Pernyataan Luhut soal Kenaikan Harga Pertalite Dianggap Bikin Resah dan Offside!
Anggota Komisi Energi (VII) DPR Mulyanto mengkritik pernyataan Menko Marimves Luhut Binsar Panjaitan karena berbicara hal yang bukan kewenangannya. Mulyanto menganggap Luhut tidak sepatutnya bicara soal rencana kenaikan BBM jenis Pertalite, Premium dan gas LPG 3 kilogram.
 |
| Foto : Luhut |
Sebab, menurut Mulyanto hal itu bukan urusan Luhut sebagai Menko Marves. Ditambah lagi yang dibicarakan belum pernah dibahas di DPR.
“Pernyataannya membuat resah dan meneror masyarakat dengan serentetan ancaman kenaikan harga-harga sumber energi kebutuhan sehari-hari mereka,” ujar Mulyanto, Minggu (3/4).
"Apalagi kalau gas LPG 3 kg dan Pertalite juga ikut dinaikkan, yang merupakan hajat hidup orang banyak. Padahal Menteri Keuangan, Sri Mulyani, sendiri bilang tidak akan menaikkan harga energi yang membuat market shock," imbuhnya, seperti dikutip dari Kumparan.
Mulyanto berpendapat Luhut offside dan kebablasan membahas masalah ini. Harusnya yang bicara seperti ini adalah Menteri ESDM atau Menteri Keuangan, sesuai dengan kapasitas dan portofolio kementeriannya.
Itu pun tidak dengan cara ‘intimidasi’ seperti ini yang dapat membuat resah masyarakat. Apalagi sekarang baru saja memasuki bulan Ramadhan.
“Presiden Jokowi sudah sepantasnya mengingatkan Pak Luhut ini. Agar jangan terlalu banyak mengobral berbagai ancaman kenaikan harga kebutuhan pokok yang akan membuat masyarakat resah. Karena masyarakat masih kesulitan dengan beban yang ada,” tutur Mulyanto yang juga Wakil Ketua fraksi PKS ini.
“Soal minyak goreng saja belum selesai, lalu kelangkaan solar dan pertalite. Ini semua semakin menekan kehidupan harian mereka. Sementara daya beli masyarakat belum pulih benar, karena terdampak pandemi COVID-19,” tandas Mulyanto.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, selain bensin Pertamax yang sudah naik, bensin Pertalite, Premium dan gas LPG 3 Kilogram (kg) juga akan mengalami kenaikan secara bertahap sampai September 2022 (1/4).(***)