KPK: Ganjar Satu-satunya Kepala Daerah yang Berani Tegas Instruksikan Bawahannya Jangan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi ketegasan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam mencegah berbagai bentuk tindak pidana korupsi di lingkungan Pemprov Jateng.

Ganjar Pranowo

Direktur Antikorupsi Badan Usaha KPK Aminudin mengatakan Ganjar merupakan satu-satunya kepala daerah yang berani tegas menginstruksikan jajarannya agar tidak korupsi.

"Instruksinya jelas dari kepala daerah ini bagus, saya sangat apresiasi terkait dengan arahan dan pembinaan Pak Ganjar kepada staf di Provinsi Jawa Tengah," kata Aminudin saat audiensi Komite Advokasi Daerah (KAD) bersama Gubernur Jateng di Semarang, Selasa (5/4/2022).

Aminudin menuturkan, pelaku tindak pidana korupsi sebenarnya bukan hanya penyelenggara negara, melainkan juga banyak dilakukan oleh pelaku usaha.

Oleh karena itu, Aminudin mengatakan bahwa kunjungan kerjanya dalam rangka penyampaian program kerja dan mendorong keberadaan KAD di Jateng.

Adapun KAD, kata dia, merupakan wadah dialog dan diskusi antara pelaku usaha dengan regulator yang bertujuan membahas atau membicarakan isu-isu sekaligus terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi di sektor usaha.

"Keberadaan KAD ini menjadi sangat penting dalam rangka mencarikan solusi bagi para pelaku usaha ketika dalam melakukan usaha itu mengalami kendala dalam konteks ada masalah korupsi di situ," ujarnya.

Aminudin pun berterima kasih karena Ganjar merespons dengan baik dan sudah siap menandatangani surat keputusan Gubernur Jateng terkait dengan pembentukan KAD di provinsi ini.

"Saya sangat mengapresiasi respons yang positif dari Pak Gubernur dan akan segera menindaklanjuti dikeluarkannya SK gubernur terkait dengan KAD," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo berharap keberadaan KAD akan membawa perubahan lebih baik pada pembangunan. Serta memberikan manfaat bagi masyarakat di Jateng.

"Komite ini kami harapkan nanti bisa menjadi satu forum bersama bisa memperbaiki jangan-jangan regulasinya salah, ya, kami perbaiki, jangan-jangan SOP-nya keliru kami perbaiki," kata Ganjar.

"Kalau semuanya terbuka usaha mereka akan menjadi berjalan dengan baik, pelaksanaannya fair dan semuanya jadi enak."

Apalagi, Ganjar menambahkan, berdasarkan catatan dari KPK, sektor usaha di bidang infrastruktur, kesehatan, migas, pangan, dan keuangan rentan terjadi tindak pidana korupsi.

Karena itu, Ganjar memastikan bakal segera menandatangani SK Gubernur Jawa Tengah tentang KAD Jateng.

Ganjar berharap para pelaku usaha bisa menggunakan komite ini dan menyampaikan apa saja yang jelek dari regulasi yang dibuatnya. Ganjar pun memgaku siap memperbaikinya.

"Kami juga meminta, please dong enggak usah lagi ada suaplah, hitung secara benar agar kualitasnya baik. Contoh dari infrastruktur kalau hitungannya baik, kualitasnya juga baik 'kan," katanya.

"Kalau baik, jangka panjang pasti masyarakat mendapatkan. Kalau enggak, ya, masyarakat akan mendapatkan kerugian." (Kompas)