no fucking license
Bookmark

Gantikan SPP, Gina Swara Minta BOPD SMA/SMK Cair Tepat Waktu

Tahun ajaran ini 2020/2021, SMA/SMK Negeri sudah dilarang memberlakukan SPP bulanan kepada para peserta didik. Namun, sebagai gantinya, Pemprov Jawa Barat alokasikan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) yang besarannya Rp145 ribu perbulan/siswa. 

"Kita tidak mau lambat pencairannya seperti BOS, distribusi BOPD dari Pemprov ini, diharapkan bisa lancar setiap bulannya agar tidak menghambat proses kegiatan pembelajaran di sekolah, " Kata Kepala SMAN 1 Klari Yunus Anis M.Pd disela-sela reses Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat,
Hj Gina Fadlia Swara baru-baru ini. 

Menyikapi itu, Gina Swara mengaku bahwa di sela reses di SMAN 1 Klari, dirinya serap aspirasi bahwa manajemen pendidikan ini mengeluhkan pencairan Dana Bos yang selalu tidak tepat waktu,  sehingga keterlambatan itu, jadi menghambat proses kegiatan pembelajaran di sekolah. Pada dasarnya, Sekolah bisa melangsungkan proses kegiatan pembelajaran tanpa menunggu dana bos cair, tapi anggaran yang mereka gunakan selama BOS lambat cair adalah dari dana talang baik dari koperasi yang ada maupun dari sumber pihak ketiga lainnya. Namun, bicara kesejahteraan guru, keterlambatan BOS ini sebenarnya mempengaruhi juga pada kesejahteraan guru, utamanya yang berstatus honorer, apalagi pemberlakuan larangan SPP setiap bulan, menjadi hambatan tersendiri bagi pihak sekolah mengelola keuangannya. "Mereka keluhkan bos lambat cair, sehingga demi menutupi kekurangan operasional kegiatan, selalu menggunakan dana talang. Apalagi, iuran siswa atau SPP mulai tahun ini ditiadakan, " Katanya. 

Dewan Partai Gerindra ini menambahkan, dengan tidak adanya iuran siswa, maka pemerintah mempunyai program baru yaitu BOPD dengan nilai 145/bulan setiap siswa dan bantuan dari provinsi itu, berlaku Juli ini. 
Karenanya, ia mendorong Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat agar pengadaan BOPD ini, bisa tepat waktu pencairannya untuk memperlancar kegiatan pembelajaran dan mampu mensejahterakan guru-guru, termasuk guru honorer maupun guru daerah terpencil (Gurdacil). "Sekarang dari Pemprov ada BOPD, kita dorong supaya pencairan dana pengganti SPP/iuran siswa ini bisa lancar dan tepat waktu, " Pintanya.

Menopang segala bentuk administrasinya baik kepegawaian hingga dana pendidikan, kurikulum dan berkas laporan diakui Gina harus ada pembaharuan SDM yang ada di Cabang Dinas Wilayah IV. Ini karena setiap tahun selalu diminta kelengkapan administrasinya, padahal guru - guru selalu menyelesaikan administrasinya, semisal untuk proses pengangkatan, sehingga kadang-kadang mengganggu waktu guru dalam menyelesaikan tugasnya sebagai tenaga pendidik. "Harus ada pembaharuan SDM di Cabang Dinas, agar setiap pelaporan, administrasi hingga soal pengangkatan lebih fleksibel tanpa harus lama dan memakan waktu para guru yang memiliki tugas sebagai tenaga pendidik, " Pungkasnya. ***
Close x