no fucking license
Bookmark

Dewan Gerindra Dorong Perbup Prokes Pilkades Serentak 2021 Segera Terbit

Setelah menempuh ragam pembahasan sebelum di susun menjadi Peraturan Bupati (Perbup), Pemkab Karawang sempat rapat koordinasi bersama DPRD Komisi 1 membahas peraturan baru terkait Protokol Kesehatan (Prokes) Pilkades di 177 Desa di Karawang. Berbagai usulan, masukan dan item klausul yang akan di kemas dari Perbup 64 Tahun 2020 dan Perbup 81 Tahun 2021, rencananya akan di gabung dalam satu Perbup. Sayangnya, H-36 menuju hari H Pilkades, aturan pemecahan TPS, pembatasan DPT, penambahan anggaran TPS dan seabreg teknisnya tak kunjung terbit ditengah tahapan yang terus berlangsung. 

Kondisi ini, dipertanyakan DPRD Komisi 1 Karawang, Asep Saepudin Zukhri. Dewan Dapil IV Fraksi Partai Gerindra itu mengatakan, pembahasan bersama Pemkab terkait aturan baru teknis pelaksanaan Pilkades ini, sudah rampung. Beberapa klausul memang ada perubahan di Perbup gabungan antara Nomor 64 dengan Perbup Nomor 81 tersebut. Misal soal jatah anggaran Rp1,5 juta per TPS dengan jumlah maksimal 500 DPT, kemudian honor maksimal petugas TPS sebesar Rp400 ribu dan keamanan Rp200 ribu perorang, masuk dalam Perbup. Termasuk sebut Asep, Calon Kades juga diatur khusus waktu pencoblosannya, karena dia, wajib kembali kerumah setelah melakukan pencoblosan, dilarang nongkrong/berkeliling di TPS baik selama pelaksanaan pemungutan suara maupun penghitungan suara. "Kalau rapat bersama Komisi 1 mah sudah rampung, kita sudah bahas segala sesuatunya, " Katanya saat ditemui di Kediamannya di Pasirkonci Desa Lemahmakmur Kecamatan Tempuran, Jumat, (13/2).

Asep menambahkan, dirinya tidak mengetahui lanjutan draft perbup tersebut kapan terbitnya. Sementara memang, waktu terus berlangsung tahapannya. Kalau berangsur lambat, ini mempengaruhi kinerja panita Pilkades, sebab selain menghambat ajuan RAB Pilkades yang di biaya Pemda, juga pencariannya terancam lambat karena ajiannya menunggu pedoman Perbup. Sebab, biaya Pilkades, bukan 18,9 Milyar tetapi naik dengan adanya Prokes Pilkades jadi Rp24 Milyar. "Panitia mau memeta-kan jumlah DPT nanti dengan TPS, berikut anggarannya. Persoalannya, jangankan duitnya turun, perbupnya saja masih belum terbit. Saya gak ngerti apa kendalanya, " Ujarnya. 

Atas kondisi ini, sambung Asep, pihaknya akan menindaklanjutinya, sebab semakin lama Perbup terbit, di lapangan justru berpeluang muncul spekulasi bahwa Pilkades di tunda/di undur, atau tanpa persetujuan Pemerintah Provinsi misalnya. Untuk itu, ia harap, DPMD bersama Kabag Hukum bergerak cepat menjawab pertanyaan publik, dalam hal ini para panitia Pilkades disetiap desa, terkait rencana penerbitan Perbup tersebut. " tutupnya. 


Kabag Hukum Setda Karawang, Neneng Juangsih saat kembali di konfirmasi terkait progres Perbup Promes Pilkades, sampai berita ini ditulis, yang bersangkutan belum memberikan balasannya. (Rd)
إرسال تعليق

إرسال تعليق

Close x