Polisi Akan Gelar Operasi Zebra Mulai Senin, Catat 7 Pelanggaran yang Diincar Polisi
Siap-siap bikers, polisi akan gelar Operasi Zebra mulai Senin besok, catat 7 pelanggaran yang diincar polisi.
Operasi Zebra akan digelar polisi mulai hari Senin (26/10/2020) besok.
Operasi Zebra 2020 akan digelar selama dua minggu mulai Senin depan sampai tanggal 8 November mendatang.
operasi zebra
Enggak di DKI Jakarta doang, Operasi Zebra juga akan digelar di beberapa daerah.
Salah satunya di Provinsi Aceh.
Dikutip dari Serambinews.com, tujuan operasi Zebra agar berkurangnya jumlah pelanggaran dan kecelakaan lali lintas di jalan raya.
Menurut Dirlantas Polda Aceh, Kombes Pol Dicky, tujuan lainnya untuk menurunnya lokasi kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas sesuai dengan karakteristik di wilayah masing-masing.
Kemudian tetap mempedomani protokol kesehatan guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
"Lalu, diharapkan tercipta situasi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran (kamseltibcar) lantas yang aman dan nyaman," ujarnya.
“Kami mengimbau masyarakat Aceh, agar melengkapi surat kendaraannya saat mengemudi, mulai SIM dan STNK untuk kendaraan bermotor," sambungnya.
"Lalu bagi pengendara sepeda motor juga wajib menggunakan Helm SNI dan pengemudi mobil wajib menggunakan safety belt atau sabuk keselamatan," terang Kombes Dicky.
Selama dua minggu dilaksanakan operasi tersebut Polantas akan menggelar razia kendaraan bermotor.
Adapun dalam Operasi Zebra 2020 tersebut, yang menjadi target operasi adalah 7 prioritas pelanggaran berikut:
1. Pengendara motor yang tidak menggunakan helm Standar nasional Indonesia (SNI),
2. Pengemudi roda empat yang melebihi batas maksimal kecepatan,
3. Mabuk pada saat mengemudikan kendaraan bermotor.
4. Pengemudi roda empat yang tidak menggunakan safety belt (sabuk keselamatan),
5. Pengemudi kendaraan bermotor yang melawan arus,
6. Pengendara kendaraan bermotor yang masih di bawah umur,
7. Tidak membawa surat kelengkapan seperti SIM dan STNK.
"Apabila ditemukan pelanggaran akan ditilang dan pelanggar wajib menghadiri sidang di pengadilan negeri," pungkasnya.