Ini Pentingnya Dibaca! Menkeu Sudah Berani Sebut Tren Pemulihan Ekonomi Domestik Menguat

Proyeksi pertumbuhan ekonomi global hingga semester I 2021 masih solid, didukung berbagai faktor positif. Tren pemulihan ekonomi domestik pun cukup kuat di kuartal II 2021.

Antara lain perbaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi global oleh World Bank dan OECD seiring pelaksanaan vaksinasi dan stimulus, stabilitas pasar keuangan yang terjaga, pertumbuhan perdagangan global didukung pemulihan permintaan, serta peningkatan harga komoditas didorong pemulihan produksi dan permintaan berbagai negara.

Meski demikian, beberapa faktor risiko perlu diwaspadai, seperti munculnya varian delta yang mendorong dilakukannya pengetatan restriksi atau penundaan normalisasi aktivitas di banyak Negara, akses dan kecepatan vaksinasi yang belum merata sehingga pengendalian pandemi dan pemulihan ekonomi menjadi tidak seragam, kenaikan inflasi Amerika Serikat yang memunculkan potensi normalisasi kebijakan moneter serta gangguan suplai dan kenaikan inflasi di banyak negara (khususnya negara maju) yang memengaruhi kelancaran dan kenaikan biaya produksi.

Demikian disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN KITA pada Rabu (21/7/2021).

Menkeu menambahkan, tren pemulihan ekonomi domestik cukup kuat di kuartal II 2021, baik dari sisi konsumsi maupun produksi, namun laju pemulihan ekonomi pada kuartal III diperkirakan akan terpengaruh oleh tren kenaikan kasus COVID-19.

APBN terus bekerja keras demi memenuhi kebutuhan prioritas untuk penanganan kesehatan dan perlindungan kesejahteraan masyarakat, di mana pendapatan negara meningkat, mendukung pertumbuhan belanja negara dan pembiayaan APBN yang masih terjaga.

Pemulihan Ekonomi Domestik Terus Menguat

Sri Mulyani memaparkan, aktivitas konsumsi masih menunjukkan pertumbuhan hingga Juni 2021. Indeks Keyakinan Masyarakat pada bulan Juni berada di level 107,4, jauh melampaui awal pandemi pada bulan April tahun 2020 yang hanya mencapai 84,8. Selanjutnya, indeks penjualan ritel tumbuh 4,5 persen (year on year/yoy) didukung peningkatan konsumsi pada seluruh kelompok, sedangkan penjualan mobil ritel bulan Juni tumbuh 120,3 persen (yoy), mengindikasikan perbaikan tingkat konsumsi kelas menengah. Sementara realisasi belanja negara telah mencapai 42,5 persen dari target APBN, tumbuh 9,4 persen (yoy), melanjutkan peran sentral APBN dalam menstimulasi pemulihan ekonomi.

Aktivitas produksi juga terus mengalami peningkatan, ditunjukkan oleh penggunaan listrik industri dan bisnis yang tumbuh masing-masing 26,1 persen dan 14,5 persen (yoy) pada bulan Juni, diikuti penggunaan semen yang mencatat pertumbuhan sebesar 17,6 persen (yoy). PMI Manufaktur melanjutkan tren positif di zona ekspansi sejak November 2020, yaitu tercatat di angka 53,5. Kinerja ekspor-impor pada bulan Juni 2021 juga menunjukkan pertumbuhan positif, yaitu mencapai 54,5 persen dan 60,1 persen (yoy), didorong pertumbuhan ekspor migas dan nonmigas, serta impor bahan baku dan barang modal.

Respon Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Program PEN

Kasus harian global COVID-19 kembali meningkat seiring semakin merebaknya varian Delta yang sudah terdeteksi di 111 negara, sementara itu sampai dengan 19 Juli 2021, sebanyak 58,79 juta dosis vaksin telah diberikan di Indonesia, terdiri dari 42,34 juta dosis 1 dan 16,45 juta dosis 2.

Upaya percepatan vaksinasi terus ditingkatkan, antara lain melalui penambahan vaksinator melalui TNI/Polri, Bidan, serta tenaga lainnya, dan penambahan pos pelayanan vaksinasi bekerja sama dengan TNI dan Polri, Organisasi Kemasyarakatan, serta melibatkan peran aktif dunia usaha. Penanganan pandemi dan perlindungan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas, serta membutuhkan kerja sama dan dukungan semua pihak.

Pemerintah terus berupaya untuk memastikan efektivitas PPKM untuk mengendalikan penularan COVID-19, sejalan dengan penyediaan perlindungan sosial serta penguatan 3 T dan penguatan fasilitas kesehatan sebagai langkah utama menghadapi pandemi. Dukungan semua pihak juga diperlukan untuk terus melakukan disiplin 5M serta menyukseskan program vaksinasi demi keselamatan diri dan mendukung tercapainya kekebalan komunal.

Program PEN merupakan instrumen utama yang digunakan oleh Pemerintah dalam rangka penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi sebagai dampak terjadinya pandemi baik di 2020 maupun 2021. Total alokasi anggaran Program PEN dalam APBN 2021 sebesar Rp699,43 triliun, meningkat dibandingkan 2020 yang besarnya Rp695,2 triliun. Dalam perkembangannya, Program PEN untuk tahun 2021 kembali ditingkatkan menjadi Rp744,75 triliun, terutama untuk memberikan tambahan dukungan penanganan kesehatan dan perlindungan sosial di tengah peningkatan kasus Covid-19.

Rincian alokasi anggaran dan pemanfaatan dari Program PEN dalam APBN 2021 meliputi sektor: (i) Kesehatan dengan pagu Rp214,95 triliun, yang dimanfaatkan untuk Testing dan Tracing, biaya perawatan, insentif dan santunan kematian nakes, obat dan APD, bantuan iuran JKN, insentif perpajakan kesehatan, serta pengadaan vaksin; (ii) Perlindungan Sosial dengan pagu Rp187,84 triliun, dimanfaatkan antara lain untuk program PKH, Kartu Sembako, BST, BLT Desa, Kartu Pra Kerja, dan Bantuan Kuota Internet, serta subsidi listrik; (iii) Dukungan UMKM dan Korporasi dengan pagu Rp161,20 triliun, dimanfaatkan antara lain untuk pemberian Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM), IJP UMKM dan Korporasi, Penempatan Dana pada bank, dan Subdisi Bunga; (iv) Program Prioritas dengan pagu Rp117,94 triliun, digunakan untuk program Padat Karya K/L, Pariwisata antara lain untuk KSPN, Ecowisata, serta pelatihan SDM, Ketahanan Pangan antara lain program food estate dan irigasi, ICT antara lain penyediaan infrastruktur TIK serta penyiaran publik, Kawasan Industri antara lain untuk pengembangan kawasan strategis serta program penanaman modal; (v) Insentif Usaha dengan pagu Rp62,83 triliun, antara lain digunakan untuk pemberian insentif PPh 21 DTP, PPh Final UMKM DTP, Pembebasan PPh 22 Impor, Pengurangan Angsuran PPh 25, Pengembalian Pendahuluan PPN, penurunan Tarif PPh Badan manfaat untuk seluruh WP, PPN DTP Properti, dan PPnBM Mobil.

“Kartu Pra Kerja ini akan difokuskan untuk pekerja yang mengalami PHK. Sedangkan kita sekarang sedang membuat desain untuk memberikan bantuan subsidi upah bagi para pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja atau dirumahkan. Kita sedang membahas dengan Kemenko Perekonomian dan Kementerian Tenaga Kerja di dalam rangka untuk membantu segmen yaitu kelompok pekerja yang dirumahkan atau jam kerjanya berkurang," jelas Sri Mulyani.

Selanjutnya, kata Menkeu, untuk memperkuat penanganan pandemi di derah, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya percepatan pelaksanaan Dana Desa dan BLT Desa. Total anggaran untuk BLT Desa adalah Rp28,8 triliun dan telah terealisasi sebesar Rp6,1 triliun atau 21,2 persen, serta memberikan manfaat sebesar Rp300.000 setiap bulan untuk 5,2 juta KPM dari 8 juta KPM sasaran. Selain itu, Pemerintah Daerah juga menggelontorkan bantuan untuk masyarakat terdampak melalui program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi dengan total alokasi sebesar Rp25,46 triliun dan telah terealisasi sebesar Rp4,7 triliun, terdiri dari penyaluran bantuan sosial, pemberian makanan tambahan dan perlindungan sosial lainnya, pemberdayaan UMKM, serta subsidi pertanian dan pemberdayaan ekonomi lainnya.

Realisasi program PEN hingga 16 Juli 2021 mencapai Rp277,36 triliun atau 37,2 persen pagu sebesar Rp744,75 triliun. Percepatan realisasi program perlindungan sosial sebesar Rp440 triliun pada Triwulan I 2021 terbukti berhasil melindungi konsumsi dasar masyarakat miskin dan rentan terdampak Covid-19. Tingkat kemiskinan turun menjadi 10,14 persen per Maret 2021 dari 10,19 persen pada September 2020, sementara menurut Bank Dunia, tingkat kemiskinan Indonesia dapat mencapai 11,2 persen pada tahun 2021 tanpa perluasan program perlindungan sosial.***ts