Dua Partai Pendukung Jokowi Kini Kompak Tolak PPN Sembako 12 Persen!
Gelombang penolakan terhadap rencana pemerintah melakukan penarikan pajak pada sembako terus berdatangan dari berbagai pihak tak terkecuali pihak pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Foto : Beras dalam Literan
Sebelumnya, Partai Amanat Nasional (PAN) dengan tegas menolak rencana penarikan pajak pada sembako karena dinilai merugikan masyarakat khususnya masyarakat kecil.
Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan mengatakan, partainya tegas menolak rencana penerapan PPN 12 persen pada sembako termasuk pada sektor pendidikan.
"PAN tegas menolak rencana penerapan PPN 12% untuk sembako dan pendidikan. Di situasi yang sulit seperti sekarang ini, jangan membuat kebijakan yang menambah penderitaan rakyat. Apalagi dikontraskan dengan peniadaan pajak untuk kendaraan dan properti, sungguh ironis dan tidak adil," demikian kata Zulkifli melalui akun Twitter-nya @ZUL_Hasan Jumat, 11 Juni 2021.
Padahal sebelumnya, meskipun PAN tidak secara resmi bergabung dengan kabinet Jokowi dan berada di luar pemerintahan, selama ini PAN merupakan salah satu yang dekat dan mendukung berbagai kebijakan pemerintah.
Kini penolakan kembali datang dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang merupakan salah satu partai koalisi di pemerintahan Presiden Jokowi.
Diberitakan Antara, anggota DPR RI dari Fraksi NasDem Ahmad HM Ali menolak rencana Pemerintah mengenakan pajak untuk sembilan bahan pokok (sembako) karena akan menambah beban rakyat.
"Fraksi NasDem menolak rencana, usulan Menteri Keuangan (Sri Mulyani, Red) soal tarif pajak itu. Kami akan perjuangkan itu jika rencana berbahaya ini benar-benar diusulkan ke DPR. Dari awal, kami tegaskan itu," kata Ahmad Ali di Jakarta Jumat, 11 Juni 2021.
Menurut dia, penerimaan pajak negara dapat ditingkatkan dengan cara lain, sehingga tidak perlu mengenakan pajak untuk sembako.
"Harga komoditas di internasional juga sudah mulai membaik. Penerimaan dari sisi pabean juga menunjukkan tren positif. Jadi, pilihan menaikkan tarif itu pilihan potong kompas semata," kata Ahmad HM Ali, Wakil Ketua Umum Partai NasDem.
Ia pun mendorong Kementerian Keuangan mengkaji lebih matang sumber-sumber pendapatan negara untuk pembiayaan APBN.
Ahmad juga meminta ada perbaikan regulasi, sehingga penerimaan pajak dapat optimal dan pemerintah tidak perlu membebani masyarakat dengan menaikkan tarif pajak.
"Perbaikan regulasi itu untuk meningkatkan kepatuhan dan kemudahan menunaikan pajak. Sangat tidak bijak menaikkan tarif pajak saat masyarakat sedang berjuang keras mempertahankan sumber dan nilai pendapatannya," kata Ahmad Ali.
"Nilai pendapatan yang berkurang, karena naiknya tarif pajak justru akan mengurangi belanja masyarakat," kata dia menambahkan.
Politisi Partai NasDem itu juga berharap Kemenkeu dapat bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lainnya, sehingga ada sumber pendapatan negara yang dapat dioptimalkan.
"Jangan seolah-olah soal pendapatan negara ini adalah champion Kemenkeu sendiri. Jadi yang dipikirkan hanya menaikkan tarif pajak. Duduk dan kerja sama dengan kementerian lain, sehingga bisa juga meraup pendapatan dari upaya mendorong surplus perdagangan luar negeri dan usaha lainnya," ujar Ahmad Ali.***