Akankah Jokowi Resuffle Menteri dan Posisi Siapa yang Teran

Isu mengenai kudeta terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi belakangan ini semakin berhembus kencang, apalagi didukung oleh rentetan peristiwa yang makin memperkuat hal tersebut.

Mulai dari penolakan RUU KPK, RUU KUHP, hingga yang terbaru RUU Cipta kerja membuat pemerintahan Jokowi diguncang isu kudeta.

Jokowi

Untuk mengantisipasi manuver kudeta, Politi PDIP yaitu Darmadi Durianto memperingatkan presiden supaya segera mengevaluasi para Menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang dianggap tidal loyal.

"Sudah harus siapkan nama-nama pengganti menteri yang dianggap tidak loyal," ujar Darmadi, dikutip dari RRI, pada 10 November 2020.

Lebih lanjut, Darmadi menjelaskan bahwa resuffle ini menjadi sangat penting, apalagi terkait adanya sosok udang di balik batu dalam anggota Menteri Jokowi.

"Lebih baik diganti ketimbang menggerogoti dari dalam, bahkan bisa menelikung dengan cara mengambil alih kekuasaan di tengah jalan. Hati-hati kudeta merangkak. Ingat sejarah," tuturnya melanjutkan.

Darmadi juga meminta kepada Presiden agar tidak lengah, hal ini mengantisipasi manuver para pembantu presiden dalam kepentingan jangka panjang, pemilihan presiden 2024.

"Lebih baik diganti ketimbang menggerogoti dari dalam, bahkan bisa menelikung dengan cara mengambil alih kekuasaan di tengah jalan. Hati-hati kudeta merangkak. Ingat sejarah," lanjutnya.

Santer dikabarkan, ada beberapa jabatan menteri yang akan dilakukan resuffle, diantaranya Menkumham, Menteri Perhubungan, Menpora, Mendikbud, Menteri Koperasi, Menteri Perdagangan dan Menteri Pariwisata.

Sementara itu, rumor lain menyebutkan bahwa Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI, dalam reshuffle nanti kemungkinan besar bakal digeser posisinya sebagai Menteri Pertanian digantikan oleh Panglima TNI Hadi Tjahjanto.

Meski ada pula yang menyebutkan Hadi akan menjadi Menteri Perhubungan," jelasnya.

Tak hanya Hadi, Darmadi juga menyebutkan kemungkinan adanya pemain baru di dalam kabinet, yakni Agus Harimurti Yudhoyono dan Sandiaga Uno.***