Notification

×
Copyright © Best Viral Premium Blogger Templates

Iklan

KABAR PILKADA

Heboh Wacana Gubernur Bakal Ditunjuk Langsung Presiden, Anda Setuju?

 Kabar Karawang
Jumat, 23 Oktober 2020, 04.17 WIB Last Updated 2020-10-22T21:17:27Z

Politikus Partai Nasional Demokrat Irma Suryani Chaniago melontarkan wacana penunjukkan gubernur oleh pemerintah pusat. Hal itu mengemuka dalam tayangan Mata Najwa bertajuk "Tahun Pertama: Jokowi-Maruf Sampai Di Mana?, Rabu (21/10/2020) malam.

Awalnya, Najwa Shihab bertanya tanggapan ekonom Indef Enny Sri Hartati terkait dengan kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

Tunjuk langsung

"Secara komitmen mungkin sudah bisa dibilang cukup, karena cepat sekali saat pandemi di Maret, Juni udah keluar yang namanya program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional), bahkan perppu menjadi UU. Secara respons kebijakan mungkin cukup cepat," kata Enny saat menjawab pertanyaan Najwa.

Namun, ia menyebut, respons cepat itu bermasalah di level eksekusi. Menurut Enny, banyak kebijakan ekonomi yang pelaksanaannya tak sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Jadi hampir semua kebijakan yang ekonomi, eksekusinya tidak ada yang mengikuti arahan presiden yang harus extraordinary, dan bahkan jangan kan kuantitas, kualitasnya saja saat ini baru terkejar di bulan Oktober. Jadi kemarin September secara kuantitas penyerapan tidak ada 30 persen. Ini menjadi persoalan," ujarnya.

Irma lalu menyampaikan pendapat menanggapi hal tersebut. Ia menuding para gubernur hanya memikirkan kepentingan sendiri dalam mengambil kebijakan sehingga serapan anggaran rendah. Menurut Irma, para gubernur juga merasa punya kekuatan, yakni tak bisa diberhentikan oleh presiden secara langsung.

"Sehingga ini menjadi persoalan. Makanya seharusnya gubernur itu tetap harus dipilih oleh pemerintah, ditunjuk pemerintah. Bupati, wali kota boleh dipilih langsung (rakyat)," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera tak setuju dengan pendapat Irma. Menurut Mardani, Kementerian Dalam Negeri telah memiliki instrumen untuk membina para pemerintah daerah.

"Karena setiap pemerintah daerah anggarannya harus disetor dulu ke Kemendagri, kalau Kemendagri tidak setuju, bisa mengarahkan. Jadi yang diberikan (pendapat) Mbak Irma ini justru kontra produktif terhadap upaya kita memperkuat otonomi daerah," kata dia.

Mardani menilai yang saat ini terjadi adalah pemerintah pusat kurang mengayomi dan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam mengatasi pandemi Covid-19.

"Ayo dibuat, dibuka datanya, karena Kemendagri punya dirjen keuangan daerah, bahkan dirjen pembinaan desa. Yang catatan saya ketika pandemi memang Kemenkes dan Kemendagri mestinya diberikan peluang, karena keduanya bisa mengorkestrasi," ujarnya.

Beberapa kali memang sempat terjadi silang pendapat antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam menangani pandemi virus corona. Seperti Pemkot Tegal yang memberlakukan lockdown padahal Jokowi tak menghendaki kebijakan tersebut pada masa awal pandemi di Indonesia.

Kemudian juga ketika Gubernur Anies Baswedan menerapkan kembali PSBB seperti awal pandemi pada awal September lalu. Sejumlah menteri mengkritik langkah Anies yang kembali membatasi aktivitas masyarakat secara ketat untuk mencegah penularan Covid-19. (CNBC)

Komentar

Tampilkan

  • Heboh Wacana Gubernur Bakal Ditunjuk Langsung Presiden, Anda Setuju?
  • 0

Terkini