Pilkades 2021 Tinggal Tunggu Keputusan Bupati Karawang

Admin Grup Media

September 13, 2020

Meskipun secara lisan sudah mengemuka penyelenggaraan Pilkades serentak di 177 desa pada Minggu 21 Maret 2021, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) masih menunggu keputusan resminya melalui Surat Keputusan Bupati soal penetapan jadwalnya.

Bahkan, Pilkades tahun depan yang memungkinkan masih di masa Pandemi Covid-19, sudah di berikan skema teknis penyelenggaraannya yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Seperti penyekatan jalur pemberian suara di TPS, hingga pemanfaatan teknologi untuk menghindari kerumunan demi pencegahan penyebaran Covid-19.

Andry Irawan

Kabid Pemdes melalui Kasie Tata Kelola Pemerintahan Desa DPMD Karawang, Andry Irawan mengatakan, kajian teknis sudah selesai dan insha Allah penetapan jadwal pilkades akan disahkan sesuai peraturan perundangan yaitu melalui keputusan bupati. Dalam penyelenggaraan pilkades secara serentak tahun 2021, sebut Andry, DPMD akan menerapkan perubahan teknis pelaksanaan yang merupakan penyesuaian dengan upaya meminimalisasi penyebaran covid-19.

inovasi-inovasi ini, selain diharapkan dapat mengurangi resiko penularan covid 19, juga dapat mengefesiensikan kebutuhan waktu pelaksanaan seluruh tahapan sehingga pemungutan suara dapat dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan kades, atau setelah pelaksanaan Pilkada sebagaimana di amanatkan pada surat Kemendagri. "Kajian teknis sudah selesai dan insha Allah penetapan jadwal pilkades akan disahkan sesuai peraturan perundangan yaitu melalui keputusan bupati, " Katanya kepada kabarkarawang.com, Minggu (13/9).

Andry merinci, beberapa inovasi pilkades tahun depan diantaranya adalah penyekatan jalur pemberian suara di TPS tetap menggunakan sistem 1 TPS, namun dengan pembagian minimal 3 kelompok wilayah pemilihan. Dengan demikian, pemilih akan terbagi dalam jalur-jalur yang disediakan sehingga tidak terjadi interaksi seluruh hak pilih satu desa dalam 1 area yang sama. Sekaligus hal itu juga memungkinkan dapat ditentukannya kepala desa terpilih meski terdapat lebih dari 1 calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama. "Penyekatan jalur pemberian suara di TPS tetap menggunakan sistem 1 TPS, namun dengan pembagian minimal 3 kelompok wilayah pemilihan," Katanya.

Kemudian, sambung Andry, Pilkades 177 Desa ini akan mengoptimalisasi pemanfaatan teknologi. Dimana sosialisasi terhadap panitia dilakukan dengan menggunakan motode video conference. Hal ini, untuk mengurangi terkonsentrasi berkumpulnya orang dalam jumlah banyak di satu tempat. selain itu juga, akan dilakukan penyediaan line khusus koordinasi antara panitia tingkat kabupaten dan tingkat desa. Termasuk tambah Andry, Fasilitas pelayanan satu atap akan di lakukan secara terbatas, yaitu bakal calon kades harus sudah memenuhi persyaratan administrasi yang memang merupakan keperluan pribadinya masing-masing secara mandiri. pelayanan satu atap ini, hanya diperuntukan bagi pemenuhan syarat tes kesehatan dan bebas narkoba. sehingga terdapat efesiensi waktu dan menghindari penumpukan banyak orang pada satu tempat dalam periode waktu yang relatif lama. "Pemanfaatan Teknologi dan pembatasan fasilitas pelayanan satu atap, memungkinkan di terapkan untuk menghindari penumpukan banyak orang di satu tempat, " Ujarnya.

Lebih jauh ia menambahkan, Pilkades 177 Desa akan mewajibkan penyediaan alat pelindung diri (APD) bagi panitia. Disinggung penganggaran tambahan, Andry menyebut bahwa rumus penghitungan besaran biaya pilkades yang bersumber dari APBD akan ditingkatkan sehingga memungkinkan tersedianya alat pelindung diri bagi panitia dan petugas pembantu panitia pada saat hari H, paling tidak berupa masker berstandar. "Pilkades di masa pandemi, akan di wajibkan penyediaan APD, ini memungkinkan akan ada peningkatan anggaran yang bersumber dari APBD, " Pungkasnya.***

Pelaksanaan Pilkades 177 Desa :

- 21 Maret 2021 (Menunggu Kep Bupati)

- 23 Maret 2021 (Masa Habis Jabatan)

Inovasi Baru Pilkades Masa Pandemi:

* Pemanfaatan Teknologi

* Pembatasan Fasilitas Pelayanan Satu Atap

* Penyekatan Jalur Pemberian Suara di TPS

* Mewajibkan APD Bagi Panitia dan Pembantu Panitia Pilkades