/L," ujarnya.***

Cek Rekening !!! Pemerintah Bakal Berikan Bansos Bagi Sederet Kalangan Ini, Berikut Nominalnya

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang begitu besar bagi dunia.

Salah satu sektor yang paling berdampak adalah ekonomi.

Tak hanya Indonesia, sederet negara di dunia pun juga mengalaminya.

Menghadapi permaslahan ini, pemerintah memberikan seeret bantuan kepada masyarakat.

Baru-baru ini, Kementerian Sosial mulai menyalurkan bantuan sosial ( bansos) ke berbagai wilayah di Indonesia sejak 4 Januari 2021.

Ada tiga jenis bansos yang disalurkan, salah satunya Program Keluarga Harapan (PKH).

uang

Berdasarkan informasi dalam akun Instagram resmi Kementerian Sosial, @kemensosri, PKH disalurkan untuk lima kalangan, yakni ibu hamil, anak usia dini, penyandang disabilitas berat, orang berusia lanjut (lansia), dan anak sekolah.

PKH ini akan diberikan pada 10 juta KPM (keluarga penerima manfaat.

Total anggaran yang dikeluarkan sebayak Rp 7,17 triliun.

Adapun rinciannya, ibu hamil dan anak usia dini mendapat bantuan senilai Rp 3 juta dalam setahun.

Kemudian, penyandang disabilitas dan lansia 70 tahun ke atas mendapat Rp 2,4 juta dalam satu tahun.

Sementara itu, bantuan untuk anak sekolah dibedakan berdasarkan tingkatannya.

Siswa SD/MI/sederajat mendapat Rp 900.000 dalam setahun.

Siswa SMP/MTs/sederajat mendapat Rp 1,5 juta dalam satu tahun.

Kemudian, siswa SMA/MA/sederajat dalam setahun mendapat bantuan Rp 2 juta.

Bantuan ini disalurkan dalam empat tahap, yakni Januari, April, Juli, dan Oktober 2021.

Penyalurannya dilakukan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang meliputi BNI, BRI, Mandiri, dan BTN.

Selain PKH, Kementerian Sosial menyalurkan bansos Program Kartu Sembako/ Bantuan Panganan Non-Tunai (BNPT).

Nilai bantuan yang diberikan melalui BNPT sebesar Rp 200.000 per bulan untuk setiap keluarga penerima.

Bantuan ini disalurkan lewat Himbara selama Januari-Desember 2021, sedangkan pencairan bantuan tersebut dilakukan di e-waroeng terdekat.

Terakhir, Kementerian Sosial menyalurkan bantuan sosial tunai (BST).

Bantuan ini bernilai Rp 300.000 per bulan.

Bantuan disalurkan melalui PT Pos Indonesia selama empat bulan, terhitung sejak Januari hingga April 2021.****

Karawang Sudah Serahkan LHP Kepatuhan Atas Belanja Modal Tahun Anggaran 2020

Bupati Karawang, dr. Hj. Cellica Nurrachadiana mengikuti kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan Atas Belanja Modal Tahun Anggaran 2020, Kamis (14/1/2021) siang.


Bupati Cellica dalam kegiatan tersebut menandatangani berita acara serah terima dan penyerahan laporan hasil pemeriksaan secara virtual dihadapan pimpinan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Selain Bupati, hadir di acara tersebut Ketua DPRD Karawang, Pendi Anwar, Kepala Inspektorat Karawang, H. Dadan Sugardan.

Peyerahan LHP tersebut bersama daerah lain seperti Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Cianjur.

Usai penyerahan LHP BPK, Bupati Cellica berharap, ke depan agar semua OPD di bawah pengawasan DPRD Karawang supaya dapat bersinergi dan bersama-sama melaksanakan tugas dengan baik sehingga pemerintah daerah dapat mempertahankan atau meraih kembali predikat WTP dari BPK. ***Ta

Kamis, 14 Januari 2021

Kemensos Salurkan Dana Bantuan Anak Sekolah hingga Rp2 Juta. Simak Syarat & Cara Daftarnya!

Di tahun 2021, Kementrian Sosial akan menyalurkan bansos Program Keluarga Harapan dalam beberapa kategori. Salah satunya adalah kategori pelajar atau anak sekolah. Berikut syarat dan cara daftar bantuan anak sekolah yang perlu kamu pahami!

Sejak awal Januari, pemerintah telah mulai menyalurkan dana bantuan untuk Program Keluarga Harapan (PKH).

Salah satunya untuk kategori bantuan pelajar yang meliputi siswa SD hingga SMA.

Pelajar

Yuk, simak syarat dan cara daftar bantuan anak sekolah berikut, Sahabat 99.

Syarat Penerima Bantuan Anak Sekolah

Bantuan untuk pelajar kabarnya akan disalurkan dalam kurun waktu satu tahun.

Pencairannya akan dilakukan empat kali, yakni di bulan Januari, April, Juli, dan Oktober.

Besaran dana yang didapatkan sendiri bergantung pada tingkat pendidikan anak.

Berikut penjelasan lengkapnya:

  • Pelajar SD/sederajat Rp 900.000 per 1 tahun
  • Pelajar SMP/sederajat Rp 1,5 juta per 1 tahun
  • Pelajar SMA/sederajat Rp 2 juta per 1 tahun.

Nah, untuk mendapatkannya tentu ada syarat yang harus dipenuhi, yakni:

  • Oran tua murid harus memiliki Kartu Indonesia Pintar atau KIP
  • Penerima/siswa harus terdaftar di lembaga pendidikan formal maupun non formal daerah masing-masing
  • Penerima/siswa harus masuk dalam Data Pokok Pendidikan oleh lembaga pendidikan

Jika tak memiliki KIP, tak perlu khawatir karena kamu bisa tetap mendaftarkan diri dengan syarat berikut:

  • Melakukan pendaftaran dengan membawa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
  • Jika tidak ada, bisa menggunakan Surat Keterangan Tidam Mampu (SKTM) dari RT/RW setempat

Selain syarat di atas, penerima juga harus masuk dalam daftar Keluarga Miskin yang berhak menjadi Keluarga Peneriman Manfaat dari PKH.

Cara Daftar Bansos untuk Anak Sekolah

Nah, jika sudah memenuhi syarat, kamu bisa langsung mendaftarkan diri pada RT/RW.

Nantinya mereka akan mendata siapa yang benar-benar layak mendapatkan bantuan tersebut.

Jika memang layak, maka laporan akan langsung diteruskan ke Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.

Kamu bisa mengecek statusnya melalui SiPintar https://pip.kemdikbud.go.id.

Dana akan disalurkan melalui bank-bank BUMN yang meliputi BRI, Mandiri, BNI, hingga BTN.

Bagaimana Jika dalam Keluarga Ada Lebih dari Satu Anak?

Sebagai catatan, ada pembatasan bantuan PKH jika dalam satu keluarga ada lebih dari satu orang yang masuk dalam kategori penerima.

Untuk satu keluarga, bantuan maksimal diberikan untuk empat orang saja.

Jadi jika di hunianmu ada dua lansia, satu ibu hamil, dan tiga pelajar, maka dua diantaranya tidak bisa mendaftarkan diri untuk menerima bansos.

Ini diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga mengenai Indeks Bantuan Sosial.

Kemudian jika dalam satu keluarga ada beberapa anak yang tergolong pelajar, ketentuannya adalah:

  • Anak SD/sederajat sebanyak-banyaknya 1 anak
  • Anak SMP/sederajat sebanyak-banyaknya 1 anak
  • Anak SMA/sederajat sebanyak-banyaknya 1 anak***

Selasa, 12 Januari 2021

Satgas COVID-19 Diminta Tegur Kantor Pos & Giro Karawang Akibat Terjadi Pelanggaran Prokes Saat Pembagian BLT

Anggota DPRD Propinsi Jawa Barat, Sri Rahayu Agustina sidak kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Karawang mempertanyakan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) Kementerian Sosial (Kemensos), Rp.300 ribu yang pembagiannya dilakukan Pos Dan Giro di Kantor Kelurahan Karawang Kulon, tanpa adanya pengawasan dari Satuan Gugus Tugas (Satgas) Covid -19 Kabupaten Karawang.

Sebelumnya Sri Rahayu juga memonitoring kegiatan penyaluran BST Kemensos pada hari kemarin Senin (11/1/2021) sempat menegur petugas kantor pos Karawang dan petugas Kelurahan yang kedapatan membagikan uang BST tanpa menggunakan prokes yang ketat.

Potret di Karawang Kulon

“ Hari ini saya kunjungan ke Dinsos untuk menindak lanjuti yang kemarin sidak ke Karawang Kulon kaitan BST karena saya lihat Protokol kesehatannya tidak dijalankan dan tidak ada kordinasi dengan satgas Covid-19 Kabupaten Karawang, “ Ungkap Sri Rahayu di Kantor Dinsos, Selasa (12/01/2021).

Saat Sidak di Karawnag Kulon

Sri Rahayu mengatakan, Koordinasi saat penyaluran BST Kemensos hanya melalui Dinas Sosial (Dinsos) tanpa melibatkan Puskesmas sehingga di khawatirkan terjadi hal yang tidak di inginkan dengan adanya penyebaran Covid-19
“ artinya jika terjadi hal-hal yang tidak di inginkan harusnya kan ada koordinasi, dan saat pembagian tidak adanya pengecekan suhu badan, terus tidak ada handsanitizer dari Kantor Pos, “ Kata Sri.

Menurut Sri, padahal setiap bulan adanya penyaluran BST yang seharusnya Kantor Pos itu lebih mengetahui bagaimana kondisi Karawang pada pandemi Covid-19 ini dalam Zona merah.

“hari ini kan berbeda pandemi Covid-19 yang luar biasa dengan kondisi Karawang zona merah, dan saya meminta Satgas ini ada pembagian tempat masing-masing sehingga tidak terjadinya kerumunan, dan saya meminta Satgas Covid-19 untuk menegur Kantor pos kaitan penyaluran BST ini,” Tegas Sri
Sri Rahyu memaparkan, bahwa di Karawang Barat ada 4 kelurahan yang mendapatkan BST yang seharusnya saat Ini , “ Untuk Karawang Kulon 700 orang dan hari ini Karang Pawitan 900 orang, dan saya bertanya kenapa pembagian BST Karawang Pawitan tempatnya di Karawang Kulon bukanya ditempat Karang Pawitan sendiri, jadi ini ada apa sebenarnya,? kan sudah jelas Karawang Kulon dalam zona merah karena istri lurah aja terpapar Covid-19,” Ujar Sri.

Dengan kejadian tersebut Sri Rahayu menegaskan agar Satgas Covid-19 memanggil Kepala Kantor Pos Karawang.

“ Saya meminta Satgas Covid-19 Kabupaten Karawang untuk memanggil Kepala Kantor pos kaitan dengan pembagian BST Kemensos yang tidak menerapkan protokol kesehatan, dan hari ini sedang berjalan, “ Pungkasnya **zy

Satgas - TKSK Cilebar "Silang Pendapat" Gegara Skema Distribusi Bansos Cegah Kerumunan


Bantuan Sosial dari Kemensos tahap 10 cair cepat Januari ini melalui Kantor Pos mulai Senin (11/1) kemarin di Karawang. 

Munculnya beragam larangan kerumunan yang diperkuat lewat aturan Gubernur dan Satgas Covid-19, membuat pejabat dan relawan dilapangan dilematis menyikapi pencegahan kerumunan saat distribusi BST. Seperti di Kecamatan Cilebar misalnya, Muspika Kecamatan yang memberikan saran agar distribusi BST tidak di satu lokasi untuk 1.572 KPM demi cegah kerumunan, batal terealisir gegara jadwal sebelumnya sudah di rancang TKSK dengan interval waktu setiap desa.

"Kami di satgas Covid-19 Kecamatan ini, meminta kalau bisa coba nego tempat karena Desa Kosambi Batu itu, zona merah. Inginnya kita pisah tuh lokasi distribusinya jadi 4 atau 5 tempat aja, sebab 10 desa kok di distribusikan di satu tempat saja, sehari jumlahnya 700 lebih KPM, jelas ini jadi kerumunan, " Kata Sekcam Cilebar, Surisno Selasa (12/1).

Risno menambahakan, sarannya pembagian cukup 4 lokasi, pertama di Tanjungsari 3 Desa, Ciptamargi 2 Desa, Cikande 2 Desa, Kertamukti 2 Desa dan Pusakajaya Utara 2 Desa. "Ini keinginaan kita dari gugus covid kecamatan untuk dipisah minimal menjadi 4 lokasi, diatur pagi sampai duhur, dan duhur ke sore (2 team/ petugas). Sayangnya, TKSK tetap di jadwal sebelumnya, " Katanya. (Rd)
© Copyright 2019 Kabar Karawang | All Right Reserved
CLOSE ADS
CLOSE ADS