Notification

×
Copyright © Best Viral Premium Blogger Templates

Iklan

KABAR PILKADA

BPK RI Mau Periksa BLT Dana Desa, Kades: 100 Soal Sudah Kami Jawab

 Kabar Karawang
Senin, 12 Oktober 2020, 15.56 WIB Last Updated 2020-10-12T08:56:07Z

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terus pantai realisasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari sumber dana desa. Sebelum turun pemeriksaan ke desa-desa, mereka sebar kuiosiner secara online dengan soal 100 item seputar BLT, pendamping desa hingga kepastian data secara proporsional. 

H Damung, Kades Lemahmukti

Kades Lemahmukti Kecamatan Lemahabang, H Damung mengatakan, BPK RI sebelumnya garap desa-desa secara online melalui kuisioner seputar Dana Desa, realisasi BLT penanggulangan Covid-19, hingga pernyataan atas kinerja para pendamping desa selama BLT di gulirkan. Soal yang diberikan itu, sebanyak 100 item dan sudah di isi oleh pemerintahan desanya dengan cara input di aplikasinya bersama Sekdes dan Bendahara Desa. Secara manual, rencananya BPK RI juga akan turun gunung melihat fisik realisasi dan serapan BLT tersebut di lapangan pada pekan ini. Meskipun data dan administrasi apa yang harus di siapkan sudah di prolog, namun ada hal-hal yang membuat para kades kurang mengenakan dan khawatir. Bukan soal korupsi, tapi data-data doubel penerima BLT yang masih bertabrakan, utamanya di awal - awal penyaluran BLT DD tahap pertama. "Iya kita sudah jawab 100 soal secara online, tapi katanya BPK RI rencananya turun langsung juga di pekan ini, gak tahu kapan, " Ujarnya. 

Damung menambahkan, ada rencana, bahwa BPK RI mengarahkan, bahwa bagi KPM penerima BLT yang doubel dengan jenis bantuan lainnya baik Banprov, PKH, BPNT dan atau BST Pertanian dan Kemensos misalnya, maka wajib mengembalikan BLT yang sudah salur tersebut ke kas negara. Pertanyaannya, apakah sudi masyarakatnya mengembalikan karena sudah kadung terpakai? Sementara di awal-awal ada BLT, ada penekanan di Kementrian Desa bahwa bantuan untuk penanggulangan Covid-19 itu hari cair sebelum lebaran, sehingga Desa masih belum menerka jenis bantuan lain yang belum turun belakangan, seperti BST Kemensos, BST Pertanian maupun BPNT Perluasan. Baru setelah total turun semua, penyaluran BLT tahap-tahap berikutnya, sebut Damung, mulai di revisi lewat Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). "Masa iya, hanya karena doubel di tahap-tahap awal, warga di paksa mengembalikan duit BLT yang sudah salur? Ini yang akan kami pertanyakan nanti, " Ujarnya. (Rd)
Komentar

Tampilkan

  • BPK RI Mau Periksa BLT Dana Desa, Kades: 100 Soal Sudah Kami Jawab
  • 0

Terkini