KPK Minim OTT, Ghufron: Banyak Koruptor Bisa Jadi Pencegahannya Gagal
Admin Grup Media
Agustus 22, 2020
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengklaim, lembaga antirasuah di bawah komando Komjen Firli Bahuri tidak mengurangi kinerja penindakan. Meski selama semester satu, atau enam bulan bekerja baru dua kali melakukan operasi tangkap tangan (OTT).
 |
| KPK |
OTT tersebut diantaranya melibatkan mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan Bupati Kutai Timur. Hingga kini, KPK belum juga melakukan operasi penindakan.
“Tidak ada pengurangan baik kualitas maupun volume penindakan,” kata Ghufron kepada JawaPos.com, Jumat (21/8).
Pimpinan KPK berlatar belakang akademisi ini menyatakan, capaian kinerja pimpinan KPK periode 2019-2023 ini menginginkan agar Indonesia bersih dari praktik korupsi. Menurutnya, dengan sistem penindakan, pencegahan dan kampanye pendidikan antirasuah diharapkan mampu menekan angka korupsi di Indonesia.
“Pertama, penindakan supaya takut untuk korupsi. Kedua, pencegahan supaya tidak bisa korupsi. Ketiga, pendidikan dan kampanye supaya sadar tidak mau korupsi,” ujar Ghufron.
Ghufron menyebut, tiga metode tersebut akan dilaksanakan secara seimbang dan tidak ada berfokus kepada salah satunya. Ghufron berujar, banyaknya giat penindakan atau ditangkapnya koruptor bukan berarti Indonesia bersih dari korupsi.
“Sebaliknya itu artinya koruptornya banyak, bisa jadi itu artinya pencegahannya tidak sukses. KPK adalah aparatur negara yang bertugas untuk mencegah dan memberantas korupsi. Bagaimana pun menangkap koruptor tidak akan mengembalikan kerugian negara secara 100 persen mengamankan keuangan negara untuk tujuannya itu yang lebih kami targetkan,” beber Ghufron.
Oleh karena itu, Ghufron menyebut target KPK era Firli Bahuri bukan hanya pada penindakan. Tapi juga pengembalian kerugian keuangan negara.
“Kami sekarang targetnya tidak parsial pada pencegahan atau penindakan saja melaikan ketiganya secara seimbang. Indikatornya bukan sekedar banyaknya koruptor yang ditangkap, tetapi pada angka dari keuangan negara yang efektif dan efisien memenuhi rencana pembangunan nasional,” pungkasnya.***