Pemerintah Buka Peluang Naikkan Harga Elpiji Subsidi 3 Kg pada 2021, Ahok Alihkan ke Orang Miskin

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan, ke depannya subsidi akan ditujukan langsung kepada masyarakat dan bukan pada barang. Hal ini diungkapkannya saat menyapa pelanggan Pertamina melalui live instagram, Jumat (4/9).

Tabung

Pria yang lebih suka dipanggil dengan sebutan BTP tersebut mengungkapkan hal ini, setelah bertanya kepada pelanggan apakah mereka kesulitan memperoleh Elpiji.

"Subsidi Elpiji, kami maunya langsung ke orang, jadi harga tabung Elpiji, akan lebih bagus sehingga lebih murah. Kami sedang bicarakan dengan pemerintah," kata Ahok.

Saat sesi live tersebut, Ahok berbincang dengan pelanggan Pertamina di berbagai daerah. Mereka mengaku, ada yang terkadang kesulitan mendapatkan Elpiji untuk mencari ikan ataupun berdagang, hingga ada yang harus menempuh jarak 10 km hanya untuk mengisi bensin.

Mantan Gubernur Jakarta ini mengatakan, idealnya seluruh desa seharusnya memiliki Pertashop atau layanan pengisian bahan bakar. Dia menilai, dampaknya sangat besar jika pada 2022 titik-titik atau desa-desa yang membutuhkan memiliki fasilitas ini.

"Sebenarnya, kelemahannya, kita tahu apa yang harus dilakukan tapi eksekusinya lama. Harus di-push. Saya harapkan minimal ketika Pak Jokowi sudah tidak Presiden, di titik-titik penting sudah ada. Syukur-syukur 2022 sudah bisa selesai," katanya.

Kenaikan Harga

Begitu subsidi bisa bergeser dari barang ke masyarakat, ke depannya masyarakat desa dapat belanja secara non tunai. Menurutnya, diskon yang diberikan Pertamina minimal bisa menjangkau 10 persen dari pelanggannya.

Adapun pengawasan yang dilalukan, maka Pertamina telah meluncurkan call center Pertamina, yaitu 135, yang seharusnya membuat masyarakat tertolong. Bahkan, Ahok mengharapkan 135 bisa menjadi seperti 911 di Amerika Serikat, yakni tempat aduan masyarakat.

"Didorong melalui non tunai My Pertamina, dan kalau untung agak besar memberikan diskon lebih besar," ujar Ahok.

Pemerintah sendiri telah membuka peluang adanya kenaikan harga jual Elpiji bersubsidi tabung 3 Kg pada 2021, meski pemerintah masih mengalokasikan subsidi.

Hal tersebut tertuang dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021, seperti dikutip CNBC Indonesia, Jumat (14/8).

Rencana kenaikan harga jual Elpiji subsidi merupakan bagian dari arah kebijakan subsidi BBM dan ELPIJI tabung 3 Kg tahun depan yang direncanakan sebesar Rp54,48 triliun, di mana alokasi subsidi Elpiji 3 Kg mencapai Rp37,85 triliun.

Dalam arah kebijakan subsidi BBM dan Elpiji tabung 3 Kg, pemerintah akan melaksanakan transformasi kebijakan subsidi berbasis komoditas menjadi berbasis target penerima melalui integrasi dengan bantuan sosial secara bertahap melalui kebijakan pengendalian volume dan penyesuaian harga.

Meski demikian, pelaksanaan transformasi tersebut akan dilakukan secara berhati-hati dan mempertimbangkan waktu yang tepat sesuai dengan kesiapan data dan infrastruktur serta perkembangan perekonomian pasca pandemi Covid-19.

"Pemerintah juga dapat melakukan menyesuaikan Harga Jual Eceran (HJE) Elpiji tabung 3 Kg dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat," tulis keterangan resmi Nota Keuangan 2021.

Turunkan Kuota

Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI), Ferdinand Hutahaean, menyesalkan keputusan Pemerintah, dalam hal Ini Kementrian ESDM menurunkan subsidi kuota LPG 3 kg tahun 2021 menjadi hanya 7 juta metrik ton.

Pasalnya, jumlah tersebut berkurang dari kesepakatan kerja antara Komisi VII DPR dan Kementerian ESDM beberapa waktu lalu sebanyak 7,5 juta-7,8 juta metrik ton (MT), ditulis suarapempred.

“Saya mengikuti pengajuan nota keuangan pemetintah ke DPR terkait subsidi kuota elpiji 3 kg yang menurun jadi 7 MT tahun 2021. Saya pikir ada yang salah dari pemerintah dalam hal ini,” kata Ferdinand saat dihibungi situsenergy.com di Jakarta, Kamis (3/9).

Ia menilai, pengajuan ini tidak menghitung secara baik kebutuhan nasional akan elpiji 3 kg. Ia menduga pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM hanya berpikir mengurangi besaran subsidi tapi tak mampu berkreasi lebih cerdas untuk mengurangi subsidi.

“Aneh saja bila tahun bertambah yang artinya juga konsumen bertambah, malah kuota berkurang? Apa landasan berpikirnya?” tanya Ferdinand.

Seharusnya, kata dia, kementerian lebih berkreasi cerdas jika ingin mengurangi subsidi bukan dengan cara pintas mengurangi kuota. Karena dampaknya nanti, Pertamina yang akan jadi sasaran publik jika terjadi kelangkaan di lapangan.

“Mestinya Kementerian ESDM tidak menempuh cara pintas yang kemudian akan menjadi kontroversi dan perdebatan di tengah publik. Saya berharap agar DPR mengevaluasi pengajuan Kementerian ESDM tersebut dan tidak mengurangi kuota subsidi elpiji 3 kg tahun 2021. DPR boleh koq mekakukan itu,” papar.

Sebelumnya, dalam Nota Keuangan 2021, pemerintah menyampaikan bahwa menurunkan kuota elpiji 3 kg menjadi 7 juta metrik ton. Hal tersebut berkurang dari kesepakatan kerja antara Komisi VII DPR dan Kementerian ESDM sebanyak 7,5 juta – 7,8 juta metrik ton.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi VII DPR Dony Maryadi menilai, seharusnya kuota elpiji tabung melon inni meningkat setiap tahunnya. Apalagi di tengah pandemi Covid-19, sudah seharusnya pemerintah mendukung keberlangsunan masyarakat terdampak.

“Seyogyanya kalau melihat yang ada di tahun ini kurang lebih sekitar 7,2 juta-7,5 juta metrik ton kita naik dengan situasi normal. Saat ini berbeda, situasi enggak normal kondisi masyarakat betul-betul membutuhkan gas 3 kg tadi,” katanya dalam gelaran Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI, Rabu.

Hal senada juga disampaikam Anggota Komisi VII lainnya Subarna. Menurut dia, pandemi Covid-19 telah mengakibatkan bertambahnya jumlah masyarakat miskin di Indonesia. Oleh karenanya, elpiji 3 kg seharusnya mengalami peningkatan pada tahun depan. “Hasil dampak Covid adalah kemiskinan, yang diperlukan elpiji 3 kg sudah jelas karena banyak yang miskin,” katanya.

Sementara Anggota Komisi VII asal Partai Golkar, Maman Abdurahman juga mengatakan tidak setuju jika penyaluran subsidi gas 3 kg yang tidak tepat sasaran malah dikurangi kuotanya. Seharusnya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPR yang menjadikan pengawasan penyaluran LPG 3 kg ini agar tetap sasaran.

“Saya bilang, selama pemerintah di daerah belum serius pengawasan, konsekuensi logisnya pasti akan naik terus. Kalau mau di angka 7 juta ton, harus serius pengawasannya. Kalau enggak siap, ya harus siap dengan aspirasi ini (naik jadi 7,5 juta MT),” katanya.

Selain volume yang turun, pemerintah juga membuka peluang adanya kenaikan harga jual LPG bersubsidi tabung 3 kg pada 2021, meski pemerintah masih mengalokasikan subsidi.

Dalam arah kebijakan subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg, pemerintah akan melaksanakan transformasi kebijakan subsidi berbasis komoditas menjadi berbasis target penerima melalui integrasi dengan bantuan sosial secara bertahap melalui kebijakan pengendalian volume dan penyesuaian harga.

Alihkan Subsidi

Pengamat Migas Kalbar, Deni Purwanto, sangat mendukung rencana kebijakan itu sudah tepat, yaitu mencabut subsidi Gas Elpiji 3 Kg. Sebab di lapangan, kasus peyalahgunaan gas subsidi yang diperuntukan untuk warga miskin akan tetap terus terjadi, jika tidak ada kebijakan tegas.

Menurut dia, dari hasil investigasi yang didapat di lapangan, di Kota dan Kabupaten di Kalbar, serta data dan wawancara berbagai sumber bahwa kontrol untuk pengawasan Gas Elpiji 3 Kg hanya untuk orang miskin tidak jelas.

“Sehingga, marak terjadi penyelewengan termasuk banyak terjadi persoalan, mulai dari siapapun boleh membeli, terjadi kelangkaan, harga subsidi tak berlaku atau tidak terkontrol, penjualan diluar wilayah, serta menjamurnya penjual eceran dan masih banyak persoalan lainnya,” paparnya.

"Rencana non subsidi Elpiji 3 kg dengan harga Rp30-35 ribu per tabung, bisa diterima masyarakat. Selain harganya masih terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah, berat dan bentuk Elpiji 3 Kg mudah dibawa. Beda dengan gas elpiji non subsidi 5 kg yang harganya tidak terjangkau dan susah dibawa ibu rumah tangga atau pekerja rumah tangga," ungkap Deni.

Menurut Deni, jika subsidi Elpji 3 Kg tetap diterapkan, pertama yang sangat dirugikan dalam hal ini adalah orang yang berhak menerima subsidi yaitu orang miskin yang justru sulit mendapatkannya. Jika dapat pun, lanjut dia, harganya bisa Rp25-30 ribu, bahkan hingga Rp40-60 ribu per tabung jika makin ke pelosok atau ke daerah pedalaman.

"Pemerintah atau negara kita yang terus rugi akibat telah mensubsidi 50 persen setiap tabung. Bayangkan berapa besar kerugian itu. Yang diuntungkan yaitu pemakai yang tidak berhak, bisa orang mampu, restoran, pedagang, pegawai kantoran, PNS, pangkalan nakal, agen elpiji nakal," kata Deni.

Deni juga menyayangkan sikap penolakan DPR RI dalam rapat kerja dengan kementerian SDM. Ia berharap anggota dewan pusat lebih sering turun ke masyarakat. Biar tahu keadaan sebenarnya. Agar tidak salah mengambil keputusan.

“Jangan bicara demi masyarakat miskin tapi masyarakat miskin yang dibela tetap saja tidak mendapatkan hak haknya. Dan justru pihak lain yang mendapatkan keuntungan dari subsidi tersebut," tuturnya.

Deni juga meminta Pemerintah dan DPR RI juga DPD RI segera membuat sistem yang jitu, agar subsidi gas Elpiji 3kg bisa diterima oleh masyarakat yang benar benar miskin."Caranya bisa bekerjasama dengan dinas sosial di masing-masing daerah kota dan kabupaten," lanjut Deni.

Tidak Tepat Sasaran

Kisruh Elpiji subsidi 3kg sempat terjadi di sejumlah Kota/Kabupaten di Kalbgar. Hal ini terjadi setelah Pertamina dan Pemerintah Daerah setempat melakukan operasi pasar, razia, dan penambahan kouta secara besar-besaran.

“Setelah kami evaluasi, ada rencana program ke depan Pertamina akan menggandeng pihak kelurahan dan desa yang melibatkan RT/RW untuk sama-sama mengawasi pangkalan-pangkalan gas subsidi 3kg ini, " ujar Sales Area Manager Pertamina Kalbar, Weddy Surya Windrawan kepada Suara Pemred, beberapa waktu lalu.

Weddy mengakui keresahan warga mengantri gas elpiji 3kg mulai terjadi dua sampai tiga minggu terakhir ini. Menurutnya, apabila dilihat berdasarkan hasil pantauan, kemudian dari Sidak ke tempat-tempat badan usaha, ternyata sudah mulai banyak tempat-tempat usaha yang justru menggunakan tabung 3 Kg.

“Berdasarkan aduan dari masyarakat diketemukan berbagi macam laporan, di antaranya penjualan di atas HET. Ada pula laporan melayani pengecer. Bahkan ada agen yang mengangkut Elpiji ke tempat yang tidak memiliki identitas,” katanya.

“Kami belum tau masalah permainan atau apa, tetapi yang jelas ketika ada pengaduan bahwa masyarakat melihat dan ada foto dokumentasi bahwa ada pangkalan yang melakukan pelanggaran akan kita langsung tindak,” tutur Weddy.

Weddy juga menyampaikan bahwa Pertamina tidak pernah melakukan tindakan yaitu pengurangan volume Elpiji 3 Kg. Menurutnya, tiga minggu ini, ia sendiri sudah mengeluarkan sanksi sekitar lebih dari 10 usaha.

“Tetapi kami lihat, sepertinya kok trennya (pengantrian) tidak turun. Kami berikan sanksi, efek jeranya masih kurang,” sambung Weddy.

Gara-gara banyaknya warga masyarakat yang resah dan mengantri gas subsidi 3 Kg di mana-mana, Gubernur Kalbar, Sutarmidji, sempat mengancam untuk mengajukan pencopotan Sales Area Manager (SAM) Pertamina Kalbar.

Bang Midji, sapaan akrabnya mengatakan, jika dalam waktu lima hari tidak dapat menyelesaikan kelangkaan gas Elpiji 3 Kg di beberapa daerah di Kalbar, maka saat ini data terpadu Pemprov Kalbar mencatat keluarga sejahtera atau orang miskin di Kalbar berjumlah 462 ribu. Sehingga, ia meyakini Elpiji 3 Kg lebih dari itu.

"Sekarang, tata niaganya dari agen ke pangkalan, lalu pengecer. Ini semua bisa diatur. Kalau terjadi kelangkaan, agen yang harus bertanggung jawab. Agen yang nakal-nakal berhentikan saja," ungkapnya.

Dikatakannya, Pemprov Kalbar akan meminta Satpol PP untuk melakukan razia terhadap masyarakat yang tidak berhak menggunakan Elpiji 3 Kg."

Kita akan tegas. Percayalah. Semua masyarakat yang tidak berhak menggunakan Elpiji 3 Kg kita akan tindak," tegasnya.

Anggota Komisi VII DPR RI, Maman Abdurrahman mengatakan, telah merespon situasi terbaru di Provinsi Kalbar dan menyerap aspirasi masyarakat. Menurutnya, ada beberapa isu yang dibicarakan dan juga didorong untuk menghasilkan sebuah solusi.

Isu yang pertama, yakni mengenai Elpiji 3 Kg, di mana DPR RI di Komisi VII meminta untuk menaikan kuota nasional terlebih dahulu dari 7 juta metrik ton menjadi 7,5 juta metrik ton. Artinya ada penambahan 500 ribu metrik ton.

"Tinggal nanti kita detailkan, khusus Provinsi Kalbar Elpiji 3 Kg nanti akan dirumuskan dan akan kita kawal," ujar Politisi Partai Golkar itu.

Lalu, masih kata Maman, telah disampaikan bahwa ada tambahan BBM bersubsidi sekitar 17 juta liter untuk wilayah Kalbar.

"Kita harus memberikan apresiasi atas upaya yang didorong oleh Gubernur atas upaya untuk mengakomodasi daerah-daerah yang masih membutuhkan BBM subsidi," tuturnya.

Komisi VII DPR RI ini mendorong, bahkan mendesak pemerintah untuk merealisasikan pembangunan pipa gas di jaringan Wilayah Kalimantan, khususnya Kalbar.

"Kita mendorong atau mendesak agar segera dimasukan ke Renstra dan rencana induk pemerintah. Pembangunan pipa gas ini untuk meningkatkan peradaban masyarakat," paparnya. (