Kemen PPPA Saatnya Perempuan Berani Suarakan Kesetaraan

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Ratna Susianawati mendorong kaum perempuan berani mengambil keputusan penting untuk dirinya sendiri dan tidak menyerahkan keputusan itu kepada orang lain, karena merekalah yang mengetahui apa yang tepat untuk dirinya sendiri.

Bicara soal perempuan, menurut Ratna Susianawati, tidak terlepas dari persoalan kekerasan yang kini sudah saatnya menjadi prioritas. Di tengah pandemi ini, tidak hanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga yang semakin meningkat, tetapi juga kekerasan berbasis gender di dunia maya karena dunia digital menjadi bagian dari kehidupan selama pandemi.

"Oleh karena itu, kami sangat mendukung dan mengapresiasi peluncuran Laporan Situasi Kependudukan Dunia (SWOP) 2021 dengan tema Otonomi Tubuh: Tubuhku adalah Milikku yang diselenggarakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bekerjasama dengan United Nations Population Fund (UNFPA)," tutur Ratna, Jumat (2/7/2021).

Ratna menambahkan, isu kesetaraan gender masih menjadi perhatian karena pada kenyataannya masih banyak korban perempuan yang berada di posisi yang disalahkan (victim blaming). Dan pada kenyataannya juga, masih banyak perempuan yang mengalami kekerasan, eksploitasi dan pelecehan seksual. Sebagian di antaranya disadari korban, tapi ada kalanya pelecehan seksual ini tidak disadari oleh korban. Anak-anak juga menjadi korban kekerasan dan seringkali dilakukan orang-orang terdekat yang dikenal.

Lebih lanjut Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo menuturkan, tujuan peluncuran SWOP 2021 ini ialah meningkatkan kesadaran publik, terutama perempuan dan anak perempuan di Indonesia, tentang otonomi tubuh dari perspektif hak dan kesehatan reproduksi. Selain itu juga meningkatkan kesadaran dan komitmen dari berbagai pemangku kepentingan dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak perempuan atas otonomi tubuh dan menentukan nasib sendiri.

Hasto menyampaikan Laporan State of World Population (SWOP) 2021 ini menegaskan pentingnya otonomi tubuh sebagai sebuah hak universal untuk ditegakkan. Laporan ini mengungkapkan betapa seriusnya berbagai kekurangan dari penegakan hak atas otonomi tubuh. Laporan tahunan ini juga memaparkan solusi-solusi yang sudah ada.

"Kemajuan yang nyata dan berkesinambungan banyak bergantung pada penghapusan ketidaksetaraan gender dan semua bentuk diskriminasi, serta transforasi struktur sosial dan ekonomi yang melanggengkannya. Laporan ini fokus pada kekuatan dan agensi individu untuk membuat pilihan tentang tubuh mereka tanpa rasa takut, kekerasan, ataupun paksaan. Laporan ini juga merupakan upaya-upaya untuk mengatasi penganiayaan bisa mengarah ke pelanggaran-pelanggaran lebih lanjut terhadap otonomi tubuh.

Sebagai informasi, SWOP 2021 sudah diluncurkan secara global di New York pada 14 April 2021, dan di kawasan Asia Pasifik pada 20 Mei 2021 dan untuk Peluncuran SWOP 2021 di Indonesia dilakukan pada Kamis, 1 Juli 2021. (rt)