BPD Curhat Habis di Gedung DPRD Karawang

Forum BPD yang tergabung dalam Asosiasi BPD Nasional (ABPednas) Kecamatan Telagasari, tongkrongi Komisi 1 DPRD Karawang, Kamis (27/5). Diterima langsung Ketua Komisi H Danu Hamidi, para anggota mitra kelembagaan pemerintahan desa ini, curhat beragam kepentingan paska pelaksanaan Pilkades serentak Gelombang 2 Tahun 2021 kemarin. Mulai dari gelagat intimidasi ancaman pemberhentian paksa (Mundur_red) oleh oknum Kades terpilih yang tidak sejalan, harapan pemisahan rekening BPD, tambahan siltap dari ADD hingga klarifikasi anjloknya tambahan operasional BPD dari Dana Bagi Hasil (DBH) PDRD tahun 202 yang dianggap tidak seragam besarannya disetiap desa.

"Kita memfasilitasi kelembagaan BPD di desa-desa yang mulai terancam statusnya paska Pilkades. Padahal, jelas baik BPD maupun Kades sama-sama memiliki SK Bupati yang tidak serampangan di pancing-pancing diberhentikan dengan pengunduran diri tanpa dasar yang dibenarkan. Kami khawatir, intimidasi pengunduran diri terhadap anggota BPD hingga ancaman hak honor ADD yang tidak diberikan, merembet ke BPD desa lainnya, maka kita konsultasikan lebih jauh, " Kata Ketua Forum ABPednas Telagasari, Agus Abdullah, Kamis (27/5).

Lebih dari itu, pihaknya juga mengkoordinasikan berkaitan hak-hak BPD, khususnya dari DBH yang variatif diberikan para Kades, padahal dalam regulasi jelas dicantumkan besaran minimal Rp3,5 juta, namun justru hak BPD itu ada beberapa desa yang hanya diberikan dibawah angka itu. Karenanya, sambung Agus, pengaturan keuangan desa yang tidak terpisah antara pemerintah desa dengan BPD, dimohonkan agar rekeningnya dibuatkan terpisah kedepannya. "Kesannya kan selama ini BPD seperti bawahan Kades atau pemerintah desa, karena honor dan operasional dari ADD maupun DBH itu di satu rekening. Nah, kita usul adanya pemisahan kedepan, " Katanya.

Lebih jauh Agus menambahkan, kedatangannya ke DPRD ini juga ingin menyampaikan harapan tambahan kenaikan honorarium BPD, karena tanggungjawab BPD semakin kedepan tantangannya juga semakin berat. Utamanya saat menghadapi Pilkades, paska Pilkades dan pengawasan pemerintahan desa. "Nanti tindaklanjutnya di fasilitasi DPRD, kabarnya akan ada pemanggilan lebih jauh untuk rapat bersama DPMD, Asda dan pihak terkait mengklarifikasi semua tuntutan ini, " Ujarnya. (Red)