Isu Reshuffle Mencuat, Nama Menteri Yasonna Laoly Makin Disorot

Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima Indonesia) Ray Rangkuti memberi tanggapan terkait survei Indonesian Political Opinion (IPO) soal menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang perlu diganti.

Menurut survei tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menempati posisi pertama dengan memperoleh angka 52,1 persen sebagai menteri yang perlu diganti oleh Jokowi.

"Saya berharapa begitu. Jika ada rencana reshuffle, baiknya salah satu yang direshuffle adalah Pak Yasonna," ujar Ray Rangkuti, Sabtu kemarin, (11/9).

Bukan tanpa alasan, menurutnya, Yasonna tidak memberikan kontribusi yang besar terhadap perbaikan penanganan hukum di tanah air.

"Sejak periode pertama dahulu, saya sudah menyatakan hal ini. Sebab, tidak ada kemajuan berarti dalam perbaikan kualitas penangangan hukum di Indonesia," katanya.

Ray juga mencatat beberapa poin yang tidak berkembang setelah Yasonna Laoly menjabat.

Pertama dari segi pembuatan UU dan kedua yakni pengadaan fasilitas penegakan hukum.

"Peristiwa lapas kelas 1 Tangerang itu mestinya batas penilaian kinerja pak Yasonna," katanya.

Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul juga berpendapat sama.

Menurutnya, Yasonna Laoly harusnya sudah diganti sejak lama.

Bukan tanpa alasan, menurut Adib, Yasonna Laoly tidak berhasil memperbaiki sistem yang ada di dalam Kemenkum HAM.

Bahkan, menurut Adib, peroalan mekanisme tersebut merembet hingga menjadi permasalahan di lapangan, seperti di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

“Kalau kita lihat track recordnya, sejak 2016 masalah di Lapas ini tak kunjung berakhir,” katanya.

Dirinya lantas menyoroti permasalahan yang umum terjadi di berbagai jeruji besi tanah air.

“Kalau enggak kebakaran, ya pelanggaran pada napi kouptor yang diberikan hak istimewa untuk bebas berkeliaran keluar. Lalu ada juga soal pengendalian narkoba di dalam lapas,” pungkas Adib. (***)