Data Banprov Jabar Ujug-Ujug Berkurang di Karawang
Admin Grup Media
Juli 07, 2020
Tahap kedua Bantuan Sosial (Bansos) dari Pemprov Jabar tahap, kabarnya mulai bergulir startnya pada 8 Juli lusa. Namun, bukannya bikin reda persoalan, kini para Kepala Desa di kagetkan dengan kabar menyusutnya data jumlah Banprov yang di terbitkan pihak Pos dibanding tahap pertama. Tak tanggung-tanggung, dari sekitar 150 ribu KPM di tahap 1 untuk DTKS dan Non DTKS, Kabupaten Karawang dikabarkan menyusut lebih dari 50 persennya, menjadi 50 ribu KPM ditahap 2. Hal ini, bukan saja menuai reaksi para Kepala Desa, tetapi juga membuat kebingungan tersendiri di internal TKSK tiap kecamatan.
"Desa saya menyusut 50 persen, dari 300 KPM memjadi sekitar 150 an, ini bagaimana data itu? Kok di tahap dua malah jadi berkurang? Adalagi di Desa Pulomulya, dari sekitar 100 lebih KPM penerima Banprov, hanya sisa 6 orang. Ini mau main-main apah bagaimana? "Tanya Kades Pasirtanjung Kecamatan Lemahabang, Saepudin Selasa (7/7).
Senada dikatakan Kepala Desa Pulojaya, Solehudin, jangankan kades, TKSK saja masih belum jelas menjabarkan penyusutan drastis itu. Rasionalisasinya, kalau memang menyusut akibat doubel data, meninggal dunia atau kesalahan NIK dan administrasi, paling kurang dari 10 persen setiap desa, tapi ini justru sudah 50 persen berkurangnya. "Kami minta, sebelum data Banprov tahap 2 ini clear oleh Dinsos yang DTKS dan Non DTKS, lebih baik desa-desa ultimatus Pos dan Ojol untuk pending dulu distribusi bantuan tersebut, " Katanya.
TKSK Kecamatan Lemahabang, Zaenal mengatakan, DTKS di Lemahabang sebelumnya ada sekitar 500 dan non DTKS 2.500 orang KPM, tapi sekarang ini data yang diterima untuk Banprov tahap 2 tinggal 1.500 KPM. Dirinya belum menerima arahan lebih lanjut terkait data-data ini seperti apa. Sementara Banprov ini SK datanya sudah keluar baik yang DTKS dan non DTKS. "Saya faham betul ini akan kembali menuai polemik dilapangan, karena semua mengira di tahap 2 persoalan data sudah clear, tapi kenyataannya memang kita juga bingung dan menunggu arahan lebih lanjut, " Katanya.
Kepala Dinas Sosial, Abdul Ajiz mengatakan, pihaknya tak membantah data Banprov tersebut ternyata ada penyusutan jumlah penerimanya. Untuk data DTKS sebutnya, itu di tarik ke Kemensos bisa jadi BPNT/Sembako di daftar tunggu, sementara unguk data non DTKS penerima Banprov ini berkurang 37.607 KPM di Karawang.
" Ya infonya ini hasil verifikasi di provinsi," Katanya.*