May Day : Elemen Buruh Pastikan Menggelar Demo pada H-1 Lebaran, Bawa Sebelas Tuntutan

Admin Grup Media
Admin Grup Media
September 09, 2022
Dipublikasikan April 22, 2022

Presiden Partai Buruh Said Iqbal memastikan, ratusan buruh akan menggelar aksi demo tepat di Hari Buruh Internasional alias May Day pada 1 Mei 2022 mendatang.(22/4/22)

Dengan demikian, aksi demo buruh dalam May Day itu berarti digelar pada H-1 Lebaran 2022.

Rencananya, aksi buruh di Jakarta akan digelar di depan kantor KPU RI.

Di aksi demo itu, buruh menuntut penyelenggaraan pemilu yang jujur, tolak politik uang, dan harus digelar pada 14 Februari 2024.

Dari KPU, aksi demo buruh akan dilanjutkan ke Bundaran Hotel Indonesia dengan menyuarakan tuntutan tolak Omnibus Law.

“Lalu, turunkan harga kebutuhan bahan pokok dan copot Menteri Perdagangan,” ucap Said dalam keterangannya, Kamis (21/4/2022).

Setelah 1 Mei, buruh memperingati May Day pada 14 Mei 2022 juga dengan melakukan deklarasi yang akan diikuti 100 ribu buruh se-Jabodetabek di DPR RI.

Setelah itu, dilakukan deklarasi mengenai perjuangan buruh oleh Partai Buruh dan gerakan buruh Indonesia.

“Opsinya di Jakarta International Stadium (JIS) atau Istora Senayan,” tutur Said Iqbal.

Said Iqbal juga menyebut perayaan May Day akan dihadiri empat konfederasi serikat buruh, dan 60 federasi serikat buruh tingkat nasional.

Kemudian Serikat Petani Indonesia (SPI), jala PRT, UPC, Forum Guru Honorer, Gerakan Perempuan Indonesia, Buruh Migran, ojol, organisasi pemuda dan kemahasiswaan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal

Selain di Jakarta, aksi pada 14 Mei diikuti puluhan ribu buruh berbagai kota di Indonesia.

Di antaranya Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, Banjarmasin, Medan, Batam, Ternate, Gorontalo, Manokwari, dan ratusan kota besar lain.

Dalam aksi 14 Mei , Partai Buruh dan gerakan buruh Indonesia akan menyuarakan 11 tuntutan sebagai berikut:

  • Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja
  • Turunkan harga kebutuhan pokok (minyak goreng, daging, tepung, telur, dll), BBM, dan gas.
  • Sahkan RUU PPRT, tolak revisi UU PPP, tolak revisi UU SP/SB
  • Tolak upah murah
  • Hapus outsourcing
  • Redistribusi kekayaan yang adil dengan menambah program jaminan sosial (jaminan makanan, perumahan, pengangguran, pendidikan, dan air bersih)
  • Tolak kenaikan pajak PPn
  • Sahkan RPP perlindungan anak buah kapal dan buruh migran
  • Tolak pengurangan peserta PBI jaminan kesehatan
  • Tidak boleh ada orang kelaparan di negeri yang kaya
  • Tolak perpanjangan masa jabatan presiden atau 3 periode. (pojoksatu/fajar/kabarkatawang)
Posting Komentar