Kades Tolak Pansus BLT
109 Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Bulukumba akan gelar aksi Tolak Panitia khusus bantuan Langsung Tunai (Pansus BLT) Yang di bentuk oleh DPRD.
Dari hasil konsolidasi yang di gelar hari di Taman cekkeng, para kepala desa menyepakati akan gelar aksi pada hari senin (13/7).
Penolakan panitia khusus (Pansus) oleh kepala Desa dianggapnya tidak ada urgengsinya DPRD terkait bantuan langsung Tunai.
Menurut mereka, bantuan langsung Tunai adalah anggaran pusat dan ada mekanisme serta petunjuk teknis dari kementerian. Begitu juga dengan penanganan Covid-19.
Dan BLT masih dalam tahap penyaluran dan penanganan Covid belum berakhir belum ada yang bisa di pertanggung jawabkan.
Olehnya itu, para kepala desa juga mempertanyakan Regulasi dan alasan DPRD bentuk Pansus, jangan sampai ini hanya kebijakan politik untuk kepentingan kelompok.
Seperti yang diungkapkan salah satu kepala desa, Opu kades Bontonyeleng, katanya, pansus di bentuk DPRD tidak ada gunannya. Oleh karna bantuan langsung ini jelas Penerima dan anggarannya, tidak ada yang lebih dan kurang.
“Kalaupun DPRD mau lakukan pengawasan, nanti selesai Penyaluran dan berakhir penangan Covid,” jelasnya.
Di tambahkan kades tamatto yang juga Sekretaris Abdesi, Asrul sani mengatakan, DPRD ini bentuk pansus Buat apa? bikin tambah pekerjaan kepala desa saja untuk di periksa.
“Kita ini banyak pekerjaan urusi masyarakat, mana lagi soal penambahan penerimaan BLT yang Di tambah 3 Bulan lagi. Yang jelas satu persenpun uang BLT kami tidak mengambil,” katanya.
Sementara itu Anggota DPRD dari Fraksi PDIP Zul Kifli Sayye saat di konfirmasi media ini dengan tegas mengatakan, jika fraksinya menolak pembentukan Pansus.
“Kami tolak pembentukan pansus saat rapat pimpinan fraksi bahkan pada sidang paripurna tetap kami tolak tapi dikalah fotong,” ujarnya.
Menurut pandanganya, mekanisme penyaluran BLT dan penanganan covid -19 sudah mengikuti petunjuk teknis dari kementerian Sosial dan Desa. Bahkan penganggarannya jelas.
Terkait Pansus ingin menelusuri pembagian BLT dan mencari data data penerima serta penerima manfaat yang salah sasaran, katanya, itu nanti dilakukan saat selesai pertanggung jawaban Desa**