Notification

×
Copyright © Best Viral Premium Blogger Templates

Iklan

KABAR PILKADA

Bahas Pesangon PHK di UU Cipta Kerja, Mahfud: Jika Tidak Dibayar, Bisa Dipidana

 Kabar Karawang
Senin, 19 Oktober 2020, 09.03 WIB Last Updated 2020-10-19T02:03:04Z

UU Cipta Kerja nyatanya masih menjadi polemik di masyarakat, hingga masih terjadi aksi penolakan di beberapa daerah.

Dikabarkan puncak demonstrasi penolakan Undang-undang ini akan berlangsung pekan depan yang diperkirakan pada tanggal 20 dan 28 Oktober 2020.

tenaga kerja

Salah satu yang terkena imbas dari demonstrasi ini adalah ekonomi.

Menanggapi soal polemik tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memberikan jawaban kepada Karni Ilyas.

Hal itu tertuang dalam kanal YouTube Karni Ilyas Club yang ditayangkan pada Minggu, 18 Oktober 2020 kemarin.

Karni Ilyas sempat menanyakan perihal ketakutan dan kekhawatiran pekerja kontrak yang tidak menjamin sebagai karyawan tetap. Namun, Mahfud tidak menjawabnya.

“Jika saya pimpinan, ada karyawan baru saya bisa melakukan percobaan 3 bulan, tidak lolos saya tambah 3 bulan lagi, engga lolos juga saya gak bisa tambah lagi,” ucap Karni Ilyas.

Karni mengatakan, jika sekarang tidak ada batasnya, lain lagi dengan kaum buruh yang bisa seumur hidup dikontrak, akibatnya fasilitas kesehatan dan fasilitas karyawan lainnya tidak bisa diterima.

“Saya tidak meneliti satu persatu ya, namun saya mengikuti pembahasan itu dikabinet-kabinet pro buruh juga,” ucap Mahfud MD.

Kemudian, pembahasan berlanjut soal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Jika dulu akan diberikan pesangon 32 hari, namun yang melakukannya hanya 7 persen pemilik perusahaan.

Itu pun tidak sepenuhnya dilakukan semua perusahaan, karena biasanya jika mem-PHK, perusahaan tidak punya untuk membayar orang yang telah di PHK.

“Nah sekarang, jaminannya ada kalau belum diputus pengadilan industrial itu ya bayar dulu. Nah itu pesangonnya 19 kali ditambah 6 yang dari pemerintah.

"Nah itu kan salah satu hal yang baru juga meskipun terlihat turun ada jaminannya juga dan hukumnya lebih ada,” lanjut Mahfud MD.

Karni Ilyas menyinggung kesanggupan perusahaan melakukan hal itu dikarenakan dahulu yang sedikit ringan pun banyak yang melanggar.

“Kan sekarang dimasukan ke ancaman pidana, buruh bisa melaporkan itu ke tindak pidana ya meskipun itu masuknya ke perdata.

"Tetapi keengganan untuk membayar itu termasuk kedalam tindak kriminal. Dulu kan tidak bisa dilaporkan, namun sekarang bisa,” jawab MAhfud MD.

Mahfud MD menjelaskan kembali jika sekarang perusahaan memberikan PHK tidak membayar bisa dilaporkan oleh yang terkena PHK.

Komentar

Tampilkan

  • Bahas Pesangon PHK di UU Cipta Kerja, Mahfud: Jika Tidak Dibayar, Bisa Dipidana
  • 0

Terkini