no fucking license
Bookmark

Pak Kades Baru .. Ingat Jangan Sembarang Rombak Kelompok Tani

Fenomena kades baru, ikut mempengaruhi kebijakan yang telah berjalan, selain bongkar pasang pegawai desa, Amil hingga kader posyandu, kelompok tani yang mengantongi SK langsung dari Kades, juga diwanti-wanti tidak di ganti serampangan karena urusan politik.


Dikatakan Kepala UPTD Pertanian Lemahabang, Dedi, di Lemahabang setiap desa itu minimal ada 8 kelompok tani dimana setiap kelompoknya beranggotakan sekitar 20 orang yang rata-rata prioritas adalah petani yang memiliki sawah. Kelompok tani ini dibentuk berdasarkan hasil musyawarah dan di monitor pihak THL dan UPTD Pertanian. Kemudian muncul tensi politik Pilkades, ini sebut Dedi, tidak bisa lepas dari upaya dukung mendukung dan mempengaruhi status kelompok tani dan anggotanya di evaluasi. "Sah-sah saja ada evaluasi dari para kades baru, tetapi harus melalui musyawarah. Yang masih aktif dan baik, saya sarankan bisa diteruskan dan yang tidak aktif silahkan diganti. Tapi ingat, harus berdasarkan hasil musyawarah, " Katanya, Senin (18/4).

Dedi S, Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Lemahabang

Kelompok tani sebut Dedi, menjadi keran bantuan dari pemerintah itu turun kepada petani, baik bantuan benih, alat mesin pertanian (Alsintan), pupuk hayati, damparit hingga urusan Asuransi Pertanian Jasindo dan infrastruktur fisik dari Dinas. Sebab, setelah mengantongi SK dari Kades, mereka itu legal dan masuk data base dan data simultan. Karenanya, urusan pergantian dan evaluasi memang jadi domain para petani dengan pemerintahan desa, namun ketika mundur dari keanggotaan kelompok sekalipun, harus ada pernyataan keluar atas dasar ketidaksiapan menjadi anggota. "Bantuan pertanian itu biasanya memang masuk ke Kelompok tani, bukan ke pemerintah desa, " ujarnya..***rld
Posting Komentar

Posting Komentar

Close x