Notification

×
Copyright © Best Viral Premium Blogger Templates

Iklan

KABAR PILKADA

UMK Jabar Ditetapkan 21 November, Ridwan Kamil Sebut Penetapan UMK Kewenangan Kabupaten Kota

 Kabar Karawang
Selasa, 10 November 2020, 19.22 WIB Last Updated 2020-11-10T12:22:57Z

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil pada Senin, 9 November 2020, mengatakan tiga poin penting yang disampaikan Serikat Pekerja dan Serikat Buruh, ketika menerima audiensi dan menampung aspirasi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh tingkat Provinsi Jabar di Gedung Sate, Kota Bandung.

Salah satu dari poin tersebut adalah UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) yang akan ditetapkan pada Sabtu, 21 November 2020.

"Ada tiga aspirasi. Pertama terkait UMSK (Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota) terdahulu ada dinamika yang perlu diselesaikan. Kemudian, keberatan terhadap UMP (Upah Minimum Provinsi) yang tidak naik. Saya dengar aspirasi dan harapan agar UMK sesuai aspirasi," kata Ridwan Kamil.

Dia menyatakan perihal UMK merupakan kewenangan dari kabupaten/kota, serta semua aspirasi yang telah disampaikan Serikat Pekerja dan Serikat Buruh akan dibahas bersama Dewan Pengupahan Jabar. Monitoring UMK akan dibahas dengan adil, ungkapnya.

"Semua yang poin-poin aspirasi ini akan kami bahas nanti. Terkait UMKS akan kita bahas. Monitoring UMK akan kita bahas nanti seadil-adilnya. Saya akan menyampaikan hasil final," ucap Ridwan Kamil, dilansir dari situs resmi Pemprov Jabar.

Dikatakan penetapan UMK disesuaikan dengan dinamika ekonomi dan kearifan lokal dari masing-masing kabupaten/kota.
"Penetapan UMK adalah kewenangan pengajuan pertama dari bupati/wali kota. Saya monitor berbeda-beda sesuai dengan dinamika ekonomi dan kearifan lokal," katanya.

Dalam audiensi, ia juga memaparkan situasi ekonomi di Jabar. Menurutnya, salah satu faktor dalam penetapan UMP adalah situasi ekonomi di setiap daerah berbeda-beda.

Dia mengungkapkan, ekonomi Jabar terkontraksi lebih dalam dari rata-rata nasional karena pandemi Covid-19 ini. Hal itu salah satunya karena 60 persen industri manufaktur Indonesia berada di Jabar.

"60 persen industri (manufaktur) ada di Jabar. Jadi dinamika pengupahan, PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), dan sebagainya, yang paling parah adalah Jabar jika dibandingkan dengan provinsi lain," ujar Ridwan Kamil.


"Situasi daerah tidak pernah sama. Jabar, teorinya, kalau jatuh akan sangat dalam dari pada nasional, tapi kalau kebangkitan dia juga paling tinggi dari nasional. Jadi, sifat ekonomi Jabar itu ada keunikan,"katanya.***
Komentar

Tampilkan

  • UMK Jabar Ditetapkan 21 November, Ridwan Kamil Sebut Penetapan UMK Kewenangan Kabupaten Kota
  • 0

Terkini