Apakah Bupati Karawang "Mau" Surati Penahanan Bansos Gubernur ?

Saat ini, sedang berlangsung rapat antara Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) bersama Bupati Karawang, Kamis (9/7). Rapat ini, sebagai tindak lanjut hasil pertemuan APDESI bersama Plt Kepala Dinas Sosial Jawa Barat Rabu kemarin terkait anjloknya data penerima Bansos Gubernur dari DTKS dan Non DTKS tahap 2 yang di tetapkan lewat Keputusan Gubernur. Alih-alih penarikan data DTKS Bansos Gubernur oleh Kemensos menjadi program BPNT, para pengurus Apdesi Karawang mengaku belum menerima alasan kongkrit terkait data-data KPM untuk tahap 2 tersebut, bahkan mengancam untuk menunda distribusi bansos provinis tersebut sampai ada kejelasan pasti alasan penurunan yang tinggal menyisakan sekitar 57 ribu KPM di Karawang itu. Diberikan arahan Dinsos Jabar agar penundaan Bansos harus dilakukan via surat oleh Kepala Daerah, APDESI Karawang hari ini berkumpul meminta solusi dan alternatif kepada Bupati terkait rekomendasi surat kepada Gubernur tersebut.


"Kita minta ditunda dulu bansosnya sampai ada kejelasan konkrit alasan penurunan dan solusinya. Kalau Dinsos Jabar memberikan arahan harus legal lewat surat Bupati, ya kita hari ini sedang minta Bupati Surati Gubernur agar Bansos Provinsi itu di tunda dulu, " Katanya.

Hingga berita ini di turunkan, sejumlah perwakilan Kades dan pengurus APDESI masih melakukan dialog.***