News Update
Loading...

Selasa, 29 Desember 2020

Pendamping Desa Ingatkan Petahana : Jangan Politisasi BLT di Pilkades !

Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Sosial (Bansos) lainnya, sesekali tercium gelagat politisasi dari sejumlah oknum kades petahana untuk mendulang simpati di Pilkades 2021.Terang saja, bantuan yang akan tetap berjalan dengan dan tanpa ada Pilkades itu, di kesankan seolah-olah "Klaim" jasa sang oknum Kades Petahana. Selain harus di fahami masyarakat, klaim bansos Covid-19 tersebut, berpeluang jadi gesekan dengan sejumlah balon kades lainnya. 


Mengingatkan itu, Pendamping Desa Cilamaya Kulon, Mahrus Aly mengatakan, masyarakat harus cerdas dan tersampaikan pemahamannya, bahwa BLT dan jenis bansos lainnya, tidak ada kaitan apapun dengan kepentingan bakal calon Kades incumben, karena anggaran yang digelontorkan adalah murni dari pusat dan daerah. Adapun pemerintah desa, sebatas menjembatani calon-calon penerimanya. Jadi, sebut Mahrus, baik BLT mauoun bansos jenis lainnya, bukanlah "duit" kades dan atau calon kades, melainkan duit negara. Sehingga, katanya mengingatkan, kalau ada oknum mengklaim bahwa BLT dan Bansos adalah darinya atau jasanya, ia minta jangan mudah terpengaruh, apalagi di musim Pilkades yang memang rawan di politisasi oknum. "Gelagat klaim itu sudah tercium, utamanya ya memang dari oknum balon kades petahana. Ya bagi kita, masyarakat harus cerdas soal BLT ini adalah duit negara untuk KPM, bukan duit perorangan, " Katanya, Selasa (29/12).

Lebih jauh ia menambahkan, para Kades 
yang mencalonkan lagi, diharapkan untuk menebar visi misi dan hasil pemerintahan yang lazim saja, ketimbang banyak klaim soal bansos dan BLT. Ia khawatir, justru dengan klaim "Jasa" ini, memunculkan kecemburuan antar balon kades di tengah Pilkades. "Jangan klaim program-program saat Pilkades seperti sekarang, saya ingatkan ini rawan kecemburuan. Lagi pula, BLT itu adalah program pusat di Kemendes dan Kemensos dengan Bansosnya, bukan program Kades dan atau pemerintahan desa. Jadi, stop klaim untuk meminimalisir gesekan saat Pilkades seperti sekarang ini, " Ungkapnya. (Rd)

Kamis, 26 November 2020

DBH Desa Jadi Bahasan di Debat Cabup, Apdesi : Baru 7,4 Persen !

Hak Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (DBH PDRD) bagi pemerintah desa, jadi bahasan dalam debat Calon Bupati dan Wakil Bupati Karawang semalam, Rabu (25/11). Belum penuhnya hak 10 persen dari total PAD tahunan, membuat kubu 03 Ahmad Zamakhsyari mempertanyakan realisasi amanah UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 tersebut kepada dr Cellica Nurachadiana yang juga menjadi Bupatinya di masa 5 tahun terakhir. Spontan saja, Paslon Cekas menjawab dengan alasan Covid-19 dimana pemenuhannya belum bisa banyak dilakukan. Lantas, apa kata pengurus Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Karawang menyikapi hasil debat yang ikut membawa bahasan DBH ? 


Kata Sekretaris Apdesi Karawang, Alex Sukardi, DBH yang selama ini digelontorkan memang belum full 10 persen dari total PAD hasil perhitungan Apdesi, karena masih diangka 7,4 persen. Namun, untuk memastikan persentase itu, butuh keterbukaan pihak Pemda dalam hal ini, Dinas terkait  memberikan informasi besaran PAD dari sektor PDRD. Apdesi sebut Alex, terus mendorong agar pemenuhan angka 10 persen itu sesuai PP 47 tahun 2015, tetapi semuanya juga bergantung kepada kemampuan keuangan daerah. Sebab, ini menyangkut pendapatan daerah dari sektor PDRD seberapa serapan anggarannya dari sektor itu "Nah dari sana lah bisa di hitung DBH PDRD untuk desa-desa, kalau itu dibahas, sebenarnya isu itu sudah lambat kalau dibahas lagi, "Katanya.

Sebelumnya, Ketua Ikatan Kepala Desa (IKD) Cilamaya Kulon, Sawa Isyirat mengatakan, memang isu belum penuhnya hak 10 persen DBH dari total PAD selalu jadi bahasan di internal Apdesi, bahkan sampai ada rencana pemangkasan besaran DBH gegara Covid-19. Namun, Pemkab tetap berbaik hati, dimana yang dipangkas itu adalah alokasi di pos lain, sementara insentif Kades, Pegawai Desa, Linmas, Amil, Bendahara Desa dan operator tetap dipertahankan ditengah pandemi tahun 2020 ini. "Memang sempat jadi bahasan, termasuk wacana pemangkasan. Tapi, Alhamdulillah untuk insentif dari DBH mah, tetap di pertahankan walaupun ditengah Pandemi Covid-19 ini, " Ujarnya. (Rd)
© Copyright 2019 Kabar Karawang | All Right Reserved
CLOSE ADS
CLOSE ADS