no fucking license
Bookmark

DPR Imbau Mendagri dan Bawaslu Perketat Pengawasan Terhadap Calon Petahana di Pilkada 2020

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diimbau untuk memperketat pengawasan terhadap kepala daerah yang kembali maju sebagai calon (Pertahana) di Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang. Pasalnya kepala daerah dianggap akan tetap menggunakan kekuasaannya untuk memanfaatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai alat politik maupun sebagai tim sukses.
Hal itu dinyatakan oleh Anggota Komisi IV DPR Fraksi Demokrat Suhardi Duka, sebagai respon atas peristiwa di Pilkada Kabupaten Mamuju. Dimana diduga Bupati Mamuju selaku calon Pertahana memerintahkan Camat di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju untuk mempersulit warganya dengan tidak mau menandatangi berkasnya karena beda dukungan untuk di Pilkada Mamuju.

"Melihat apa yang kini terjadi di Mamuju, hal yang sama juga sangat mungkin terjadi di daerah lain. Untuk itu kepada Mendagri dan Bawaslu, dengan ini diimbau untuk memperketat pengawasan terhadap calon-calon Pertahana di Pilkada serentak mendatang. Harus punya mekanisme untuk melakukan pengawasan agar demokrasi dan pilkada menghasilkan pemimpin yang layak dan baik," kata Suhardi Duka, Kamis (20/8/2020).
Penggunaan kekuasaan bagi para calon Pertahana di Pilkada dengan memanfaatkan kalangan ASN, baik itu sebagai tim sukses. Sejauh ini dipandang masih menjadi hal yang sering terjadi atau biasa terjadi.
"Memperketat pengawasan terhadap calon-calon Pertahana di Pilkada harus sungguh-sungguh dilakukan dengan serius. Karena pemanfaatan ASN baik untuk dijadikan sebagai tim sukses sudah menjadi hal yang biasa terjadi, dan budaya buruk ini harus benar-benar dihapuskan dengan pengawasan yang ketat di Pilkada serentak 2020 ini," terangnya.***
Close x