News Update
Loading...

Kamis, 14 Januari 2021

Kemendikbud Fokus Merekrut Tenaga Pendidikan dengan PPPK, Bagaimana Nasib Guru Honorer?

Kabar penghapusan pns untuk posisi guru dengan digantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mengejutkan para guru yang telah puluhan tahun mengabdi.

Posisi PPPK 2021 sendiri akan segera dibuka oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Lantas bagaimana nasib tenaga kependidikan atau guru honorer apakah bisa mendaftar dalam seleksi tersebut?

Sebagaimana diberitakan FIX Indonesia dalam artikel berjudul PPPK 2021 Segera Dibuka, Simak Inilah Nasib Tenaga Kependidikan, nantinya pengangkatan PPPK 2021, pemerintah menyiapkan formasi satu juta guru. Sehingga, para guru memiliki peluang yang besar untuk lolos.

Proses pendaftaran dan syarat administrasi menjadi gerbang awal bagi para guru dalam PPPK 2021 sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.

Pendaftaran pengangkatan ini rencananya akan dibuka pada bulan Januari 2021 ini, maka dari itu para peserta wajib memahami kriteria yang bisa mendaftarkan diri pada pengangkatan ini untuk menyesuaikan dengan status kepegawaiannya.

Salah satu pertanyaan yang sering muncul dalam PPPK sebelumnya, yaitu mengenai nasib para tenaga kependidikan.

Dalam proses pendaftaran PPPK 2021 nanti, para tenaga kependidikan tidak bisa mendaftarkan diri dalam seleksi ini.

Hal diatas wajib dicatat bagi para pendidik yang akan mendaftar pada program pengangkatan PPPK 2021 nanti.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengatakan, di tahun 2021 akan fokus pada perekrutan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Fokus tahun ini adalah perekrutan guru honorer sampai dengan kapasitas satu juta guru (jumlah yang diangkat hanya yang lulus tes) melalui jalur PPPK,” ujar Nadiem dalam keterangannya, Selasa 5 Januari 2020.

Formasi yang besar ini menjadi peluang bagi para guru honorer di Indonesia agar lolos dan bisa meningkatkan kesejahteraannya.

Pada seleksi kali ini para guru bisa mengikuti ujian seleksi lebih dari satu kali dalam setahun, ditambah sebelum ujian seleksi PPPK 2021 nanti para guru honorer juga akan dibekali materi terkait yang akan diujiankan.

Supaya lolos dalam ujian seleksi, sebelum PPPK 2021 yang akan segera dibuka, alangkah baiknya menyiapkan segala hal baik administrasi dan juga peningkatan kualitas diri.***

Vaksinasi Setahun, Ridwan Kamil Akan Pakai Ruangan Markas TNI-Polri di Jabar

Gubernur Jabar Ridwan Kamil menargetkan vaksinasi di Jabar dapat rampung dalam rentang waktu kurang dari satu tahun. Untuk mengejar target tersebut, Emil mengaku sedang berupaya menambah jumlah tenaga vaksinator dan lokasi vaksinasi.

Emil menyebut Satgas COVID-19 Jabar sedang mengecek dan melakukan verifikasi lokasi vaksinasi selain puskesmas. Lokasi yang sedang dicek adalah ruangan serbaguna dan ruangan besar di markas TNI-Polri.

Meski demikian, Emil tak merinci markas TNI-Polri mana yang sedang dilakukan verifikasi.

"Termasuk tempat (vaksinasi) masih dicek yang di luar Puskesmas, tapi antara lain ruang serbaguna dan markas TNI-Polri yang punya ruangan besar itu sudah dihubungi. Minggu ini sedang diverifikasi agar bisa digunakan untuk mengejar target di bawah satu tahun," kata Emil di Gedung Pakuan Bandung, Rabu (13/1).

Data terkini, tenaga vaksinator di Jabar yang sedang dilatih berjumlah 11 ribu. Sementara dibutuhkan 29 ribu vaksinator guna mencapai target. Sementara itu, puskesmas di Jabar masih kurang memadai, masih berada di angka 1.000.

"Kami baru punya pelatihan 11 ribu vaksinator untuk mencapai enam bulan target itu dibutuhkan sekitar 29 ribu tambahan. Sedang kita latih relawannya dan tadi saya sampaikan juga gedung puskesmas tidak cukup karena cuman seribu," tutur dia.

Emil mengatakan, semakin cepat vaksinasi dapat mempercepat pemulihan sektor ekonomi di Jabar. Cepatnya vaksinasi, kata dia, juga bergantung pada ketetapan waktu dari pemerintah pusat dalam mendistribusikan vaksin.

Ridwan Kamil

"Dengan begitu, maka penyuntikan bisa normal di jam kerja tanpa membebani lebih jauh, tapi sesuai dengan target di bawah satu tahun itu pun dengan syarat barang vaksinnya dari pemerintah pusat datang sesuai jadwal," pungkas dia.***

Jadwal Pendaftaran dan Syarat PPPK 2021, Guru Honorer Wajib Tahu Agar Lolos!

Pendaftaran seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021 akan segera dibuka.

Jika sesuai rencana awal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengungkap bahwa pendaftaran akan dimulai Januari 2021.


Tak hanya pendaftaran, passing grade setiap formasi juga akan diumumkan pada Januari 2021 oleh panitia pelaksana.

PPPK 2021 ini terbuka untuk guru honorer dan lulusan pendidikan profesi guru yang tidak mengajar.

Meski begitu, hanya guru honorer yang telah terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang dapat mendaftar sebagai peserta seleksi guru PPPK.

Berikut 3 golongan yang dapat mendaftar PPPK 2021 formasi guru.
1. Guru honorer yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

2. Guru tenaga honorer kategori 2 (eks-THK2)

3. Lulusan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang tidak mengajar
Adapun beberapa persyaratan umum yang perlu Anda penuhi agar lolos PPPK 2021. Persyaratan umum tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

1. Berusia minimal 20 tahun dan maksimal satu tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang dilamar. Sebagai contoh, usia pensiun untuk guru berstatus PNS adalah 60 tahun. Artinya, pelamar berusia 59 tahun masih diperkenankan untuk ikut seleksi.

2. Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat, baik sebagai PNS, PPPK, Anggota Kepolisian, maupun pegawai swasta

3. Tidak pernah dipidana

4. Bukan merupakan anggota maupun pengurus parpol dan tidak ikut serta dalam tindakan politik yang bersifat praktis

5. Memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan. Misalnya saja, pendidikan terakhir untuk guru adalah S1 atau D4

6. Mempunyai sertifikasi keahlian tertentu dari lembaga profesi yang berwenang

Guru yang mendaftar PPPK 2021 kemudian akan diminta menjalani seleksi sebagai guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Jumlah lowongan untuk guru PPPK 2021 cukup banyak demi menghasilkan SDM unggul.

Dibutuhkan pendidik dengan kompetensi tinggi tentunya dalam jumlah mencukupi***

Jabar Peringkat Kedua Provinsi yang Alami Kenaikan Kasus Covid-19 Minggu Ini

Perkembangan penanganan pandemi Covid-19 mingguan terkini, masih terdapat sejumlah catatan dari Satgas Penanganan Covid-19. Dari data per 10 Januari 2021, terjadi kenaikan kasus positif 20,6 persen dibandingkan minggu sebelumnya kenaikan kasus sekitar 7,9 persen.

Wiku

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito berharap adanya kebijakan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa - Bali yang baru diterapkan dapat menekan tingginya laju kenaikan kasus secara nasional.

"Adanya kebijakan PPKM yang baru saja diterapkan, diharapkan dapat menekan penambahan kasus seperti yang terjadi di minggu ini, agar tidak terjadi lagi di minggu berikutnya," katanya memberi keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (12/1/2021) yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Ia menambahkan, tingginya angka kenaikan kasus minggu ini dikontribusikan dari penambahan kasus harian yang angkanya cukup besar beberapa hari terakhir, berkisar antara 9 ribu hingga 10 ribu kasus.

Ada 5 provinsi lima peringkat teratas yang berkontribusi yakni DKI Jakarta naik 3.562 (13.317 menjadi 16.879), Jawa Barat naik 2.196 (7.892 menjadi 10.088), Kalimantan Timur naik 696 (1.923 menjadi 2.619), Jawa Timur naik 639 (5.613 menjadi 6.252) dan Jawa Tengah naik 484 (6.719 menjadi 7.203).

Ia lalu menekankan pada perkembangan kasus di provinsi ibu kota karena kenaikannya cukup banyak dibandingkan minggu lalu dengan kenaikannya sebanyak 502 kasus.

"Ini artinya terjadi perkembangan ke arah lebih buruk ditandai kasus mingguan yang naik 7 kali lipat," ujarnya.

Dan jika melihat keseluruhan lima besar, sebagian besar provinsinya berada di Pulau Jawa, kecuali Kalimantan Timur.

Untuk itu, ia mengajak seluruh lapisan masyarakat memantau perkembangan kasus dalam satu atau dua minggu ke depan.

Masyarakat diminta mentaati kebijakan PPKM agar laju kenaikan kasus positif Covid-19 tidak menjadi tinggi.

Lalu, melihat tren kasus kematian mingguan, terjadi penurunan 1,7 persen dibandingkan minggu sebelumnya.

Ada 5 provinsi dengan kenaikan kematian tertinggi yaitu Lampung naik 44 (26 memjadi 70), DKI Jakarta naik 22 (137 menjadi 159), Jawa Barat naik 20 (21 menjadi 41), Kepulauan Bangka Belitung naik 12 (4 menjadi 16) dan Sulawesi Selatan naik 12 (29 menjadi 41).

Untuk persentase kematian tertinggi berada di Jawa Timur (6,95 persen), Sumatera Selatan (4,94 persen), Lampung (4,87 persen), Nusa Tenggara Barat (4,29 persen) dan Jawa Tengah (4,08 persen).

Namun perhatian khusus kepada DKI Jakarta dan Lampung, karena dalam 2 minggu berturut-turut masuk peringkat lima teratas.

"Dan ini harusnya menjadi peringatan agar tidak menjadi lengah. Dan kualitas pelayanan kesehatan harus ditingkatkan agar pasien Covid-19 dapat segera sembuh dan menekan angka kematian," ucapnya.

Di samping itu, terdapat catatan yang baik dari Satgas Penanganan Covid-19 terhadap perkembangan kesembuhan. Karena perkembangannya dalam 5 pekan terakhir menunjukkan angka kesembuhan yang terus meningkat. Pekan ini saja terjadi kenaikan 9,5 persen dibandingkan minggu sebelumnya.

Terdapat 5 provinsi dengan kenaikan tertinggi. Yakni DKI Jakarta naik 2.172 (11.866 menjadi 14.038), Sulawesi Selatan naik 2.081 (2.328 menjadi 4.409), Jawa Tengah naik 659 (4.504 menjadi 5.163), Kalimantan Tengah naik 235 (13 menjadi 248) dan Banten naik 195 (256 menjadi 451).

Untuk persentase kesembuhan tertinggi berada di Riau (92,29 persen), Papua Barat (91,52 persen), Gorontalo (90,88 persen), Kalimantan Barat (90,62 persen) dan Kepulauan Riau (89,84 persen).

Dengan peningkatan angka kesembuhan dalam lima minggu terakhir ini, bukan tidak mungkin angka kasus aktif dapat ditekan dengan meningkatkan kesembuhan.

Dan persentase kematian pasien Covid-19 dapat terus menurun.

Untuk itu ia meminta treatment (perawatan) yang diberikan kepada pasien Covid-19 sudah sesuai standar.

Sehingga pasien lekas sembuh. Dan pemerintah daerah segera koordinasikan dengan satags di pusat jika ada kendala.

"Ingat, satu pasien yang sembuh merupakan hal yang sangat berarti. Oleh karena itu, lakukan penanganan dengan semaksimal mungkin, sehingga banyak pasien yang sembuh dari Covid-19," pesan Wiku.

Penambahan kasus positif Covid-19 per 12 Januari di Indonesia bertambah 10.047 kasus dengan jumlah kasus aktif 126.313 kasus atau persentasenya 14,9 persen dibandingkan rata-rata dunia 26,32 persen.***

Rabu, 13 Januari 2021

Risma Sebut Penerima Bansos Wajib Foto Agar Penyaluran Tepat Sasaran

Mensos Tri Rismaharini (Risma) mengungkapkan data menjadi kendala Kemensos dalam menyalurkan bansos kepada para penerima. Saat ini, Kemensos sedang melakukan pembaharuan data penerima bansos agar datanya sesuai.

"Tiap bulan kami melakukan pembaharuan data. Hasil Januari, Bank Mandiri temukan 7 (penerima bansos) meninggal, BNI (menemukan) sekitar 289 (penerima bansos) meninggal," kata Risma di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/1).

Terkait data tersebut, Kemensos langsung melakukan pengecekan apakah bansos dapat diberikan ke ahli waris yang memenuhi syarat atau dialihkan ke keluarga lain.

"Itu bisa kita tangkap dan akan kita ganti, cek apakah ahli waris masih memenuhi syarat. Kalau tidak akan kita pindah ke keluarga lain," tuturnya.

Saat ini, Kemensos dengan Bank Himbara terus melakukan evaluasi. Salah satu laporan yang diterima Risma dari sejumlah bank adalah kartu untuk mengambil bansos dipakai oleh orang lain.

Untuk menghindari kejadian yang sama, Kemensos mewajibkan penerima bansos wajib menyertakan foto untuk memastikan bantuannya tepat sasaran.

"Saat ini pada saat pemberian, bank wajib mengirimkan datanya secara foto. Kalau yang bersangkutan sakit, maka dia harus didampingi dengan ahli waris yang ditunjuk. jadi yang Himbara, yang sakit, lanjut usia dan difabel itu sudah dikoordinasikan Kementerian BUMN, itu akan dipindah ke PT Pos sehingga mereka akan diantar, tapi tetap report-nya adalah wajah penerima dan wajah pendamping yang mengambil," jelasnya.

"Dan report-nya bisa kami ambil datanya dari bank setiap ada transaksi," lanjutnya.

Kemensos dan bank-bank akan terus melakukan koreksi. Risma menegaskan data yang tepat penting agar penyaluran bansos tepat sasaran.

"Kami tiap Jumat rapat dengan Himbara dan PT Pos. Jadi mereka harus laporkan," pungkasnya.***

Resmi Ditunjuk, Listyo Jadi Kapolri Non-Muslim Kedua

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengajukan Listyo Sigit Prabowo, sebagai calon tunggal Kapolri pengganti Idham Azis ke DPR.

Hal tersebut dikonfirmasi oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani dalam konferensi persnya, Rabu (13/1).

“Surpres telah kami terima dari bapak Presiden yang mana bapak Presiden menyampaikan usulan pejabat Polri ke depan dengan nama tunggal yaitu, bapak Drs Listyo Sigit Prabowo,” ungkapnya kepada wartawan, Rabu (13/1).

Listyo saat ini menjabat sebagai Kabareskrim Mabes Polri, yang namannya diajukan ke Komisi III DPR, untuk diproses mengikuti Fit and Propper Test (uji kelayakan).

Prestasi yang ditunjukan Listyo Sigit saat menjadi Kabareskrim akhit tahun 2019 lalu, mungkin menjadi salah satu dasar Jokowi menunjuknya menjadi Kapolri.

Ia berhasil mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan, meski sempat dinilai kontroversional.

Selain itu, ia juga berhasil menangkap buronan kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra, meski sebelumnya sempat membuat heboh karena menjerat beberapa jenderal polisi.

Jika Listyo dilantik menjadi calon Kapolri dan lolos tes uji oleh DPR, ia akan menjadi Jenderal beragama nasrani (non muslim) kedua yang pernah memimpin Korps Bhayangkara.

Sebelumnya, Kapolri non muslim pertama adalah Jenderal Widodo Budidarmo (Periode 1974-1978).

Jenderal Widodo, disebut sebagai salah satu pucuk pimpinan Polri terbaik saat ini karena profesional dan berintegritas tinggi.

Profil Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo:

Listyo merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1991. Ia lahir di Ambon, Maluku, 5 Mei 1969.

Listyo dikenal sangat dekat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), karena pernah menjabat sebagai Kapolres Solo pada 2011. Dimana saat Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Solo.

Kedekatan Listyo dan Jokowi berlanjut ketika Jokowi menjadi Presiden. Pada 2014, Listyo menjadi ajudan pribadi Jokowi.

Listyo juga pernah menempati sejumlah jabatan di kepolisian, seperti Kapolda Banten pada 2016-2018 dan Kadiv Propam Polri pada 2018-2019.**RRI

© Copyright 2019 Kabar Karawang | All Right Reserved
CLOSE ADS
CLOSE ADS