News Update
Loading...

Sabtu, 16 Januari 2021

Anies Terbitkan Aturan Soal Masker Kain di DKI Jakarta, Ini Ketentuan dan Sanksi buat Pelanggar

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru-baru ini menerbitkan aturan standarisasi masker berbahan kain.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19.

Pada Sabtu (16/1/2021), akun Twitter resmi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali mengingatkan masker standar yang aman untuk digunakan.

Masker jadi salah satu cara mencegah penularan COVID-19 yang efektif. Tapi harus memakai masker standar yang aman digunakan.

Tetap di rumah kecuali ada kebutuhan yang mendesak dan esensial, ya! #jagajakarta #jakartatanggapcorona #hadapibersama #pakaimasker #gerakanpakaimasker pic.twitter.com/94JJPggk9q

— Pemprov DKI Jakarta (@DKIJakarta) January 16, 2021

Lewat unggahan infografis, Pemprov DKI memaparkan aturan soal masker kain yang dianggap layak untuk dipakai masyarakat.

Seperti tertuang pada Pasal 3 ayat 3, aturan-aturannya sebagai berikut:

1. Masker kain harus berbahan katun dengan lapisan paling sedikit dua lapis.

2. Masker kain dilengkapi tali elastis sehingga pas digunakan di wajah (tidak kendur).

3. Kedua sisi masker kain harus berbeda warna untuk membedakan sisi dalam dan sisi luar.

Anis Baswedan

4. Masker kain mudah dibersihkan.

5. Masker kain tidak berubah warna dan ukuran ketika dicuci.

6. Masker kain dapat menutup area hidung, mulut, dan bawah dagu saat digunakan.

Selain ketentuan, aturan Anies soal masker kain juga mencakup hukuman untuk pelanggar.

Yang dikategorikan pelanggar adalah mereka yang menggunakan masker tidak sesuai standarisasi, dan tidak memakai masker saat berada di luar rumah, tempat kerja, atau tempat aktivitas lainnya.

Bila demikian, ada dua sanksi yang bisa dikenakan kepada pelanggaran, menurut aturan Anies.

Sanksi pertama adalah kerja sosial membersihkan fasilitas-fasilitas umum.

Sanksi lainnya berupa denda administratif dengan besaran maksimal Rp 250.000.

Masker bedah

Pada Pasal 3 ayat 1, tipe masker selain berbahan kain yang diperbolehkan dipakai masyarakat adalah masker bedah.

Tertulis pada Pasal 3 ayat 2, masker bedah yang sesuai standar memiliki tiga kriteria, yakni:

1. Efisiensi penyaringan bakteri dengan nilai lebih besar atau sama dengan 98.

2. Efisiensi penyaringan partikel dengan nilai lebih besar atau sama dengan 98.

3. Resistensi terhadap cairan minimal 120 mmHg.

Rabu, 13 Januari 2021

Ribuan Nakes Karawang akan Disuntik Vaksin Covid-19 Tahap Pertama

Ribuan tenaga kesehatan (nakes) di Kabupaten Karawang akan disuntik vaksin Covid-19 pada program vaksinasi tahap pertama.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kabupaten Karawang, Nanik Jodjana mengatakan, pihaknya akan menerima 11 ribu dosis vaksin pada tahap awal pendistribusian.

Sebanyak 11 ribu dosis vaksin Covid-19 tersebut diprioritaskan untuk tenaga kesehatan.

Vaksin Covid-19 akan diberikan kepada 5000 tenaga kesehatan terlebih dulu. Sisanya akan dilaksanakan di tahapan selanjutnya.

Foto ilustrasi

"Setelah nanti vaksin kita terima, vaksin langsung dibagi ke 24 rumah sakit, 50 Puskesmas dan 20 klinik swasta," katanya dilansir dari Antara, Selasa (12/1/2021).

Menurut dia, prosedur pelaksanaan vaksin ini dimulai dengan pendaftaran atau pencocokan data yang sudah terdaftar sekaligus pengukuran suhu tubuh.

Kemudian screening untuk mengetahui keberadaan kontradiksi yang dimiliki atau gejala-gejala lain seperti riwayat penyakit. Selanjutnya tindakan vaksin di lengan kiri peserta dan observasi atau keluhan yang dirasakan setelah tindakan tadi.

Juru bicara COVID-19 Fitra Hergyana mengatakan sejumlah persiapan telah dilakukan supaya pelaksanaan vaksinasi berjalan lancar.

Para petugas dari tenaga kesehatan yang akan ditugaskan dalam pelaksanaan pemberian vaksin COVID-19 berjumlah 856 orang. Terdiri atas 526 orang bidan, 112 perawat dan 318 dokter. *Antara

Selasa, 12 Januari 2021

Breaking News : Anak Terbaring di Rumah Sakit , Sang Istri Minta Tanggungjawab Suami & Keluarganya

Risma, warga Dusun Bayur I Desa Payungsari Kecamatan Pedes lagi dalam perawatan di Rumah Sakit Bayukarta Jalan Kertabumi. Sudah dua hari ini dalam perawatan. Risma mengalami sakit cukup serius, sehingga pengobatan dia akan terus berlanjut ke RSUD Karawang.

Risma

Ibu dari Risma, Maryamah mengharapkan suami Risma (bernama SB) yang berada di Jatitujuh Desa Panyingkiran, Majalengka mengetahui hal ini. Jika Risma lagi sakit membutuhkan pengobatan.

"Tolong kepada keluarga Suaminya anak saya (Risma), dimana saja adanya bisa datang ke rumah sakit. Risma lagi dalam perawatan. Risma lagi hamil sudah 4 bulan jalan," kata Maryamah, di rumah sakit yang meminta di publikasikan agar suaminya mengetahui hal ini.

Maryamah hanya meminta pertanggungjawaban suami. Pasalnya dikomunikasikan melalui ponsel selular tidak aktif. Sehingga ia mengaku kebingungan untuk menyampaikan hal ini.

"Saya minta pertanggungjawaban suami Risma. Atau keluarganya, ada di wilayah Sentul Cikampek dan Majalengka," pungkasnya.***oc

Jumat, 08 Januari 2021

Ini Daftar Golongan Orang yang Tidak Divaksin Covid-19, Cek!

Pemerintah baru saja mendatangkan 1,8 juta dosis Vaksin Sinovac untuk mengatasi wabah covid-19 di Indonesia. Vaksin buatan produsen asal China Sinovac Biotech ini tiba melalui gelombang kedua di Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis 31 Desember 2020.

Sebelumnya pada gelombang pertama, Minggu 6 Desember 2020, juga telah didatangkan sebanyak 1,2 juta dosis Vaksin Sinovac. Meski demikian, vaksin masih belum bisa digunakan lantaran masih menunggu izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA).

Meski vaksin sudah tersedia dan mulai didistribusikan ke berbagai daerah di Tanah Air, tidak semua orang bisa mendapatkannya ketika sudah mendapatkan izin EUA.

Berdasarkan Surat Ketetapan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Kementerian Kesehatan Nomor 02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Covid-19, terdapat beberapa golongan orang yang tidak boleh divaksin. Berikut ini daftarnya:

1. Pernah terkonfirmasi menderita Covid-19.

2. Ibu hamil atau menyusui.

3. Mengalami gejala ISPA seperti batuk, pilek, sesak napas dalam 7 hari terakhir.

4. Anggota keluarga serumah yang kontak erat, suspek, konfirmasi, sedang dalam perawatan karena penyakit covid-19.

5. Memiliki riwayat alergi berat atau mengalami gejala sesak napas, bengkak, dan kemerahan setelah divaksinasi covid-19 sebelumnya.

6. Sedang mendapatkan terapi aktif jangka panjang terhadap penyakit kelainan darah.

7. Menderita penyakit jantung seperti gagal jantung, penyakit jantung koroner.

8. Menderita penyakit Autoimun Sistemik seperti SLE, Lupus, Sjogren, vaskulitis, dan autoimun lainnya.

9. Menderita penyakit ginjal seperti penyakit ginjal kronis, sedang menjalani hemodialysis atau dialysis peritoneal, transplantasi ginjal, sindroma nefrotik dengan kortikosteroid.

10. Menderita penyakit Reumatik Autoimun atau Rhematoid Arthritis.

11. Menderita penyakit saluran pencernaan kronis.

12. Menderita penyakit Hipertiroid atau hipotiroid karena autoimun?

13. Menderita penyakit kanker, kelainan darah, imunokompromais atau defisiensi imun, dan penerima produk darah atau transfusi.

14. Menderita penyakit Diabetes Melitus.

15. Menderita HIV?

16. Memiliki riawayat penyakit paru seperti asma,PPOK, dan TBC.

Sabtu, 19 Desember 2020

Kemenkes Patok Harga Maksimal Rapid Test Antigen Rp 275 Ribu

Petugas medis melakukan tes usap (swab test) ke warga yang tidak menggunakan masker, di Ujung Menteng, Jakarta Timur, Jumat (18/12/2020). Kementerian Kesehatan menetapkan harga maksimal tes usap antigen atau rapid test antigen sebesar Rp 275 ribu di luar Pulau Jawa.

Tenaga medis

Kementerian Kesehatan bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan menetapkan tarif tertinggi tes usap cepat (rapid test) antigen Covid-19 sebesar Rp275 ribu untuk luar Pulau Jawa. Sedangkan tarif untuk Pulau Jawa sebesar Rp250 ribu.

Menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Azhar Jaya, batasan tarif tertinggi tersebut hanya berlaku bagi masyarakat yang melaksanakan pemeriksaan secara mandiri. Harga tersebut tidak berlaku bagi fasilitas kesehatan baik rumah sakit, laboratorium, maupun klinik yang mendapatkan hibah alat bantuan reagen dari pemerintah.

Lebih lanjut, Azhar menjelaskan bahwa rumah sakit, laboratorium, atau klinik yang memberikan pelayanan pemeriksaan rapid test antigen harus menggunakan reagen yang telah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kemenkes meminta seluruh fasilitas kesehatan baik rumah sakit, laboratorium, ataupun klinik untuk mengikuti batasan tertinggi tarif yang telah ditetapkan.

Kemenkes bersama BPKP akan mengevaluasi secara periodik tentang batasan tarif tertinggi biaya rapid test antigen. Adapun keputusan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor HK.02.02/1/4611/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Test Antigen Swab yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Abdul Kadir tertanggal 18 Desember 2020.

Di sisi lain, Direktur Pengawasan Bidang Pertahanan dan Keamanan BPKP Faisal menyebutkan bahwa penetapan kebijakan batasan tarif tertinggi rapid test antigen dihitung dengan memperhatikan berbagai komponen. Seperti jasa sumber daya manusia kesehatan, komponen biaya habis pakai, hingga biaya administrasi.

Dia mengatakan BPKP dan Kemenkes telah melaksanakan survei ke beberapa fasilitas kesehatan dan laboratorium sebelum nenetapkan taris. Pihaknya juga membahasnya dengan fasilitas kesehatan untuk mengetahui batasan tarif tertinggi.

"Kami telah hitung struktur biaya rapid test antigen dengan memperhatikan bisnis proses pemeriksaan, mulai dari pengambilan sampel, pengolahan sampel, sampai pengolahan limbah medis," kata Faisal.

Dengan kebijakan tersebut, dia beharap masyarakat bisa mendapatkan harga terbaik. Selain itu, penetapan tarif untuk menjaga keuangan fasilitas kesehatan rumah sakit dan laboratorium yang memberikan pelayanan**

Rabu, 02 Desember 2020

Puskesmas Di Karawang Serentak Laksanakan Pelayanan Tes Ibu Hamil pada Peringatan HAS 2020

Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang menggelar Pelayanan tes ibu hamil serentak di 48 Puskesmas pada Peringatan Hari Aids Sedunia (HAS) tahun 2020 yang mengangkat tema" Perkuat Kolaborasi, Tingkatkan solidaritas : 10 tahun menuju Akhir AIDS 2030".


Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, dr. Nanik Jodjana menyebutkan bahwa peringatan HAS tahun 2020 ini sebagai momentum untuk lebih memperkuat kolaborasi dan solidaritas atas pemangku kepentingan dalam melakukan pencegahan serta pengendalian HIV/AIDS.

Bagian penting adalah mendorong setiap orang mengetahui status HIV pada dirinya dengan melakukan tes HIV serta segera melakukan pengobatan ARV bagi ODHA.

“Dengan pemahaman tersebut diharapkan stigma dan diskriminasi terhadap ODHA akan menurun bahkan hilang,” ujar dr. Nanik pada portaljabar.net, disela kegiatan HAS di Puskesmas Ciampel.

Selain itu, Nanik juga menekankan bahwa kendati saat ini pihaknya fokus untuk pencegahan dan penanganan COVID-19.

Namun pada saat yang sama, semua juga harus terus melakukan upaya penanganan untuk masalah kesehatan lainnya seperti HIV/AIDS.

“Untuk mengakhiri epidemi dan ending HIV/AIDS pada 2030, kita mewujudkan Three Zero yaitu tidak ada kasus baru HIV/AIDS, tidak ada kematian akibat HIV/AIDS, tidak ada stigma dan diskriminasi pada ODHA,” terangnya.

Untuk mencapai target tersebut, Dinkes Karawang dengan berbagai upaya yang telah dirancang untuk pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS di Indonesia dapat berjalan dengan baik***

Rabu, 11 November 2020

Bank Mandiri Salurkan CSR Mobil Ambulance Untuk Puskesmas Ciampel Karawang

Puskesmas Kecamatan Ciampel mendapatkan bantuan CSR dari Kantor Cabang Bank Mandiri Karawang, berupa satu unit mobil ambulance. Rabu (11 November 2020). Bantuan 1 unit ambulance diserahkan oleh PIC CSR Bank Mandiri, Wandi‎ dan diterima oleh Kepala Puskesmas Ciampel Asep Sunarya.
Mobil Ambulan

Bantuan 1 unit ambulance tersebut diharapkan membantu pihak Puskesmas untuk mengantar dan menjemput warga Kecamatan Ciampel yang membutuhkan pertolongan. ‎Menurut Wandi, bantuan CSR kepada Puskesmas Ciampel menjadi bukti bakti Bank Mandiri bagi Kabupaten Karawang.

Sementara, Kepala Puskesmas Ciampel mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Bank Mandiri dan tim pendamping CSR dari Kabupaten Karawang yang telah membantu Puskesmas dalam rangka memberikan pelayanan dan membantu masyarakat Kecamatan Ciampel khususnya. ‎

Asep Sunarya menuturkan, bantuan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat Ciampel, apalagi saat ini tengah terjadi pandemi yang tentunya diperlukan kendaraan ambulance untuk mobilitas antar jemput masyarakat yang sakit.

"Terima kasih saya ucapkan kepada Bank Mandiri dan juga pihak tim Fasilitasi CSR Pemkab Karawang, dalam hal ini Bappeda yang telah memfasilitasi usulan Puskesmas Ciampel sampai terealisasi bantuan ini," ujarnya. ***Ts

Senin, 19 Oktober 2020

Pemkab Karawang Siapkan 250 unit Fasilitas Cuci Tangan Di Tempat Umum

Tingginya tingkat penyebaran Covid-19 di Karawang membuat Pemkab Karawang bertindak cepat menyiapkan 250 titik tempat mencuci tangan disejumlah tempat. Ratusan alat pencuci tangan itu dibagikan secara gratis ditempat fasilitas umum dan tempat sosial yang menjadi tempat keramaian.


"Ini merupakan salah satu upaya kita dalam mengkampanyekan gerakan 3M (Makai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak) ditengah masyarakat untuk menekan penyebaran Covid-19. Saat ini fasilitas cuci tangan di sebar di 250 titik yang bisa dijangkau masyarakat, terutama tempat keramaian. Kami harapkan masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas yang kita sediakan untuk selalu menjaga kebersihan dan mencuci tangan dengan sabun," kata Sekda Karawang, Acep Jamhuri, Senin (19/10/20).

Sekda menjelaskan ratusan alat pencuci tangan tersebut dibagikan ditempat berkumpul masyarakat seperti pasar-pasar, pesantren, mushola dan masjid-masjid. Membiasakan dan mewajibkan diri untuk mematuhi protokol kesehatan melalui 3M merupakan salah satu kunci penting dalam menekan penyebaran Covid-19. "Semua harus berperan aktif menjaga kebersihan dengan tetap melakukan disiplin melakukan protokol kesehatan," ucapnya.

Sekda mengatakan Pemkab Karawang saat ini gencar melakukan sosialisasi tentang pentingnya menjaga prtokol kesehatan. Bahkan aparat ditingkat desa dilibatkan agar masyarakat terlibat aktif."Kita harapkan masyarakat jangan terlena hingga melupakan protokol kesehatan," katanya***

Sabtu, 17 Oktober 2020

DPPKB Targetkan PLKB Karawang 100% Sertifikasi

Puluhan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Karawang sudah mengikuti uji kompetensi berkali-kali.


"Tahun 2020 merupakan kali ke empat BKKBN menggelar sertifikasi di Kabupaten Karawang. Beberapa test sebelumnya, sebanyak 20 PLKB dinyatakan sudah lulus," demikian dikatakan Plt Kepala DPPKB Karawang, Hj Sopiah.

"Sekarang 23 PLKB sedang berjuang mendapatkan sertifikasi. DPPKB Karawang terus berupaya untuk mencapai target 100 persen sertifikasi. Agar pelayanan KB di lapangan berjalan maksimal," katanya.

Ia menjelaskan, saat ini PLKB yang berstatus PNS tinggal 43 orang. Sementara kebutuhan petugas adalah sejumlah 309 desa/kelurahan. Untuk menutupin kekurangan tersebut DPPKB Karawang saat ini  menggunakan 163 PLKB non PNS. 

"Kami masih kekurangan 103 PLKB. Bila idealnya 1 desa di tangani oleh 1 PLKB," ujarnya.

Sofiah berharap, secara bertahap Pemkab Karawang dapat menambah tenaga PLKB, sehingga program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan KB ( Banggakencana ) di Kabupaten Karawang bisa lebih maksimal.

Ditambahkan Kabid PKK DPPKB Karawang, Yudha Wisnu. Kata dia, proses uji kompetensi cukup rumit. Soal-soalnya yang berbasis nasional, serta dikerjakan secara online dengan waktu tertentu. Membuat banyak peserta gagal dalam test.

Di Karawang ada PLKB yang sudah gagal dua sampai tiga kali dalam test ini. Melihat testnya yang sangat sulit, sudah dipastikan mereka yang lolos sertifikasi memiliki keahlian yang baik dalam mensosialisasikan program Bangga Kencana BKKBN.

"Untuk kota/kabupaten tetangga kita seperti Purwakarta, Bekasi, dan Subang. Belum ada yang PLKB-nya 100 persen lolos sertifikasi," katanya.

"Melalui kesempatan ini, mudah-mudahan PLKB Karawang jadi yang pertama 100 persen memiliki sertifikasi ini," pungkasnya.

Sebelumnya, pada Senin 12 Oktober 2020 Direktorat Bina Penggerak Lini Lapangan BKKBN, menggelar uji kompetensi bagi seluruh PNS Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di Kabupaten Karawang. 

Dari 45 PLKB PNS yang ada di Karawang. Hanya tersisa 23 orang lagi yang belum memiliki sertifikasi itu. DPPKB Karawang sebagai leading sektor para penyuluh KB berkomitmen. Untuk kejar target sertifikasi hingga mencapai 100 persen.

Kepala Seksi Antar Hubungan Lembaga BKKBN, Syamsul Hadi menjelaskan, tujuan digelarnya uji kompetensi PLKB sendiri, selain untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Uji kompetensi ini juga bermanfaat untuk meningkatkan tunjangan kinerja para PLKB yang sudah lolos sertifikasi.

"Dengan uji kompetensi diharapkan Kabupaten Karawang memiliki PLKB yang berkompeten dan profesional. Sesuai dengan jenjang jabatan yang dimilikinya," tandasnya.***

Senin, 12 Oktober 2020

Cegah DBD, Babinsa Wargasetra Fogging Rumah Warga

Babinsa AD Des Wargasetra Koramil 0410/Pangkalan, melakukan giat fogging/pengasapan rumah-rumah warga di Dusun 03 RT 03/05 Desa Wargasetra Kecamatan Tegalwaru, Minggu (11/20). Kegiatan ini merupakan upaya pencegahan menyebarnya perkembangbiakan nyamuk Aides Agepty yang jadi penyebab Demam Berdarah Dengue (DBD). Kegiatan yang di dampingi aparat desa tersebut, dilaksanakan sekitar pukul 10.00 Wib dan berjalan lancar. 


"Semoga dengan giat fogging ini, masyarakat bisa terhindar dari ancaman DBD, tinggal selebihnya ia imbau agar selalu memperhatikan lingkungan lebih bersih, asri dan sehat, " Kata Danramil 0410 /Pangkalan Kapten Inf Rebin hidayat. (Rd)
© Copyright 2019 Kabar Karawang | All Right Reserved
CLOSE ADS
CLOSE ADS