Data Bansos Menyusut, Pemerintahan Desa di Karawang Kalang - Kabut

Admin Grup Media

April 20, 2021

Selain Bantuan Sosial Gubernur (BanGub) berupa sembako dan uang tunai yang hilang di tahun ini tanpa distribusi lagi, bantuan lainnya berupa BST Kemensos juga banyak menyusut jumlahnya. Hal ini, membuat aparat desa ikut kelimpungan, terlebih ajuan Bantuan Presiden Usaha Mikro (BPUM) dari pemerintah desa sebelumnya, juga tak jelas realisasinya.

Foto ilustrasi Penerima BSt

Dikatakan Sekdes Muarabaru Defri Anwar, pemerintah desa acapkali jadi sasaran kemarahan setiap kali bansos turun dan jumlahnya justru selalu menyusut. Karena, penerima manfaat selalu mengira bahwa data yang tidak kembali masuk jadi penerima bantuan itu, di hapus dan di hilangkan pemerintah desa. BST yang biasa diambil melalui kantor pos misalnya, di Desa Muara Baru menyusut jumlahnya sampai 61 KPM, belum lagi Bansos Gubernur yang jumlahnya ratusan KPM, semakin tidak jelas juntrungannya ditahun 2021 ini. Sementara, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, belum berani di relokasi kepada penerima BanProv karena tidak ada edaran dan aturan resmi penghentian bansos Jawa Barat itu dari Gunernur Jawa Barat. "Di sisi lain, Kami pemerintah desa yang selalu menanggung akibat kemarahan warga di lapangan, padahal data dan verifikasinya langsung dari atas, " Sesalnya, Selasa (20/4).

Lebih jauh ia menambahkan, sekarang viral lagi ajuan BPUM untuk pencairan bansos Covid-19 bagi pelaku usaha. Dulu, sebutnya, 500 lebih lembaran ajuan BPUM dan Surat Keterangan Usaha (SKU) di terbitkan pemerintah desa ke Dinas Koperasi, namun yang cair dan di proses masuk rekening, justru data dari pihak ketiga semisal dari orang Koperasi, Pegadaian maupun nasabah BRI itu sendiri, bahkan, orang yang tidak memiliki usaha juga di bidik jadi penerima BPUM. "Dulu kita ajukan BPUM dan SKU di buat, mana ? Yang cair malahan yang data dari pihak ke 3, ini jelas memicu kemarahan warga desa lagi, " Keluhnya. (Rd/pe).