Pemda Diminta Tak Terlena Dengan Inflasi Terkendali, Presiden Tegaskan Kelola Dana Desa untuk Picu Produktivitas
Kabar Karawang - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta daerah tidak terlena dengan angka inflasi yang terkendali. Hal itu mengingat, Indonesia merupakan negara besar, sehingga terjadi variasi tingkat inflasi di setiap daerah.
"Lalu jangan terlena, apalagi daerah. Kenapa? karena terjadi variasi di tingkat nasional, negara kita negara besar," kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 di Jakarta, Senin (8/1/2024).
Menurutnya, angka inflasi 2,61 persen merupakan rata-rata nasional. Sementara angka inflasi di tiap-tiap daerah berbeda-beda, bahkan ada yang melebihi nasional.
Dia mencontohkan sepuluh provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi. Seperti Maluku Utara dengan 4,41 persen, Lampung 4,10 persen, Gorontolo 3,88 persen.
Kemudian Kalimantan Timur dengan inflasi 3,46 persen, Jambi 3,22 persen, Sumatera Selatan 3,17 persen dan Jogjakarta 3,17 persen. Lalu, Bengkulu dengan inflasi 3,09 persen, Banten 3,06 persen dan NTB 3,02 persen.
Sementara itu, 10 provinsi dengan angka inflasi terendah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, NTT, Sulawesi Tengah dan Jakarta. Kemudian Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Papua dan Aceh.
semnetara Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya pengelolaan dana desa menjadi sesuatu bermanfaat nyata bagi masyarakat pedesaan. Karena itu, Kepala Negara berharap para kepala desa dapat mengelola anggaran tersebut untuk memicu produktivitas di wilayahnya.
Hal ini disampaikan Presiden saat bertemu kepala desa se-Kabupaten Serang di Desa Margagiri, Banten, Senin (8/1/2024). "Saya harapkan uang yang sudah masuk ke desa itu betul-betul jadi sesuatu," ujarnya.
Presiden menambahkan hingga saat ini telah terbangun sejumlah infrastruktur berkat dana desa yang disalurkan pemerintah. Salah satunya adalah pembangunan jalan desa yang mencapai 350 ribu kilometer.
Menurut Presiden, dengan total jumlah desa sebanyak 75 ribu, berarti setiap desa memperoleh sekitar empat hingga lima kilometer. "Ini hasil yang sangat baik," ujarnya.
Selain itu, Kepala Negara juga menyebutkan pembangunan jembatan desa yang panjangnya mencapai 1,9 juta meter. "Ini juga harus terus ditingkatkan," kata Kepala Negara, menegaskan.
Presiden mengatakan pembangunan jalan dan jembatan desa ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mengembangkan infrastruktur besar. "Jumlah jalan desa itu jauh lebih panjang dari jalan tol di seluruh Tanah Air," ucapnya.
Belum termasuk penggunaan dana desa untuk membangun 14.600 pasar dan 6.700 embung. "Ini jelas bukan jumlah yang kecil," ujar Presiden.
Karena itu, Presiden mengimbau para kepala desa merencanakan pembangunan infrastruktur dengan baik, salah satunya melalui penyusunan desain bangunan. Menurut Kepala Negara, pemerintah melalui Bappenas akan membantu pemerintah desa dalam menyusun perencanaan tersebut. (PK)