Data Banprov "Ciut" Terbukti, Apdesi Minta Bupati Karawang Surati Penundaan Distribusi

Asosiasi Pemerintahan Seluruh Indonesia (Apdesi) Karawang, sambangi Kantor Dinsos Provinsi Jawa Barat, Rabu (8/7). Di dampingi DPRD Provinsi Jawa Barat Sri Rahayu Agustina, para pengurus Apdesi pastikan bahwa pengurangan KPM penerima Bansos Gubernur ini benar adanya. Sayang, penyusutan data DTKS dan Non DTKS ini, tidak didapat hasil apa yang menjadi alasan rasionalisasinya sampai hati Pemprov menguranginya di tahap ke 2. 

"Betul adanya, pengurangan KPM penerima Bansos Gubernur ini nyata, dan sejauh ini kita belum menerima alasan konkrit kenapa sampai di kurangi hampir setengahnya se Karawang itu, " Kata Sekretaris Apdesi Karawang, Alex Sukardi Rabu (8/6).

Apdesi Karawang meminta agar Bansos Provinsi ini di tunda disitribusinya sebelum jelas penyebab pengurangan oleh Pihak Provinsi, besok Kamis (9/7), pihaknya akan menemui Bupati meminta agar berikirim surat ke Gubernur untuk menunda distribusi Ban Sos Gub khusus untuk Kabupaten Karawang, karena pengurangannya rata-ratasetengahnya. ini akan jadi penyebab kegaduhan baru, "bantuan lain malah ada yg ditambah quotanya kenapa Ban Gub malah dikurangi, kita minta Bupati berkirim surat ke Gubernur, " Katanya.

Disinggung sebelumnya santer kabar bahwa data DTKS Bansos Gubernur ini akan di tarik ke Kemensos jadi BPNT, Alex menyebut, itu bisa saja terjadi tapi ini akan menunggu keputusan Mentri sosial dan akan lebih berat hingga makan waktu lebih panjang lagi, bahkan belum tentu tercover semua. "Bisa saja ada wacana di tarik Kemensos, tapi akan berapa lama? Belum tentu semua tercover, " Tutupnya. (Rd)