Cegah Politisasi Distribusi Beras Bansos, Bawaslu Karawang Surati Bulog

Kabar Karawang - Adanya dugaan praktik politisasi Bantuan Sosial (Bansos) untuk pengadaan beras yang di tempeli Calon Presiden dan Wakil Presiden di beberapa Daerah, membuat Bawaslu Kabupaten Karawang Gerak Cepat mengantisipasinya. Salah satunya menyurati Ka Bulog Subdivre Karawang - Bekasi, Senin (29/1/2024).

Selain pencegahan, Bawaslu juga berencana turun gunung chek kondisi kemasan beras dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) itu, ke gudang-gudang Bulog di Karawang untuk memastikan tidak ada praktik dugaan penyalahgunaan Bansos baik Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maupun Program PKH. 

"Iya, ada di daerah lain seperti itu, entah dilakukan oknum dan unsur sengaja, kita antisipasi saja agar Bulog di Karawang bisa menindaklanjutinya. Supaya beras yang terdistribusi tidak di dompleng oleh bahan kampanye seperti stiker, sablon maupun politisasi lainnya, " Kata Ahmad Syafei, Senin (29/1/2024). 

Selain menyurati Bulog, sambung Alex pihaknya akan melakukan pengecekan ke belasan gudang Bulog di berbagai lokasi. Karenanya, ia berharap masyarakat, Pengawas Kelurahan dan Desa (PKD) maupun Panwascam agar selalu memonitor. 

"Jadi kita izin cek ke beberapa gudang Bulog dan pengemasannya, agar tidak ada pelanggran lainnya, " Ujarnya.

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan beras SPHP memang mudah didapatkan karena Bulog bekerja sama dengan berbagai jaringan distributor. Bulog juga bekerja sama dengan retail modern agar masyarakat gampang untuk mengakses beras tersebut. Dengan begitu, program stabilisasi harga beras dapat terlaksana secara masif dalam rangka menjaga stabilitas harga. Namun, ia enggan menanggapi soal siapa yang membeli beras SPHP untuk kampanye Prabowo-Gibran tersebut. Mengingat beras SPHP dijual terbatas, maksimal dua kemasan atau sebesar 10 kilogram per hari.(PK)