Kepala Disnakertrans Jabar : Terus Mengoptimalisasi Program Kartu Prakerja
Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) terus berupaya mengoptimalisasi program Kartu Prakerja yang merupakan program pengembangan kompetensi, sebagai salah satu solusi bagi masyarakat yang kesulitan memperoleh pekerjaan dan keahlian yang dibutuhkan di dunia kerja.
Foto ilustrasi
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jabar Rachmat Taufik Garsadi menyampaikan program Kartu Prakerja pascapendemi lebih diprioritaskan bagi para pekerja yang terdampak, termasuk yang belum mempunyai pekerjaan. Hal ini disampaikannya dalam acara Sosialisasi Kartu Prakerja Jawa Barat pada Jumat (7/5/2021) yang diselenggarakan secara virtual.
“Dengan semakin banyaknya penggangguran, yang di-PHK, dan yang dirumahkan, maka diharapkan para pencari kerja yang baru, para pekerja yang alih profesi, maupun pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja, serta pekerja yang ingin meningkatkan keahlian dan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja, dapat mengisi program Kartu Prakerja, sehingga masalah keahlian dan pengangguran dapat diatasi,” katanya.
Taufik menyampaikan berdasarkan review program prakerja yang dirilis Project Management Office per 18 Desember 2020, Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi penerima alokasi terbanyak program Kartu Prakerja sejak gelombang pertama dibuka pada tanggal 11 April 2020.
“Terdapat sebanyak 876.158 orang penerima Kartu Prakerja di Provinsi Jawa Barat. Secara nasional lebih dari 30 persen,” jelasnya.
Foto ilustrasi
Untuk tahun 2021, Taufik mengimbuhkan sudah lima gelombang yang dibuka, yaitu batch 12 sampai 16, terdapat sebanyak 326.261 penerima. Ini berdasarkan rilis per 1 April 2021.
“Ini berkat teman-teman di kabupaten/kota yang terus membantu sosialisasi, membuka layanan khusus bagi masyarakat sehingga masyakarat Jawa Barat banyak sekali yang masuk program ini,” imbuhnya.
Namun Taufik juga mengevaluasi di 2020, ternyata penerima Kartu Prakerja ini tidak merata. Kebanyakan penerima berasal dari Bekasi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Garut.
“Nanti kedepan, di 2021 ini diupayakan lebih merata, seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat bisa menerima Kartu Prakerja,” ungkapnya.
Terlepas dari angka tersebut, Taufik mentuturkan masih terdapat beberapa isu utama yang perlu diperhatikan bersama. Rata-rata dari penerima Kartu Prakerja di tahun 2020 menyisakan saldo sekitar 660 ribu rupiah. Padahal sesuai dengan paketnya, penerima Kartu Prakerja ini mempunyai jatah 1 juta rupiah untuk bisa membeli latihan-latihan yang ada di platform digital. Sehingga keseluruhan saldo pelatihan yang tidak dapat dimanfaatkan angkanya mencapai 578 miliar rupiah yang ditarik lagi oleh pemerintah pusat.
“Kan sayang, di satu sisi pihak masyarakat Jawa Barat butuh meningkatkan kompetensi, namun di sisi lainnya kesempatan memperoleh pelatihan disia-siakan. Padahal kita butuh kompetensi untuk bertahan di tengah pandemi seperti saat ini” katanya.
Untuk membantu monitoring program ini, pada 12 April 2021 lalu, Taufik menyampaikan Pemda Provinsi Jawa Barat telah menandatangi nota kesepakatan dengan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja tentang dukungan layanan informasi Kartu Prakerja di Provinsi Jawa Barat.
“Nota ini bertujuan untuk mendorong pemanfaatan penuh atas bantuan biaya pelatihan agar keterampilan kerja dari penerima program Kartu Prakerja dapat terus meningkat. Dan tentunya yang paling kita harapkan selain masyarakat mendapat subsidi 600 ribu perbulan, juga mendapatkan latihan sehingga meningkatkan kompetensi agar bisa bekerja kembali atau usaha mandiri,”katanya.
Sebagai tindak lanjut dari nota kesepakatan tersebut, maka pemdaprov Jabar menyelenggarakan kegiatan sosialisasi mengingat diperlukan sinergitas bagi para pihak yang terkait dalam pelaksanaan kartu Prakerja. Dinas yang langsung terkait dengan program ini adalah Diskominfo, Disperindag, Dispora, dan Diskuk.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada rekan-rekan yang membidangi ketenagakerjaan maupun dinas komunikasi dan informatika di kabupaten/kota sebagai upaya kita bersama untuk melakukan penyebaran informasi secara berkesinambungan agar para penerima Kartu Prakerja lebih memanfaatkan fasilitas program pada tahun ini sebagai bagian upaya pemulihan ekonomi nasional,” ungkapnya.
Taufik juga berpesan agar pemerintah kabupaten/kota senantiasa memantau dan mensosialisasikan program ini. Kemudian juga bekerja sama dengan teman-teman sapa warga di RT/RW untuk mendorong penerima program untuk memanfaatkan latihan-latihan ini dengan menyelesaikannya secara tuntas.
“Kita tidak berharap seperti kejadian di 2020, ada dana sisa dan ditarik kembali ke APBN dan sekaligus menghindari punishment. Sehingga di 2022, diharapkan penerima Kartu Prakerja ini bisa bertambah dan tidak kehilangan kesempatan bagi yang benar-benar membutuhkan bantuan ini,” ucapnya.***ts