Pakai APBN, Proyek Kereta Cepat Jakarta- Bandung Harus Mampu Genjot Sumber Ekonomi Baru
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta rencana pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui penyertaan modal negara (PMN) 2022 senilai Rp4,1 triliun untuk proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) dioptimalkan.
Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta-Bandung, bantuan APBN merupakan back up atau dana cadangan terhadap konsorsium BUMN yang terlibat pengerjaan proyek ini.
Konsorsium patungan untuk proyek KCJB yang diberi nama PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), terdiri dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN).
"Perpres 93/2021 mengamanatkan agar pemerintah pusat, daerah dan BUMN melakukan optimalisasi fungsi ekonomi. Artinya, ketika mendapat suntikan modal dari APBN, pemerintah punya tanggung jawab menghidupkan jalur kereta cepat sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi baru," ungkap Said kepada Media Indonesia dikutip Senin, 11 Oktober 2021.
Politikus PDI Perjuangan itu juga berpandangan bahwa proyek tersebut jangan hanya melihat proyek rute Jakarta-Bandung saja. Namun, sebagai jalur pengembangan Jakarta-Surabaya. Dengan sambungan ini, diharapkan ada dampak ekonomi yang bakal lebih besar, yakni sebagai sandaran angkutan mobilitas manusia, barang dan jasa yang lebih efisien.
"Aspek kecepatan, dan efisiensi dalam bisnis untuk menuju poin to point menjadi sangat penting. Gambar besar ini yang harus kita pahami bersama. Disinilah peran BUMN sebagai avant garde (garda depan) pelaksanaan pembangunan yang oleh pemerintah dianggap sebagai kebijakan strategis," jelas Said.
Audit proyek kereta cepat
Dihubungi terpisah, Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meminta KAI, selaku pimpinan konsorsium yang mengajukan dana PMN 2022 senilai Rp4,1 triliun, untuk terlebih dahulu melakukan audit atas pembengkakan biaya (cost overrun) hingga USD1,9 miliar atau sekitar Rp27 triliun.
"Dalam rapat pada 2 September lalu, saya sudah mengingatkan ke pihak KAI agar dilakukan audit terlebih dahulu. Soalnya ada pembengkakan biaya dan akhirnya mengusulkan dana PMN 2022 dengan Rp4,1 triliun untuk menutup cost overrun itu," ujarnya.
Politisi Gerindra ini menyebut, biaya pengadaan lahan yang membengkak disinyalir menjadi salah satu penyebab biaya proyek KCJB melonjak. Sebelumnya, dalam paparan
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT KAI (Persero) Salusra Wijaya saat rapat kerja dengan Komisi VI, Rabu, 9 Oktober lalu mengatakan, semula proyek kerja sama pemerintah Indonesia dengan Tiongkok ini diperhitungkan membutuhkan biaya USD6,07 miliar.
Lalu melambung hingga USD9,9 miliar hingga USD11 miliar, atau gap sebesar USD3,8 miliar-USD4,9 miliar dari perhitungan biaya awal. Kemudian, setelah dikalkulasi ulang bisa ditekan menjadi USD8 miliar.(medcom)