Komisi IV DPR Minta KKP Evaluasi Kegiatan Prioritas 2021, Tapi Utamakan Pendampingan dan Perbanyak Bimtek Nelayan

Renny Astuti meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk segera mengevaluasi penggunaan anggaran, terutama berkaitan program Kegiatan Prioritas KKP Tahun 2021, salah satunya berkaitan dengan budidaya ikan. Hal ini perlu jadi perhatian agar manfaat dari pelaksanaannya langsung dirasakan oleh masyarakat, khususnya pelaku usaha kelautan dan perikanan.

“Saya ingin penggunaan anggaran KKP 2021 dievaluasi kembali. Kami ingin mereka yang menjadi sasaran dari program tersebut, harapannya, jadi bisa lebih aktif dan terus berproduksi di masa pandemi. Tentu ke depannya, bisa juga menggerakan perekonomian masyarakat,” ujar Renny dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono beserta jajaran di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (7/6/2021).

Dalam rapat yang membahas evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2020-2021 dan RKA-K/L sekaligus RKP-K/L tahun 2022, Politisi Fraksi Partai Gerindra itu turut menyoroti soal usulan tambahan anggaran KKP tahun 2022 sebesar Rp8.04 triliun. Jika diperhatikan, rata-rata Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kelautan dan perikanan setiap tahunnya masih dinilai rendah, berkisar Rp600 miliar. Ke depannya, ia ingin KKP segera menemukan strategi guna memacu PNBP tahun 2022.

Nelayan sedang tangkap ikan

Pada kesempatan yang sama, ia pun mengingatkan agar KKP memperhatikan kesejahteraan para tenaga honorer, khususnya penyuluh daerah setempat. Baginya, tanpa penyuluh, program-program KKP tidak akan berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Perlu diketahui, peran penyuluh sangat penting dalam meningkatkan kapasitas pelaku usaha dan perikanan budidaya.

Oleh karena itu, Renny berharap Menteri Kelautan dan Perikanan segara mengembangkan kelembagaan KKP di daerah dan meningkatkan kesejahteraan penyuluh perikanan. “Kami harap ke depannya Pak Menteri bisa lebih memperhatikan honor serta kesejahteraan para tenaga honorer seperti penyuluh. Tidak akan berjalan dengan efektif program itu, jika manusianya tidak diperhatikan,” pungkasnya.

Semnetara Yessy Melania meminta KKP agar memperbanyak program bimbingan teknis dan sosialisasi kepada nelayan Indonesia. Ia menilai, bimtek dan sosialisasi yang dilakukan KKP selama ini belum memadai. Padahal, ada sejumlah rencana strategis KKP memerlukan edukasi pendampingan guna tercapainya tujuan prioritas perlindungan, pemberdayaan, kesejahteraan, dan kemakmuran nelayan.

“Kami meminta diperbanyak program-program penyuluhan bimtek kepada nelayan atau nelayan tradisional kita. Di sini saya sudah melihat beberapa bahan (presentasi, red) di setiap ditjen itu belum ada yang secara spesifik,” ujar Yessy .

Selain itu, ia  juga mempertanyakan realisasi penyerapan anggaran APBN 2020, terutama di Ditjen Perikanan Budidaya dan Ditjen Perikanan Tangkap. Padahal pada kedua ditjen tersebut memiliki program kerja yang memiliki dampak langsung pada masyarakat terutama nelayan sehingga seharusnya memiliki realisasi penyerapan yang tinggi.

“Kami mencoba melihat, di realisasi penyerapan anggaran APBN di tahun 2020 untuk KKP. Ini yang terendah ada di ditjen perikanan budidaya dan ditjen perikanan tangkap. Sementara kami melihat, kedua ditjen ini seharusnya bisa terserap dengan maksimal karena program-program di sini adalah program yang lekat dengan masyarakat,” ucapnya.

Berdasarkan data yang diterima, selama 5 tahun terakhir, alokasi anggaran KKP kurang 1 persen dari APBN. Dengan anggaran tersebut belum tentu bisa mengelola potensi perairan Indonesia yang sangat besar. Maka memang dibutuhkan anggaran yang memadai untuk pemanfaatan sumberdaya yang bijak sekaligus berkelanjutan.

Guna realisasi ke depannya maksimal, ia berharap KKP memiliki petunjuk teknis dan regulasi yang jelas dan tidak berbelit seperti berkaitan dengan calon penerima bantuan KKP. “Sebagai contoh, penerima budidaya bioflok. Program bioflok ini sangat baik tapi di masyarakat, Pak Menteri, banyak kendala terkait persyaratan administrasi. Saya pikir perlu dirombak regulasinya supaya lebih mengena dan lebih memahami kondisi masyarakat kita di daerah,” jelas Yessy.**(dp).