Dewan Asep Zuhri Kritik Dinas PUPR, Bangun Infrastruktur Sering Tak Konfirmasi Pemberi Pokir

Khalia Gadish Nihala

Oktober 07, 2023

Dipublikasikan Oktober 06, 2023

Anggota DPRD Karawang Fraksi Partai Gerindra, Asep Saepudin Zukhri mengatakan, selain dari pada menemui konstituen dalam reses ke lll kali ini, pihaknya agendakan sebagai ajang konsolidasi dan evaluasi kinerjanya dan Pemerintah Daerah selama 5 tahun terakhir. Tentunya, banyak sekali kekurangan dan kelemahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat melalui reses.

Foto : Kegiatan Reses Anggota DPRD Fraksi Partai Gerindra, Asep Saepudin Zukhri di Desa Lemahmakmur

"Meskipun, usulan masyarakat yang kemudian menjadi pokok- pokok pikiran anggota Dewan lewat SIPD seringkali terlambat dan tanpa adanya informasi kepada aspiratornya, baik dari yang menerima maupun dari pihak ketiga yang melaksanakannya pembangun itu, " Ujarnya, saat Reses di Desa Lemahsubur Kecamatan Tempuran, Kamis (5/10/2023).

Contoh pada tahun 2022 sebut Asep Zukhri, Pokok-Pokok Pikiran anggota Dewan yang merupakan usulan dari masyarakat, masih ada yang belum dikerjakan, bahkan yang sudah dikerjakan oleh pihak ketiga, itu pun tidak memberikan informasi kepada aspiratornya, sehingga dalam pengerjaannya kurang maksimal karena tanpa adanya pengawasan dari Dewan yanf mengajukan pokoknPikiran kepada Pemerintah Daerah tersebut.

Foto : Kegiatan Reses Anggota DPRD Fraksi Partai Gerindra, Asep Saepudin Zukhri di Desa Lemahmakmur

"Tahun 2023 kami anggota Dewan Kabupaten Karawang sebagai aspirator yang menyerap aspirasi dari masyarakat lewat reses merasa kesulitan dan bertanya tanya apakah Pokir yanv sudah masuk SIPD dalam anggaran murni 2023 itu sudah dikerjakan atau belum? Padahal sekarang sudah masuk tri Wulan ke 4 ?

Dalam reses ini selain dari menyerap aspirasi dari masyarakat, konsolidasi dan sosialisasi juga pihaknya menyampaikan keluhan kepada masyarakat, bahwa dalam periode kepemimpinan Cellica - Aep ini sebut Asep, Pokir atau aspirasi yang diserap dari masyarakat lewat reses terutama yg masuk lewat dinas PUPR susah diawasi dan dikontrol karena tidak adanya informasi kepada aspiratornya dan juga tidak diketahui siapa pihak ketiga yang mengerjakannya itu.

"Di APBD 2023 kami menerima usulan dari masyarakat melalui reses dan sudah masuk SIPD yg seharusnya sudah dikerjakan yaitu usulan Pembangun rabat beton Jalan, Turap saluan air, Pembanguna Pagar Desa, Pembanguan Pesantren, Air bersih dan Rulahu.Namun sampai saat ini belum dapat informasi apakah kegiatan pembangunan yang lewat Dinas PUPR itu sudah dikerjakan atau belum? Kalau kegiatan dari PRKP sebagian sudah dikerjakan hanya tinggal beberapa unit lagi yg belum selesai, " Ungkapnya. (Rd)