News Update
Loading...

Selasa, 19 Januari 2021

Gara-gara Menolak Disuntik Vaksin, Tjiptaning Kena Geser di Senayan

Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ribka Tjiptaning dirotasi dari Komisi IX ke Komisi VII usai menyatakan penolakan atas program vaksinasi Covid-19 buatan Sinovac.

Ribka Tjiptaning

Rotasi itu diketahui berdasarkan Surat Fraksi PDIP DPR Nomor 04/F-PDIP/DPR-RI/2022 tertanggal 18 Januari 2021, Senin (18/1).

Dalam surat itu, Ribka yang saat ini bertugas di komisi yang terkait dengan masalah kesehatan dan ketenagakerjaan dipindahkan ke komisi yang terkait urusan energi serta riset dan teknologi.

Sekretaris Fraksi PDIP DPR Bambang Wuryanto membenarkan rotasi Ribka ini. Menurutnya, ini merupakan rotas biasa. Namun, Bambang meminta setiap kader yang dirotasi untuk melakukan introspeksi.

“Ini rotasi biasa saja. Tetapi setiap keputusan politik pasti ada argumentasinya, yang barang tentu argumen tersebut didukung oleh fakta. Bagi semua pihak yang terkena rotasi silakan melakukan retrospeksi dan introspeksi,” kata Bambang saat dikonfirmasi, Senin (18/1).

Selain Ribka, pimpinan Fraksi PDIP DPR juga merotasi empat anggotanya yang lain. Mereka adalah Johan Budi Sapto Pribowo dari Komisi II ke Komisi III, Gilang Dhielafararez dari Komisi VI ke Komisi III, Marinus Gea dari Komisi III ke Komisi XI, serta Ihsan Yunus dari Wakil Ketua Komisi VIII menjadi anggota Komisi II.

Ihsan santer dikabarkan terkait dengan kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun telah menggeledah rumah orang tua Ihsan yang berlokasi di Jalan Raya Hankam, Nomor 72, Cipayung, Jakarta Timur, Selasa (12/1).

Untuk diketahui, Ribka menyampaikan pernyataan yang menimbulkan polemik dalam Rapat Kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa (12/1).

Ia menyatakan menolak mengikuti program vaksinasi Covid-19 dan mengisyaratkan masih meragukan keamanan dari vaksin Covid-19 buatan Sinovac.

“Kedua soal vaksin, saya tetap tidak mau divaksin meskipun sampai yang usia 63 tahun bisa divaksin,” kata Ribka ketika itu.

Ribka bahkan mengibaratkan vaksin Covid-19 buatan Sinovac sebagai barang rongsokan dari negara asalnya, China. Menurutnya, masyarakat China justru tidak menggunakan vaksin virus corona tersebut.

Pernyataan Ribka itu kemudian diluruskan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, sehari berselang. Menurutnya, pernyataan Ribka bertujuan agar kepentingan dan keselamatan masyarakat diutamakan dalam program vaksinasi Covid-19.

Ribka sendiri mengaku ditegur oleh partainya usai mengeluarkan pernyataan menolak vaksinasi Covid-19.***

Jumat, 15 Januari 2021

DPR Bersama Pemerintah Dan DPD Sepakati 33 RUU Prioritas 2021, Ini Datanya

Sebanyak 33 Rancangan Undang Undang (RUU) disepakati oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama pemerintah dan DPD RI masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Demikian disampaikan Ketua Baleg DPR RI Supratman saat rapat bersama Menkum HAM RI Yasonna Laoly serta DPD RI, di Ruang Rapat Baleg DPR RI, Jakarta, Kamis (14/1).

"Prolegnas Prioritas 2021 terdapat sebanyak 33 RUU yang terdiri dari 22 RUU yang diusulkan oleh DPR dengan catatan dua RUU diusulkan bersama dengan pemerintah, 9 RUU diusulkan oleh pemerintah, dan 2 RUU diusulkan oleh DPD," kata Supratman.

Berikut daftar 33 RUU untuk masuk Prolegnas Prioritas 2021:

RUU usulan DPR RI:

1. RUU tentang Perubahan atas UU 32/2002 tentang Penyiaran.

2. RUU tentang Perubahan atas UU 7/2017 tentang Pemilu.

3. RUU tentang Perubahan atas UU 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

4. RUU tentang Perubahan atas UU 38/2004 tentang Jalan.

5. RUU tentang Perubahan atas UU 19/2003 tentang BUMN.

6. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan.

7. RUU tentang Perubahan atas UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana.

8. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.

9. RUU tentang Perubahan atas UU 3/2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

10. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

11. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat.

12. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado.

13. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, usulan Baleg DPR RI.

14. RUU tentang Pendidikan Kedokteran.

15. RUU tentang Perubahan atas UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

16. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat.

17. RUU tentang Profesi Psikologi (judul RUU berubah menjadi RUU tentang Praktik Psikologi).

18. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol.

19. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (RUU tentang Perlindungan Kiai dan Guru Ngaji).

20. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

RUU usulan pemerintah:

1. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi.

2. RUU tentang Perubahan atas UU 1/1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.

3. RUU tentang Perubahan atas UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

4. RUU tentang Perubahan atas UU 35/2009 tentang Narkotika.

5. RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

6. RUU tentang Ibukota Negara (omnibus law).

7. RUU tentang Hukum Acara Perdata.

8. RUU tentang Wabah.

9. RUU Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

RUU usulan bersama DPR RI dan pemerintah:

1. RUU tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

2. RUU tentang Perubahan atas UU 16/2004 tentang Kejaksaan.

RUU usulan DPD RI:

1. RUU tentang Daerah Kepulauan.

2. RUU tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Rabu, 13 Januari 2021

Guru Honorer Minta Jokowi Keluarkan Kepres PNS Tanpa Tes

Para guru honorer meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengeluarkan Keputusan Presiden atau Kepres mengenai rekrutmen Pegawai Negeri Sipil tanpa tes.

"Kami mohon kepada DPR Kepres PNS ini bisa disegerakan untuk kami. Mengingat waktu dan tenaga kami sudah terkuras habis, tetapi kami terancam dengan adanya PPPK," kata guru honorer dari Maluku Utara Nurlelah saat rapat virtual dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu, 13 Januari 2021.

Menurutnya, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bukan merupakan solusi. Dia mengatakan telah mengabdi sejak lama, terutama untuk wilayah 3T(terdepan, terluar, tertinggal).

"Saya mohon sekali kepada pemerintah. Kami betul-betul menyeberangi laut untuk dapat mengajar. Kiranya pemerintah bisa memperhatikan kami di wilayah 3T. Karena kalau kami harus tes lagi, itu sudah tidak memungkinkan lagi," ujarnya.

Guru honorer dari Sumatera Barat Refda Mulyani juga menuturkan guru honorer di Sumatera Barat sudah tidak dapat tempat di sekolah, karena penempatan CPNS tahun 2019 dan ditambah mutasi guru-guru PNS ke daerah.

"Kami mohon sekali ada kebijakan dari pemerintah pusat. Jangan kami dibuanga begitu saja. Saya sendiri sudah 23 tahun mengajar, jadi kami mohon sampaikan," kata Refda sambil menangis.

Guru honorer dari Jawa Tengah, Tinur Wulandari mengatakan saat ini adalah saat yang paling genting bagi guru honorer, ketika dibukanya wacana rekrutmen ASN sebanyak satu juta.

"Keppres PNS harus segera didorong. Kami mohon bantuan kepada komisi X untuk segera mendorong Keppres PNS," ujar Tinur.

Dia menuturkan sejak 2019 dibuka CPNS, saat ini banyak laporan di Jawa Tengah kehilangan jam mengajar. Padahal para guru tersebut sebelumnya telah mengabdi 10 hingga 15 tahun. Karena itu, para guru honorer tersebut banyak yang harus rela keluar dari sekolah dan tidak ada harapan lagi untuk menjadi ASN.

Guru honorer dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Muhammad Syaiful Anam bercerita masih mendapatkan honor yang lebih rendah dari dibandingkan dengan kuli batu, buruh bangunan, dan tukang parkir. Padahal para guru honorer sudah mengabdi pada sekolah negeri selama puluhan tahun.

"Padahal dengan pendidikan kami yang minimal berijazah SMA dan banyak yang sudah S1 bahkan S2. Kami juga miris ketika kami bekerja di instansi pemerintahan dengan status pendidikan S1 kemudian punya honor yg miris dibawah dari tukang kuli bangunan, dan lain-lain," kata Syaiful.

Guru honorer dari DKI Jakarta Siti Arofah juga menyampaikan keluhannya dengan berlinang air mata. Siti yang sudah bekerja lebih dari 20 tahun di sekolah negeri berharap Jokowi segera mengeluarkan Kepres PNS tanpa tes.

"Karena kalau dengan PPPK, besok saya harus besaing dengan anak saya yang berumur 20 tahun. Maka mengharap untuk DPR menyampaikan kepada Presiden yang selama ini menjadi pemimpin yg disegani rakyat dan DPR yang dimanatkan mendengarkan amanat rakyat," ujar Siti.***

Senin, 16 November 2020

Heboh RUU Larangan Minuman Beralkohol, Ini 5 Miras Tradisional Indonesia

Masyarakat dihebohkan dengan Rancangan Undang-Undangan (RUU) Larangan Minuman Beralkohol yang diusulkan oleh DPR RI. Sebab, jika RUU ini disahkan, maka semua jenis minuman beralkohol termasuk miras tradisonal Indonesia dilarang diproduksi, dijualbelikan, dan dikonsumsi oleh masyarakat.

Hal tersebut tercatat dalam Pasal 4 ayat 2 huruf a yang berbunyi:

"Yang dimaksud dengan “Minuman Beralkohol tradisional” adalah Minuman Beralkohol yang dihasilkan dari pengolahan yang berasal dari pohon kelapa, enau atau racikan lainnya, seperti: sopi, bobo, balo, tuak, arak, saguer atau dengan nama lain".

Aturan ini sontak membuat sebagian masyarakat mengungkapkan ketidaksetujuannya karena di beberapa daerah, minuman keras tradisional adalah tradisi dan menjadi daya tarik masyarakat. Lalu, apa saja minuman beralkohol tradisional asli Indonesia? Berikut daftarnya.

1. Sopi atau Moke

Sopi atau Moke merupakan jenis miras tradisional khas Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terbuat dari pohon lontar dan mengandung kadar alkohol hingga 40%. Sopi atau Moka ini biasanya disajikan dan diminum oleh masyarakat setempat ketika ada upacara budaya NTT seperti upacara adat, pernikahan, kematian, hingga acara sosialisasi lainnya.

2. Bobo atau Saguer

Bobo atau Saguer adalah salah satu jenis miras yang biasa dibuat oleh masyarakat Papua daerah pesisir pantai. Bobo atau Saguer ini terbuat dari pohon kelapa atau pohon aren. Meskipun minum Bobo atau Saguer bukanlah tradisi, tapi Bobo atau Saguer ini memiliki sejarah panjang yang harus dilestarikan.

3. Balo

Balo adalah miras dari suku Bugis Makassar, Sulawesi Selatan. Minuman ini diperoleh dari pohon palem, nipah, dan lontar. Minum Balo sudah menjadi bagian dari tradisi budaya Kerajaan Gowa.

4. Tuak

Tuak tersebar di sejumlah wilayah Indonesia, namun tuak paling terkenal dari Sumatera Utara dan Bali. Di Suku Batak, tuak dibuat dari hasil sedapan batang mayang kelapa atau pohon aren. Sedangkan di Bali, tuak terbuat dari fermentasi beras, nira, dan buah-buahan yang mengandung gula. Kadar alkohol tuak biasanya berkisar 4%.

5. Arak

Arak Bali merupakan salah satu arak paling terkenal di Indonesia. Arak Bali punya kandungan anggur yang setara dengan minuman beralkohol luar negeri yakni wine. Arak Bali diproduksi dari hasil penyulingan kelapa. Kandungan alkoholnya cukup tinggi dan bisa membuat mabuk jika terlalu banyak diminum.

Itulah daftar miras tradisional Indonesia yang terancam oleh RUU Larangan Minuman Beralkohol.***

Minggu, 15 November 2020

Pesan MUI: Pemerintah dan DPR Jangan Tunduk Pada Produsen Minuman Beralkohol

Majelis Ulama Indonesia (MUI) punya pesan khusus kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dalam menggodok Rancangan UU (RUU) Larangan Minuman Beralkohol (Minol).

MUI tidak ingin DPR dan pemerintah tunduk pada para pedagang dan produsen minol saat membahas RUU tersebut.

Pesan tersebut disampaikan langsung Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI Anwar Abbas kepada wartawan.

"Menurut saya, dalam membuat UU tentang miras ini, pemerintah jangan tunduk kepada keinginan pedagang. Juga jangan biarkan mereka mencari untung dengan merugikan dan merusak fisik, jiwa dan agama orang lain yang mengkonsumsinya," pesannya

Menurut Anwar, Minol secara ilmu kesehatan tidak baik. Sementara dalam agama secara jelas dilarang karena dianggap lebih banyak mudharatnya.

"Oleh karena itu, maka pemerintah dan DPR jangan membuat peraturan yang akan membuat rakyatnya jadi jatuh sakit atau akan terkena penyakit, serta melanggar ajaran agamanya," tuturnya.

"Apalagi kalau kita ingat bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa lihat UUD 1945 pasal 29 ayat 1. Oleh karena itu, mengkonsumsi miras jelas bertentangan dengan ajaran agama," demikian Anwar Abbas.***

Jumat, 13 November 2020

Perhitungan Pilkada 2020 Gunakan Sirekap Batal dan Balik Cara Manual, Ini Alasannya

Komisi II DPR RI hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyepakati Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) tidak diterapkan untuk penghitungan dan rekapitulasi suara di Pilkada serentak 2020.

Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia mengatakan Komisi II DPR bersama Kemendagri, KPU RI dan Bawaslu RI menyetujui hasil resmi penghitungan dan rekapitulasi suara Pilkada Serentak 2020, didasari oleh berita acara dan sertifikat hasil penghitungan, serta rekapitulasi manual.

"Penggunaan Sirekap hanya merupakan uji coba dan alat bantu penghitungan dan rekapitulasi serta untuk publikasi, dengan catatan," papar Doli saat membacakan kesimpulan rapat di komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2020).

Adapun catatan tersebut yaitu memastikan kecakapan penyelenggara Pemilu di setiap tingkatan untuk dapat memahami penggunaan Sirekap, sehingga kesalahan dalam penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diminimalisir.

"Kemudian, menyusun peta jaringan internet di tiap TPS pada provinsi, kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada Serentak 2020 dengan berkoordinasi dengan Kominfo," paparnya.

Lalu, kata Doli, mengoptimalkan kesiapan infrastruktur informasi dan teknologi serta jaringan internet di setiap daerah pemilihan.

Sehingga penghitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara pada pemilu yang akan datang dapat dilakukan secara digital, melalui aplikasi Sirekap untuk mengurangi pergerakan dan kerumunan massa.

"Selanjutnya, memastikan keaslian dan keamanan terhadap dokuman digital hasil Sirekap agar meminimalisir penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu," ujarnya.

Ketua KPU Arief Budiman menjelaskan, perubahan PKPU tentang Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara ada beberapa pasal yang diubah, terutama tentang tata cara dan penggunaan teknologi informasi untuk rekapitulasi.

"Penggunaan Teknologi Informasi dalam rekapitulasi itu penting untuk beberapa hal seperti membantu semua untuk mendapatkan informasi tentang hasil penghitungan suara dan rekapitulasi dengan cepat," katanya.

Dia menjelaskan, penggunaan teknologi informasi dalam rekapitulasi yang menggunakan sistem Sirekap, akan membuat proses pemilihan dalam rekap berjalan efektif, efisien, dan penggunaan kertas dapat dikurangi.

"Waktu yang panjang juga bisa berkurang, tapi ini tanpa menghilangkan ketentuan yang sudah diatur undang-undang. Jadi proses Sirekap ditiap jenjang akan tetap dilakukan," paparnya.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai penggunaan sistem informasi rekapitulasi elektronik (Sirekap) pada Pilkada Serentak 2020 perlu dipertimbangkan.

Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, berdasarkan pemantauan simulasi Sirekap, masih ditemukan kendala listrik dan jaringan internet di beberapa daerah yang menyelenggarakan pilkada.

"Kendala jaringan masih terjadi di beberapa tempat," kata Abhan.

Menurutnya, kendala listrik dan jaringan internet dapat menghambat efektivitas penggunaan Sirekap. Padahal, tujuan Sirekap untuk mempermudah proses rekapitulasi.

Namun, jika petugas harus berpindah-pindah untuk mencari titik sinyal internet kuat untuk mengunggah data, Abhan berpendapat hal tersebut berpotensi memunculkan manipulasi.

"Proses unggah dokumen ketika jaringan buruk di TPS yang mengharuskan (petugas) KPPS berpindah tempat yang ada jaringan menjadi cukup rawan, karena dimungkinkan berpotensi manipulasi data yang dilakukan KPPS karena data dapat diubah ketika proses tersebut," ucapnya.

Selain itu, Abhan mengatakan, Sirekap juga belum mampu mengenali keaslian dokumen yang diunggah.

Ia pun meminta tim teknis KPU memperkuat sistem keamanan digital Sirekap.

Kemudian, ia meminta KPU memetakan daerah yang memiliki kendala listrik dan jaringan internet.

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar memaparkan temuan Bawaslu terhadap kabupaten/kota yang tidak memiliki listrik dan jaringan internet.

Menurut pemetaan Bawaslu, secara kumulatif, ada 33.412 TPS yang tidak memiliki akses internet dan 4.423 TPS yang tidak ada listrik.

"Mungkin sebagian ada di Papua dan Papua Barat, tapi masih ada berbagai daerah yang secara jumlah signifikan. Misalnya, Kaltim ada 7.876 TPS yang tidak memiliki akses internet. Ada juga di Jatim, masih ada 3.313 yang tidak punya akses internet, atau misalnya dengan Kepri (Kepulauan Riau)," tutur Fritz.

Fritz mengatakan, jika Sirekap ingin tetap digunakan, maka KPU harus memastikan seluruh TPS di 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada memiliki akses listrik atau internet agar sistem berjalan efisien.

Di lain sisi, KPU juga mesti menyiapkan solusi jika di suatu TPS tidak ada akses listrik atau internet untuk menggunakan Sirekap.

"Kami menyampaikan bahwa, pertama, memang bagaimana kita bisa memaksimalkan KPPS satu hari sebelumnya sudah memiliki akses, tapi bagaimana pada hari H kalau di lokasi itu tidak ada internetnya," ujarnya.

Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera meminta KPU tidak menerapkan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Pilkada serentak 2020.

"Jangan diterapkan Sirekap sekarang, kita siapkan itu yang akan datang. Sekarang jadikan ini opsional, dan kalau mau diterapkan, untuk pengganti Situng publikasi ke publik saja," papar Mardani.

Mardani menjelaskan, belum siapnya Sirekap diterapkan pada Pilkada tahun ini, karena keterbatasan waktu dan kendalanya sumber daya manusia (SDM).

"Kalau tidak salah ada 229 ribu lebih TPS. Lebih dari 2 juta orang harus, bukan disosialisasikan lagi tapi sudah harus simulasi agar mampu melaksanakan Sirekap," papar Mardani.

"Hambatan problem SDM ini jadi problem di saat pandemi, sosialisasi atau simulasi tidak bisa mengumpulkan banyak orang karena PSBB. Belum lagi yang di pelosok, maaf gatek menghinggapi semua," tutur Mardani.

Selain itu, kata Mardani, akses internet di beberapa daerah yang melaksanakan Pilkada pada 9 Desember 2020 belum semuanya berjalan baik.

"Lalu ketika teman-teman saksi atau parpol tidak menerima bukti fisik. Tanda tangan elektronik pun prosesnya panjang," ucapnya.

Kemudian, Sirekap juga akan menyulitkan pembuktian ketika persoalan Pilkada nantinya berakhir di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jadi saya minta Sirekap bukan menjadi dasar penghitungan. MK pun nanti akan banyak menghadapi banyak kesulitan (ketika menangani sengketa Pilkada)," tuturnya.***

Ini Pesan Penting Bamsoet Untuk Para Kepala Sekolah

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan kepada para kepala sekolah untuk menerapkan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) secara transparan seiring adanya diskresi pemanfaatan dana itu oleh masing-masing kepala sekolah.

Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (12/11/2020) Bambang Soesatyo mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meminta para kepala sekolah penerima dana BOS untuk membuat dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS secara berkala dengan mengedepankan transparansi.

"Diskresi seperti ini mempunyai kelemahan dari sisi transparansi dan akuntabilitas," ujar Bambang Soesatyo dilansir dari laman Antara.

Selain melakukan pengawasan secara ketat terhadap penggunaan dana BOS, Kemendikbud serta dinas pendidikan dan kebudayaan dinilainya perlu memberikan pendampingan kepada kepala sekolah dalam menatakelola dana BOS.

Hal itu karena kepala sekolah yang menentukan penggunaan dana BOS untuk belanja barang dan jasa, sarana prasarana penunjang pembelajaran jarak jauh (PJJ), gaji guru honorer atau pembangunan infrastruktur yang diperlukan.

Ada pun pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp3 triliun untuk tambahan dana BOS daerah tertinggal.

Sebelumnya penghitungan dana BOS berdasarkan jumlah murid dan biaya per siswa pun disamakan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menilai metode penghitungan dengan berdasarkan jumlah murid tersebut, tidak adil untuk sekolah yang muridnya sedikit dan sebagian besar berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

Nadiem berharap tambahan dana BOS tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Apalagi saat ini, dana BOS tersebut langsung masuk ke rekening masing-masing sekolah

Kamis, 12 November 2020

Rapat di DPR, KPU Bahas Perubahan 3 PKPU untuk Pilkada 2020

Komisi II DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPU dan Bawaslu, Kamis (12/11/2020).

Agenda rapat membahas perubahan tiga Peraturan KPU ( PKPU) untuk penyelenggaraan Pilkada 2020. Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia.

Gedung DPR RI

Tiga perubahan PKPU yang dibahas yaitu, pertama, PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, ada perubahan formulir dalam Pilkada 2020. Tahapan dan tata cara penghitungan juga disesuaikan dengan kondisi saat ini.

"Di dalamnya ada beberapa pasal yang akan kami revisi atau kami ubah, terutama terkait dengan perubahan-perubahan formulir. Jadi penggunaan dan penamaan formulir itu kami sesuaikan," kata Arief di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Kedua, yaitu PKPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Menurut Arief, KPU akan mengedepankan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses rekapitulasi suara.

"Kami mengubah beberapa hal, terutama terkait dengan tata cara dan kami mengusulkan penggunaan teknologi informasi dalam melakukan proses rekapitulasi," ucapnya.

Pengubahan ketiga yaitu terhadap PKPU Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pilkada dengan Satu Pasangan Calon.

Arief menjelaskan bertalian dengan pengubahan kedua PKPU lainnya, maka PKPU Nomor 13 Tahun 2018 perlu diubah.

"Karena ada beberapa perubahan di PKPU pemungutan dan pengitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara, maka PKPU tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon itu juga akan mengikuti perubahan yang terjadi di dua PKPU sbeelumnya," kata Arief.**#

Senin, 02 November 2020

DPR Akan Panggil Dirut PLN Terkait Mati Listrik di Sejumlah Wilayah Jakarta

Sebagian wilayah Jakarta mengalami pemadaman listrik total atau blackout pada Minggu 1 November 2020. Komisi VII DPR RI yang bermitra dengan PLN akan menanyakan perihal kejadian tersebut terhadap Direktur Utama (Dirut) PLN Zulkifli Zaini dalam rapat kerja mendatang.

“Terkait matinya listrik di beberapa wilayah, kami akan memanggil Dirut PLN ( Zukifli Zaini) di masa persidangan berikutnya,” ujar Anggota Komisi VII DPR RI, Dyah Roro Esti saat dihubungi Okezone di Jakarta, Senin (2/11/2020).

Sejauh ini, DPR RI masih dalam masa reses. Pemanggilan itu ada kemungkinan akan diagendakan pada masa sidang DPR berikutnya 9 November.

Kata Roro, nantinya pihaknya akan meminta penjelasan Dirut PLN perihal sebab musabab mati listrik itu. “Apakah dikarenakan trafo yang terbakar (overcapacity) atau faktor-faktor yang berkaitan dengan O&M (operation & maintenance),” jelasnya.

Selain itu, menurut Roro mengharapkan mati listrik tak lagi kembali di masa pandemi Covid-19. Sebab, diyakininya dapat memicu masyarakat untuk berkegiatan di luar rumah.

“Perlu kita antisipasi bersama, karena sangat di khawatirkan jika mati lampu (yang sifatnya jangka panjang) dapat memicu masyarakat utk berkegiatan di luar rumah,” tandasnya.

Sebelumnya, PT PLN (Persero) mengakui adanya gangguan saluran Udara Tegangan Extra Tinggi (SUTET) 500 KV akibat hujan deras. Hal ini yang menyebabkan terjadinya listrik padam di sejumlah kawasan di Jakarta dan sekitarnya.

"Hujan deras disertai petir yang terjadi di Daerah Jakarta dan sekitarnya, menyebabkan sejumlah Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi (SUTET) 500 KV mengalami gangguan pada pukul 12.58 WIB. PLN mohon maaf atas padamnya aliran listrik yang dialami oleh sebagian wilayah Jakarta mengalami padam," ujar Executive Vice President Corporate Communication and CSR PLN Agung Murdifi.**

Jumat, 16 Oktober 2020

Demo Hari Ini di Istana, BEM Seluruh Indonesia Usung 4 Tuntutan

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) wilayah Jabodetabek-Banten akan menggelar unjuk rasa atau demo hari ini, Jumat 16 Oktober 2020, di kawasan Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

Koordinator Wilayah BEM Se Jabodetabek-Banten Aliansi BEM Seluruh Indonesia Bagas Maropindra mengatakan, aksi akan dimulai pukul 13.00 WIB.

"Aksi ini merupakan aksi damai dan lepas dari semua tindakan anarkis sebagai perwujudan gerakan intelektual dan moral mahasiswa Indonesia," kata Bagas dalam keterangannya, Kamis (15/10).

Tuntutan dalam aksi unjuk rasa hari ini masih sama seperti aksi sebelumnya, yakni menolak UU Cipta Kerja.

Setidaknya, terdapat tiga tuntutan utama para mahasiswa tersebut berunjuk rasa.

"Pertama, nendesak Presiden untuk mengeluarkan PERPPU demi mencabut UU Cipta Kerja yang telah disahkan pada Senin, 5 Oktober 2020," ujar Bagas.

"Mengecam tindakan pemerintah yang berusaha mengintervensi gerakan dan suara rakyat atas penolakan terhadap UU Cipta Kerja," sambung Bagas.

Sementara tuntutan yang ketiga ialah para mahasiswa tersebut mengecam berbagai tindakan represif aparatur negara terhadap seluruh massa aksi.

tomo

"Belum lagi berbagai tindakan represif dari aparat kepolisian pada massa aksi yang menolak UU Cipta Kerja serta berbagai upaya penyadapan terhadap para aktivis dan akademisi yang menolak UU Cipta Kerja," ujar Bagas. (mcr1/jpnn)

© Copyright 2019 Kabar Karawang | All Right Reserved
CLOSE ADS
CLOSE ADS