Secara Terbuka KPK Sebutkan Pantau Terus Kepala Daerah Terpilih Pilkada 2020

Dalam sambutannya, Firli mengawali dengan pernyataan bahwa korupsi adalah kejahatan kemanusiaan. Karena korupsilah, kata dia, kehidupan hak-hak masyarakat tergerus.

Ia pun kemudian menyinggung 270 daerah yang Pilkada serentak 2020. Ia menyatakan KPK turun langsung mengawasi pagelaran pilkada tersebut.

Menurut Firli, ada beberapa calon yang berujung tersangka di KPK. Namun, jumlahnya sedikit.

"Beberapa waktu lalu saya turun langsung di 270 Pilkada, dengan background adalah Pilkada berintegritas. Alhamdulillah dari 853 calon yang tersangkut korupsi hanya 3 itu. Bupati dan calon bupati dari 853, di 270 daerah," kata Firli di acara sinergi dan kolaborasi pemberantasan tindak pidana korupsi pada pemerintah daerah Jawa Barat.

Firli tidak membahas mengenai siapa saja 3 calon atau kepala daerah yang terjerat kasus korupsi tersebut. Namun demikian, meski hanya 3 yang terjerat, Firli menyebut masih ada pekerjaan rumah yang menanti mengawasi kepala daerah yang terpilih.

"Sekarang calon bupati calon gubernur calon wali kota sudah dilantik, sekarang ada PR bagi kita karena data korupsi pak membuat kita prihatin," kata Firli.

"Jadi Pak Ridwan Kamil, dari sejak tahun 2004-2020 kasus korupsi yang ditangani KPK cukup tinggi bahkan tertinggi di seluruh RI," sambungnya.

Firli mengatakan, sejauh ini KPK menangani kasus korupsi yang tersebar di 26 provinsi berbeda. Namun demikian bukan berarti 8 provinsi yang tak ada kasusnya, tak ada kasus korupsi di sana.

"Sekarang 8 provinsi yang tidak apakah betul tak ada korupsi? belum ada yang bisa menjamin kalau itu tak ada korupsi. Tadi kata Pak RK bisa saja aibnya masih tertutup. ini kondisinya Pak," kata dia.

"Saya ingin tampilkan juga kasus apa saja yang buat orang korupsi. Ini terbanyak pak, kasus terbanyak terkait satu penyuapan. Penyuapan salah satu bentuk dari modus lain, ini bisa karena reformasi birokrasi terkait mutasi dan rotasi jabatan," pungkasnya.***ta